Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Petani jagung diberbagai wilayah kabupaten sumbawa menjerit terkait harga pembelian yang diterapkan oleh pengusaha di lapangan yang mematok harga Rp. 4.500 untuk KA 15.
Menghadapi situasi tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori turun langsung melakukan sidak ke berbagai gudang penampung yang ada di sumbawa sekaligus meminta kepada pengusaha untuk mematuhi perintah Presiden yang telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung Rp. 5.500 dan Padi Rp. 6.500.
“Kami sudah turun sidak ke berbagai gudang penampung yang ada di Sumbawa untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan dan memastikan para pengusaha menjalankan perintah Presiden agar membeli harga sesuai HPP yang telah ditetapkan,” ujar Wabup Haji Ansori kepada media ini, Kamis (10/04/2025).
Dalam sidak ini kata Wabup Ansori, kami mendapati ada indikasi permainan harga oleh para pengusaha, dimana pembelian jagung di tingkat petani hanya Rp. 4.500 untuk KA 15 bahkan hingga tiga ribuan untuk KA 28 dan ini tentu merugikan petani.
“Atas apa yang kami dapati di lapangan tentunya membuat saya pribadi sangat kecewa kepada para pengusaha sebab mereka hanya mementingkan keuntungan pribadi dan tidak memikirkan nasib petani yang telah mengeluarkan biaya tinggi. Pengusaha ini juga tidak mematuhi perintah Presiden,” ungkap Wabup merasa Geram dan kecewa pada para pengusaha.
Wabup Ansori juga menegaskan bahwa dirinya selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat meminta kepada para pengusaha agar mematuhi perintah Presiden dan tidak lagi memainkan harga di luar yang telah ditetap (HPP) sebab petani yang akan merasakan dampaknya.
“Ini kan merupakan perintah presiden dan kami harus memastikan ini benar-benar dijalankan oleh pengusaha, meskipun mereka beralasan bahwa penerima di jakarta dan Surabaya mengambil di bawah standar karena biaya produksi dan proses pengangkutan,” terang Wabup.
Selain itu Wabup Ansori juga meminta peran aktif Bulog untuk memastikan para pengusaha dan mitra agar dapat menyerap hasil jagung dan padi petani di lapangan sesuai HPP yang telah ditetapkan dan jangan lagi ada permainan harga di luar ketentuan.
“Kami berharap peran aktif Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk dapat memastikan harga di tingkat petani dijalankan oleh para pengusaha. Bulog harus mengutamakan kepentingan petani agar tidak merugi,” tegasnya.
Selain memastikan harga dijalankan oleh para pengusaha, Wabup Ansori juga melakukan pengecekan terhadap alat ukur kadar jagung milik pengusaha yang juga ada indikasi permainan di tera pengukuran kadar (KA).
“Bila terbukti bermain curang yang merugikan petani, kami tidak akan segan menutup dan meminta dicabut izin usahanya,” pungkas Wabup. (Nuansa)
Perlu di sesuaikan dgn alat ukur pemerintah..
Biar mereka tidak main 2.