Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Dalam rangka menekan angka penyebaran covid-19 di Kabupaten Sumbawa Pemerintah bersama Satgas terus melakukan sosialisasi terkait bahaya dari virus yang tengah menjadi pandemi ini. Kesiapan Aparat membantu penerapan PPKM pun telah dijalankan. Hingga pada singkronisasi data penderita Covid-19, terus dievaluasi.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah memimpin rapat analisis dan evaluasi penanganan covid-19 di Kabupaten Sumbawa, Kamis (11-02-2021) yang digelar di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa. Dihadiri oleh anggota Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD, yaitu Kapolres Sumbawa, Kasdim 1607 Sumbawa, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, Sekda, Asisten Sekda, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadis Kominfotik, Kalak BPBD, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Direktur RSUD dan Direktur RSMA.
Terkait penanganan pasien meninggal dunia, Wabup menyampaikan ada keluhan dari beberapa keluarga pasien yang meninggal dunia menggunakan protokol covid, sementara hasil tes swab PCR yang keluar kemudian adalah negatif. Karenanya, Wabup minta kepada pihak Dikes maupun RSUD dan RSMA agar mensosialisasikan hal tersebut secara terang benderang sehingga tidak menimbulkan kekisruhan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kadikes Drs. H Didi Darsani, Apt., menjelaskan, masyarakat seringkali tidak bisa membedakan antara suspek covid dengan positif covid. Menurut H. Didi, prosedur penanganan pasien suspek covid sama dengan pasien positif covid, termasuk dalam hal penanganan pada saat pasien meninggal dunia. Menurutnya, pasien suspek covid yang meninggal dunia sebelum hasil swab PCR keluar, harus tetap dimakamkan dengan prosedur protokol covid, meskipun hasil yang keluar nanti adalah negatif.
Sementara itu terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Kapolres Sumbawa, AKBP. Widy Saputra, SIK menyebutkan menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, pihaknya telah memantau ada sekitar 41 titik hingga level RT/RW di Kabupaten Sumbawa yang perlu melaksanakan PPKM berdasarkan data tingkat kerawanan covid. Karena itu, Ia menegaskan bahwa Polres Sumbawa bersama aparat terkait lainnya akan terus melakukan pengamanan, termasuk mengawal SE Bupati Sumbawa tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk mengendalikan penyebaran covid di Kabupaten Sumbawa.
Terkait rencana pembuatan Rumah Sakit Darurat khusus covid, Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM menyebutkan Balai Benih Sering dinilai layak menjadi Rumah Sakit Darurat, karena lokasinya yang berdekatan dengan RSUD Sering sehingga memudahkan penanganan pasien covid. Menurutnya, untuk mengantisipasi over kapasitas RSUD Sering yang saat ini hanya tersisa 3 bed, diperlukan keberadaan Rumah Sakit Darurat, terutama untuk merawat pasien bergejala berat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lalu Suharmaji K, ST., menambahkan saat ini pihaknya bersama tim teknis PUPR tengah melakukan pengkajian dan kalkulasi agar Balai Benih Sering dapat segera dialihfungsikan menjadi Rumah Sakit Darurat khusus covid.
Pembahasan selanjutnya beralih kepada masalah data pasien terkonfirmasi positif covid, yang ditengarai terdapat perbedaan data antara Dikes Sumbawa dengan STP. Hal ini disebabkan adanya individu/lembaga yang melakukan tes swab PCR mandiri di STP tanpa sepengetahuan pihak RSUD, RSMA maupun Dikes Sumbawa. Karena itu, Wabup minta agar Dikes Sumbawa segera berkoordinasi dengan STP, untuk mengarahkan individu/lembaga yang hendak melakukan tes swab PCR mandiri agar mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari RSUD atau RSMA. Hal ini untuk memperbaiki manajemen data, memudahkan pengawasan serta menghindari tumpang tindih data antara Dikes Sumbawa dengan STP.
Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan, membenarkan hal tersebut, menurutnya salah satu kendala penanganan covid saat ini adalah lamanya rentang waktu menunggu kepastian hasil swab PCR, karena banyaknya sampel yang harus diuji di STP.
Lanjut Arindra, tes swab PCR adalah gold standart (tes dengan akurasi terbaik) dalam pengujian sampel covid. Karena itu, Ia mendukung kebijakan agar individu yang akan melakukan perjalanan atau individu yang memiliki gejala ringan/sedang cukup diuji menggunakan rapid test antigen saja, sehingga dapat lebih memprioritaskan pasien dengan gejala berat. (Nuansa/adv)
