Sumbawa, Nuansantb.id – Komitmen dan kemampuan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., dalam membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat membuahkan hasil yang nyata bagi percepatan pembangunan di daerah, khususnya di wilayah selatan.
Keberhasilan ini mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, yang diwakili oleh pernyataan resmi Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Syaifullah, S.Pd., MM, Senin (20/10/2025).
Apresiasi ini secara khusus disampaikan menyusul kunjungan kerja langsung Menteri Pekerjaan Umum (PU) Ir. Dody Hanggodo, M.P.E., ke Kabupaten Sumbawa pada minggu 19 Oktober 2025. Kunjungan ini dianggap sebagai angin segar yang menjanjikan pemerataan infrastruktur.
Syaifullah menegaskan bahwa kemampuan Bupati Jarot dalam menjalin koordinasi yang intensif dengan jajaran kabinet telah membawa dampak langsung yang positif bagi masyarakat Sumbawa.
“Kami di Komisi III mendukung dan mengapresiasi langkah Bupati Sumbawa yang telah membangun komunikasi yang baik dengan kementerian, sehingga bisa menghadirkan secara langsung Menteri PU di Sumbawa sehari setelah kunjungan kerja Menteri Kesehatan, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI,” ujar Syaifullah.
Ia menekankan bahwa rangkaian kunjungan pejabat tinggi negara dalam waktu yang berdekatan ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Sumbawa dalam peta pembangunan nasional saat ini, sekaligus mencerminkan efektivitas diplomasi daerah yang dibangun oleh seorang pemimpin.
Apresiasi dari DPRD ini bukanlah tanpa alasan. Berkat sinergi yang dibangun, Menteri Dody Hanggodo memastikan tiga dari lima ruas jalan prioritas di wilayah selatan Sumbawa masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2025. Ini merupakan wujud konkret dari komitmen pemerintah pusat dalam memeratakan pembangunan infrastruktur, khususnya antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Syaifullah menjelaskan, penetapan ini sejalan dengan visi Pemerintahan Jarot-Ansori yang menempatkan pembangunan wilayah selatan sebagai prioritas. “Alhamdulillah, Menteri PU telah melihat secara langsung kondisinya meskipun hanya melalui pantau udara. Ini menunjukkan keseriusan beliau untuk memahami medan yang ada sebelum pembangunan dimulai,” tambahnya.
Komitmen Pengawasan DPRD untuk Optimalisasi Anggaran
Menyikapi realisasi positif ini, Syaifullah menegaskan komitmen penuh Komisi III DPRD Sumbawa untuk turut serta mengawal pelaksanaan proyek. Fungsi legislatif, termasuk fungsi pengawasan, akan dioptimalkan untuk memastikan program yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD tersebut berjalan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, dan bebas dari penyimpangan.
“Kami di DPRD akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan mengawal program yang menggunakan APBN maupun APBD agar dapat dipergunakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Syaifullah.
Komitmen pengawasan ini mencakup seluruh tahapan proyek, mulai dari proses tender, pelaksanaan konstruksi, hingga penyerahan hasil akhir, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Keberhasilan mendatangkan Menteri PU dan realisasi program IJD 2025 ini menjadi bukti konkret dan pelajaran berharga bagi semua pihak. Sinergi yang solid dan konstruktif antara Pemerintah Daerah dan DPRD, yang didukung oleh komunikasi efektif dengan pemerintah pusat, terbukti menjadi kunci utama dalam mendorong akselerasi pembangunan dan membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Sumbawa. Langkah ini tidak hanya tentang membangun infrastruktur jalan, tetapi juga membangun jalan percepatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bumi Samawa.
Adapun tiga ruas jalan yang telah disetujui untuk dibangun pada tahap awal 2025 beserta pagu anggarannya: Ruas Jalan Tepal – Batu Rotok dengan anggaran sekitar Rp 205 miliar.
Kemudian, Ruas Jalan Batu Dulang – Tepal dengan anggaran sekitar Rp 78 miliar. Dan Ruas Jalan Lenangguar – Teladan dengan anggaran sekitar Rp 29 miliar.
Dengan total anggaran mencapai Rp 312 miliar, ketiga proyek strategis ini diharapkan dapat menjadi katalisator perekonomian dan meningkatkan konektivitas masyarakat di kawasan selatan. Sementara itu, dua ruas jalan lainnya yang diajukan Pemerintah Daerah (Pemda) dipastikan akan diperjuangkan pada pelaksanaan IJD tahap lanjutan di tahun 2026.
Editor: Nuansantb
