Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Guna mencegah pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara unprosedural ke Luar Negeri, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi gencar melakukan sosialisasi dengan menggandeng PJTKI hingga Pengurus Desa yang ada di Sumbawa.
“Kami terus memantau kepulangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri setiap hari termasuk fokus utama kami yaitu PMI yang ingin berangkat melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Semua PMI yang ingin berangkat harus terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar mudah dalam pemantauan dan pengawasannya,” ungkap Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, DR Budi Prasetiyo, M.Ap,. kepada NuansaNTB di ruang kerjanya, Senin (06/12/2021).
Saat ini lanjut Doktor Budi (Sapaan akrabnya), rata-rata setiap hari pemulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari luar Negeri ke NTB khususnya Sumbawa maksimal 1-5 orang. Mereka pulang rata-rata karena sudah habis kontrak.
“Disnakertrans Sumbawa tetap update kepulangan PMI dan paling banyak per hari untuk saat ini karena kondisi masih dalam pandemi covid-19, berkisar 1 sampai 5 orang dan rata-rata semua karena telah habis kontrak, paling banyak berasal dari Saudi Arabia dan Malaysia. Itu menyebar disemua kecamatan,” jelas Doktor Budi.
Untuk PMI yang bermasalah sejauh ini, Disnakertrans Sumbawa belum ada metemukan kasus dan mudah-mudahan tidak ada. Pemerintah berharap para Pekerja Migran Indonesia benar-benar menggunakan jalur yang resmi dan formal serta tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar pemerintah dapat memantau perkembangannya mulai dari pemberangkatan hingga penempatan negara tujuan sampai kepulangannya kembali ke Indonesia.
“Alhamdulillah hingga hari ini semua PMI yang kembali ke Indonesia pada posisi telah habis kontraknya dan untuk apdate kepulangan PMI, setiap waktu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selalu menginformasikan ke Disnakertrans.
Untuk diketahui kata Kadis, sampai saat ini, Pemerintah masih menutup pengiriman PMI ke-150 negara dan diharapkan PJTKI dapat menahan diri untuk tidak melakukan pengiriman PMI sementara waktu sebab belum ada ijin pemerintah pusat. Meskipun sudah ada persiapan untuk 52 negara tujuan namun masih dalam proses pendataan belum pada keputusan pemberangkatan dan inilah salah satu yang sedang disosialisasikan hingga ke Desa-desa, terang Doktor Budi.
“Sosialisasi terus gencar dilakukan hingga ke Desa-desa. Harapannya agar masyarakat kita bisa taat menahan diri untuk tidak berangkat dulu begitu juga dengan PJTKI agar tidak melakukan pengiriman kemanapun karena masih closing ke 150 Negara,” ujarnya. (Nuansa/*)
