Sumbawa Besar, NuansaNTB.id – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Takdir SE,. MM.Inov menyoroti kondisi terkini harga gas Elpiji tiga kg atau gas melon yang melambung di tengah masyarakat.
“Hingga hari ini, masyarakat masih berteriak mahal dan langka nya Gas LPG 3 Kg. Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan terhadap distribusi dan harga gas agar sesuai dengan HET,” ungkap Muhammad Takdir usai mengikuti Paripurna DPRD Sumbawa, Jum’at (04/10/2024).
Dikatakannya, Pemerintah harus mengambil langkah tegas sebab kondisi saat sudah sangat krusial dalam upaya mengatasi permasalahan mahalnya harga gas dan kelangkaan yang tengah dialami masyarakat.
“Kami meminta kepada Leading Sektor terkait yakni Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa untuk mengintensifikasi pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi gas LPG, mulai dari agen, pangkalan, hingga pengecer,” ujar M Takdir.
Selain itu lanjut Politisi PKS yang juga Ketua DPD PKS Sumbawa ini, pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah praktik penimbunan, penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), dan distribusi yang tidak merata.
“Pemerintah daerah wajib melakukan penertiban terhadap pangkalan-pangkalan gas LPG yang nakal yang menjual tidak sesuai dengan ketentuan. Bila perlu langsung cabut ijin usahanya. Awasi ketat penyaluran gas hingga sampai ke masyarakat. Penegakan disiplin dalam menjalankan usaha wajib dilakukan,” tegasnya.
DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan distribusi gas LPG. Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pendistribusian gas.
Dia berharap agar koordinasi antar Instansi dilakukan. “Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Pertamina, Dinas Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Hiswana Migas Kabupaten Sumbawa. Koordinasi yang baik akan dapat memberikan solusi dan memperkuat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran,” tandasnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumbawa ini berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam mengatasi permasalahan mahalnya gas LPG dan kelangkaan, sekaligus meminta pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak menjadi korban dari praktik-praktik curang dalam pendistribusian gas LPG.
“Operasi pemantauan merupakan langkah awal yang baik, namun perlu didukung dengan upaya-upaya lain yang lebih komprehensif. Dengan demikian, diharapkan permasalahan ini dapat segera teratasi dan masyarakat dapat kembali menikmati akses terhadap gas LPG dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan yang stabil,” pungkasnya. (Nuansa/**)
