Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perda tentang perubahan atas perda nomor 16 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Selasa (19/09/2023).
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, SH,. yang didampingi keempat unsur Pimpinan yakni Drs H Mohamad Ansori, Syamsul Fikri S.Ag,. M.Si,. Nanang Nasiruddin, MM.Inov.
Turun hadir Seluruh Anggota DPRD Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, Hj Dewi Noviany, S.Pd,. M.Pd,. unsur Forkopimda Sumbawa, para OPD,. para aktifis, Mahasiswa dan masyarakat umum.
Pada kesempatan tersebut Juru bicara Fraksi PKS, Muhammad Fauzi, S.Ap,. menyampaikan beberapa poin pandangan umum Fraksi PKS.
Dikatakannya, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah agar dapat mencari sumber pendapatan lain untuk menutupi kekurangan PAD atau dengan melakukan penilaian ulang setiap objek pajak agar sesuai nilai NJOP terkini.
Selain itu Fraksi PKS juga menyarankan pemerintah daerah agar mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
Menurut Fauzi sapaan akrab Politisi muda asal Tolo’oi ini, Fraksi PKS meyakini bahwa BUMD memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kemampuan keuangan daerah.
“BUMD ini perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan menjadi pendorong ekonomi untuk dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu penunjang kekuatan perekonomian daerah hadirin,” tegas Fauzi.
Selain itu, Fraksi PKS juga mengingatkan agar penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya,” tegas Fauzi.
Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang menjadi program unggulan Mo-Novi baik di sektor perdagangan, UMKM dan industri kecil maupun sektor lainnya.
“Sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi daerah, Fraksi PKS berpandangan bahwa Pemda harus terus menerus secara kontinyu melakukan upaya dan komitmen yang kuat untuk mengalokasikan ABPD maupun kolaborasi kerjasama dengan pihak lainnya dalam upaya penciptaan lapangan kerja tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.
Kemudian, terkait dengan adanya usulan pemekaran desa yang sudah berjalan, Fraksi PKS berpandangan, Pemerintah Daerah perlu optimalkan menindaklanjuti usulan tersebut dengan fokus mengawal proses ke jenjang berikutnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
Muhammad Fauzi juga meminta Pemda untuk serius menangani rumah sakit unit dua Kecamatan Tarano di Tolo’oi mengingat jarak tempuh ke PKM induk di Tarano yang cukup jauh, pungkasnya. (Nuansa)
