Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa kembali di gelar digelar dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Dewan atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Abdul Rafiq, SH,. didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Drs. Mohamad Ansori, Wakil Ketua III Nanang Nasiruddin, SAP., Kamis (24/06/2021).
Turun hadir pada Rapat Paripurna, Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, Sekretaris Daerah Drs. H. Hasan Basri, MM Bersama Forkompinda dan tamu undangan lainnya.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Hamzah Abdullah menyampaikan apresiasi dan kritik atas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa menuju 100 hari pemerintahan Mo-Novi.
Pemerintahan Mo–Novi, hari ini genap berusia 60 hari kerja. meski usia ini masih terbilang relatife cukup singkat untuk menentukan arah pembangunan sumbawa ke depan, akan tetapi sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk memenuhi janji politik dalam 100 hari pemerintahan sebagaimana yang dinantikan oleh masyarakat tana samawa.
“Kami Fraksi Gerindra tidak menafikkan adanya lampunisasi di seluruh bangunan-bangunan pemerintah yang ada di kabupaten sumbawa saat ini, namun yang terpenting bagi kami untuk masyarakat adalah bagaimana upaya pemerintahan Mo-Novi menciptakan dan menghadirkan cahaya-cahaya kehidupan bagi masyarakat agar sumbawa gemilang dan berkeadaban dapat terwujud ditengah-tengah masyarakat, bukan hanya jargon dan janji politik semata,” ungkap Hamzah.
Kemudian terkait infrastruktur jalan di kecamatan Batulanteh yang selalu menyisakan banyak persoalan ketika musim hujan, mulai dari jembatan putus hingga kondisi jalan yang rusak parah bahkan menjadi medan yang penuh resiko dan berbahaya bagi pengguna jalan. Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Gerindra juga meminta tanggapan sekaligus klarifikasi Bupati Sumbawa berkenaan dengan 100 hari pertama yang selama ini didengungkan agar kemerdekaan masyarakat Batulanteh dapat terwujud dan tidak hanya sekedar janji dan komunitas politik, terangnya.
Adapun persoalan lain, di usia pemerintahan Mo-Novi yang baru seumur jagung, kompleksitas masalah bermunculan disana-sini, sebut saja tentang keberadaan pasar seketeng yang sampai saat ini masih menjadi polemik dan sudah bukan rahasia umum lagi. Terkait keberadaannya, Fraksi Gerindra sudah dari awal tetap komit dan konsisten dalam mengawal sejak dari perencanaan yang kami anggap menyalahi aturan tentang dokumen wajib amdal bukan UKL-UPL sampai dengan proses pembangunannya, dan saat ini masalah baru bermunculan karena proses pembangunannya di APBD Tahun 2020 sudah selesai, akan tetapi, di dalam perjalanan ada anggaran yang tidak diketahui secara jelas sumbernya karena adanya beberapa petak yang dirobohkan dan setelah itu dibangun kembali.
Padahal lanjut Jubir Gerindra ini, pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati sangat memahami proses penganggarannya. untuk itu, Fraksi Gerindra meminta kejelasan terkait hal tersebut secara terbuka dan transparan. disamping semrautnya penataan, lahan parkir hingga saluran yang masih belum tuntas. Penataan para pedagang yang kami anggap tidak jelas karena banyaknya keluhan yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal proses ini, Fraksi Gerindra mendorong persoalan ini untuk mengarah kepada terbentuknya panitia khusus (pansus) Pasar Seketeng, urai Hamzah.
Selain persoalan di atas, yang harus menjadi perhatian pemerintah Mo-Novi juga adalah terkait lahan pengganti Balai Benih Utama (BBU) Sering pasca lokasi tersebut beralih fungsi menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) karena sejauh ini lahan pengganti masih belum jelas keberadaannya. Tidak hanya itu, yang tak kalah memperihantinkan adalah tentang kejelasan operasional Pasar Utan yang telah dibangun karena berdasarkan kondisi saat ini, namun keberadaannya belum difungsikan.
Kemudian terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Sumbawa untuk lebih memaksimalkan dan mendorong potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa dalam rangka peningkatan dan memaksimalkan PAD seperti sektor pariwisata yang ada di seluruh wilayah kecamatan, pasar-pasar, lahan parkir, pajak SPPT, sarang burung walet, cafe-cafe kopi yang bermunculan diwilayah perkotaan, serta beberapa hotel dan penginapan atau Home Stay dan mungkin masih banyak lagi yang perlu untuk diinventarisir. sehingga dapat menaikan target PAD, pungkas Jubir Gerindra ini. (Nuansa/**)
