Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Kondisi Kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa semakin parah dan memperihatinkan, penggundulan hutan akibat masifnya penanaman jagung terjadi hampir disemua wilayah.
Tidak hanya akibat penanaman jagung saja bahkan akibat ilegal logging masih tetap terjadi dan seolah ada pembiaran baik dari pemerintah tingkat bawah hingga Pemerintah Provinsi.
Atas kondisi tersebut yang belum memiliki solusi membuat DPRD Sumbawa geram, lantaran minimnya aksi pengamanan hutan oleh pemerintah provinsi.
“Kondisi hutan kita sangat memprihatinkan. Dimana-mana gundul. Ini akibat minimnya aksi pengamanan hutan setelah kewenangan pengelolaan hutan diambil alih oleh pemprov,” ujar Wakil Ketua II DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri AR, S.Ag M.Si., kepada media ini, Jum’at (27/10/2023).
Dahulu kata Fikri sapaan akrab Politisi 4 periode ini, hutan sumbawa sangat hijau baik di wilayah timur, barat, selatan dan utara, namun kini sebagian besar sudah tandus.
“Ini akibat dari pembiaran dan lemahnya pengawasan,” tegas Syamsul Fikri.
Karena itu untuk mengamankan hutan yang masih tersisa, Fikri mendesak agar ada langkah nyata dari Pemerintah Provinsi NTB, bila perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk membentuk sebuah Satuan Tugas (Satgas) pengamanan dan penanggulangan kerusakan hutan.
“Pemprov dan pemda bentuk Satgas. Nanti anggarannya bisa kerjasama atau sharing pemrov dengan pemda,” jelas Fikri.
Kondisi lanjut Fikri, bila terus dibiarkan maka hutan ini akan semakin rusak. Bencanapun datang. Sekarang saja sumbawa sudah alami kekeringan, panas, dan kekurangan air bersih. Jadi pemerintah harus segera mengambil langkah tegas dan nyata.
“DPRD meminta pemerintah segera bergerak dan action. Jangan biarkan kondisi ini terus berlarut hingga hutan ini semakin rusak. Saat ini langkah nyata dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten yang dibutuhkan,” pungkas Fikri. (Nuansa)
