Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi keimigrasian dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), Kantor Imigrasi kelas II TPI Sumbawa Besar menggelar sosialisasi Desa Binaan Imigrasi.

“Saat ini marak kasus TPPO yang menimpa warga negara indonesia, khususnya yang berangkat ke Kamboja, Myanmar dan Thailand. Ada 500 lebih warga yang berhasil dipulangkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian luar negeri yang terkena kasus TPPO,” ungkap Kepala Imigrasi Sumbawa Besar, Tedy Anugraha, saat melaksanakan sosialisasi bersama insan pers dan Kepala Desa di Aula Kantor Imigrasi Sumbawa, Selasa (15/04/2025).

Dikatakan Tedy, untuk menghindari masyarakat kabupaten sumbawa mengalami TPPO dan TPPM, pihaknya akan melakukan wawancara lebih mendalam kepada setiap pemohon Paspor, guna memastikan tujuan kepergian mereka ke luar negeri benar-benar sesuai prosedur dan bukan bagian dari jaringan TPPO.

“Kami tidak hanya melihat dokumen, tapi juga akan menggali lebih dalam maksud keberangkatan mereka. Ini penting untuk mencegah niat-niat tersembunyi yang berpotensi masuk dalam kategori perdagangan orang,” jelas Tedy.

Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Menurut Tedy, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan di lapangan.

Selain penguatan wawancara, Imigrasi Sumbawa juga akan menggelar sosialisasi tentang prosedur kerja ke luar negeri dan bahaya TPPO, khususnya kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Sosialisasi perdana akan dimulai dari Desa Binaan Imigrasi Sumbawa, dan akan dilanjutkan ke desa-desa lain yang dikenal sebagai lumbung PMI.

“Kami berharap informasi dari masyarakat bisa membantu kami mengidentifikasi desa-desa yang rawan, agar bisa kami datangi untuk sosialisasi. Ini bagian dari arahan pimpinan kami, untuk memperluas jangkauan edukasi ke lapisan masyarakat paling bawah,” terangnya.

Tedy juga menekankan pentingnya kesiapan calon pekerja sebelum berangkat ke luar negeri. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan janji upah tinggi dan memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja.

“Keterampilan, informasi yang cukup, dan keberangkatan yang prosedural akan mengurangi risiko permasalahan di luar negeri. Ini semua adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat kami sendiri,” tutupnya.

Ditambahkan oleh Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Edy Heryady bahwa maraknya kasus TPPO dan TPPM mendorong perlunya deteksi dini hingga ke tingkat desa.

Salah satu bentuk nyata dari upaya ini kata Edy, adalah sosialisasi layanan dan fungsi keimigrasian kepada masyarakat desa yang dinilai sebagai wilayah potensial kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Program Desa Binaan Imigrasi menjadi strategi penting yang diinisiasi oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian. Tujuannya untuk membentuk sistem peringatan dini (early warning system) yang berbasis informasi langsung dari masyarakat desa dan kelurahan,” katanya.

Adapun landasan hukum program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 89 tentang Keimigrasian, serta diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IML4-GR.04.01-034 tanggal 22 Januari 2024.

Selain itu, program ini merupakan bagian dari implementasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dijelaskan Edy, modus pelaku dalam kasus TPPO, diantaranya adalah dengan memberikan iming-iming pekerjaan berpenghasilan tinggi, menawarkan fasilitas seperti ponsel atau pakaian, serta menjanjikan pernikahan atau hidup berkecukupan kepada korban, terutama anak-anak.

Edy menegaskan bahwa Imigrasi memiliki peran penting dalam upaya preventif melalui profiling dan wawancara saat pengajuan pasport maupun saat keberangkatan. Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan Dukcapil dan instansi terkait juga menjadi kunci dalam memperkuat pencegahan TPPO dan TPPM.

Menurut Edy, Desa Binaan Imigrasi menjadi bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan migrasi dan mencegah praktik perdagangan orang yang merugikan.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakata kita di kabupaten sumbawa yang hendak berangkat ke luar negeri memiki pengetahuan tentang bahaya TPPO dan dapat memilih jalur prosedural serta tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi dan lainnya,” pungkas Edy. (Nuansa)

Headline News, Hukumoleh SebarTweet

JAKARTA, Nuansantb.id – Komisi XIII DPR dukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memberikan
tunjangan untuk petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan dan terluar Indonesia. Hal itu disampaikan sebagai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/02/2025).

Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyebutkan, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

“Setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima,” tutur Plt Dirjen Imigrasi.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Sedikit berbeda dari kawasan barat, tantangan pada Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidak resmi sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di
Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka. Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

“Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban. Oleh karena itu, kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia,” ujar Godam.

Tidak hanya itu, Godam mengemukakan kondisi lainnya di antaranya adalah keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antar instansi dalam pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di wilayah timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang memperumit efektivitas pengawasan.

Selain itu, ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah tersebut.

Menanggapi Ditjen Imigrasi, Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari para anggota komisi yang mendukung optimalisasi kinerja petugas Imigrasi.

“Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa. Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dalam pemenuhan administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia serta pemberian tunjangan kinerja,” tutur Dewi.

Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Plt Dirjen Imigrasi. (N)

Headline News, NASIONALoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Kantor Imigrasi Sumbawa Besar terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menggelar aksi sosial berupa pembagian sarapan bergizi kepada anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan generasi muda Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Sumbawa Besar membagikan 1.500 paket sarapan bergizi yang terdiri dari roti, telur, dan susu kepada siswa di empat sekolah dasar, yaitu SD Lempeh, SD 11 Sumbawa, SD 16 Sumbawa, dan SD 2 Sumbawa. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Bank BRI, PT Kalbe Nutritional , serta penyedia roti CV Musi Jaya Abadi, yang turut berkontribusi dalam penyediaan sarapan sehat bagi anak-anak sekolah.

Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa Besar, Putu, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan mengambil momentum dalam menyambut Hari besar Ramadhan 1446 H yg dimulai dengan pelaksanaan bulan puasa pada awal maret nanti. Putu juga menyampaikan pentingnya kehadiran Kantor Imigrasi di tengah masyarakat dengan memberikan manfaat nyata.

“Kami ingin memastikan bahwa Imigrasi Sumbawa tidak hanya dikenal sebagai institusi yang melayani dokumen keimigrasian, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang peduli terhadap kesejahteraan generasi penerus. Dukungan dari Bank BRI dan PT Kalbe Nutritional, semakin memperkuat komitmen kami dalam menjalankan kegiatan sosial ini,” ujar Putu, Rabu (26/02/2025).

Kegiatan sosial ini juga sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Adrianto, yang memberikan arahan terkait pentingnya sinergitas dan kebermanfaatan antara institusi keimigrasian dengan masyarakat luas.

“Seluruh jajaran keimigrasian harus menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat, tidak hanya dalam layanan administrasi, tetapi juga dalam aksi sosial yang memberikan dampak nyata. Kegiatan seperti ini perlu terus digalakkan agar Imigrasi semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi dalam membangun bangsa,” tegas Agus Adrianto.

Antusiasme tampak dari wajah para siswa yang menerima sarapan gratis. Para guru pun menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kantor Imigrasi Sumbawa Besar serta dukungan dari Bank BRI, PT Kalbe Nutritional, dan penyedia roti CV Musi Jaya Abadi, yang telah membantu kelancaran program ini.

Para mitra berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkesinambungan, karena selain membantu pemenuhan gizi anak-anak, kegiatan ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan generasi muda.

Melalui program Sarapan Bergizi Gratis (SBG) ini, Kantor Imigrasi Sumbawa Besar menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan tugas keimigrasian, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan sosial dan kemajuan generasi penerus bangsa. (**)

Headline News, Sosialoleh SebarTweet

Sumbawa Barat, Nuansantb.id – Kantor Imigrasi Sumbawa Besar kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menyalurkan bantuan bhakti sosial berupa paket sembako kepada warga Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang terdampak musibah banjir.

Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa Besar, Putu Agus Eka Putra menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk kepedulian Imigrasi terhadap masyarakat, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana alam.

“Kami hadir di tengah masyarakat bukan hanya dalam tugas keimigrasian, tetapi juga dalam membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir dan memberikan semangat untuk bangkit kembali,” ujarnya, kepada media ini, Selasa (18/02/2025).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTB, Yopie Asmara, turut memberikan dukungan atas program bantuan yang dilakukan oleh Imigrasi Sumbawa Besar.

“Kami mendukung penuh kegiatan sosial yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar. Ini adalah langkah nyata dalam memperkuat hubungan antara Imigrasi dan masyarakat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan,” jelasnya.

Lurah Sampir juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang telah diberikan oleh Imigrasi Sumbawa Besar.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ini sangat berarti bagi warga kami yang terdampak banjir. Semoga sinergi seperti ini terus terjalin demi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya program bantuan ini, diharapkan masyarakat yang terdampak musibah dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. (**)

Headline News, Sosialoleh SebarTweet

JAKARTA, NuansaNTB.id– Peringatan hari jadi Imigrasi Indonesia yang ke-75 pada Jumat (31/01/2025) dilaksanakan dengan syukuran sederhana, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

Acara ini diadakan secara serentak di lingkungan internal Direktorat Jenderal Imigrasi, baik di kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor imigrasi dan rumah detensi di seluruh Indonesia.

“Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden,” ungkap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Mengusung tema “Melayani, Mengabdi dan Berinovasi”, Syukuran HBI yang tahun ini dilaksanakan lebih bersahaja mencakup pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian. Pelaksanaan di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI dibatasi hingga 15 orang peserta untuk menjaga efisiensi dan fokus pada esensi peringatan.

Dalam Syukuran Hari Bhakti Imigrasi ke-75, Ditjen Imigrasi juga mengadakan “Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menyapa” yang dilaksanakan secara virtual melalui video conference.

Menteri akan berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat beserta stakeholders seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kesempatan tersebut akan membahas distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Bara dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM. Distribusi akan dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang dan 1.800 paket akan selesai didistribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi.

Selain itu, Menteri juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Perwakilan petugas imigrasi penjaga perbatasan negara juga akan dilibatkan pada kegiatan ini. Oliver Marsel Ferre, petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua mendapatkan kesempatan menyapa Menteri Imipas dan berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas.

Menteri Agus menegaskan bahwa efisiensi ini tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga hingga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa.

Syukuran HBI ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan hari jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

“Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini,” tutupnya. (**)

 

 

NASIONALoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar menggelar kegiatan donor darah yang bertempat di aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar, Kamis (15/01/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh para pegawai, mitra kerja, yang turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan ini.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar, Putu Agus Eka Putra , dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan salah satu wujud nyata dan komitmen Imigrasi untuk berkontribusi kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya melayani dibidang keimigrasian, tetapi juga peduli terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan,” ujar Kakanim.

Dikatakan, kegiatan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), yang turut membantu dalam proses pelaksanaan donor darah, mulai dari pemeriksaan kesehatan pendonor hingga pengumpulan darah.

“Ada sebanyak 29 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan ini, yang nantinya akan didistribusikan kepada yang membutuhkan melalui PMI,” jelasnya.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan tema Hari Bhakti Imigrasi ke-75, yaitu “Melayani, Mengabdi dan Berinovasi”.

Kegiatan donor darah ini sekaligus menjadi momentum bagi Imigrasi Sumbawa Besar untuk semakin mempererat hubungan dengan masyarakat dan mitra kerja.

“Semoga semangat kebersamaan ini dapat terus terjaga dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (**)

Headline News, Sosialoleh SebarTweet

JAKARTA, NuansaNTB.id – Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol.

Buron terakhir yang ditangkap di tahun 2024 adalah YZ, yang merupakan bagian dari sindikat judi online asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga sempat menangkap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penipuan, pencucian uang, serta narkotika.

Di tahun yang sama, Imigrasi juga menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Angka ini melonjak sebesar 145,2% dibandingkan tahun 2023 dengan 53 tersangka.

Sementara itu, Imigrasi mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 WNA di tahun 2024. Jumlah ini naik 98,7% dibandingkan tahun 2023 di mana jumlah TAK mencapai 2.734 orang. Sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024, naik 58% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 6.673 WNA masuk ke dalam daftar tangkal.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” jelas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto.

Pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia dan terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bentuk TAK yang dapat diberikan beragam, mulai dari pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, hingga larangan berada di tempat tertentu di Indonesia.

Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat adalah Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Deportasi juga dapat dilakukan terhadap WNA yangberusaha melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

Perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada 19 September 2024 juga turut andil dalam memperkuat landasan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Kini, warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga IO tahun atau seumur hidup. Sebelumnya, jangka waktu penangkalan yakni 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-lX/2011.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2024. Operasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di seluruh wilayah Indonesia.

“Di tahun 2025 ini, Saya instruksikan kepada semua jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala, memperkuat sinergisitas dengan APH [aparat penegak hukuml lain. Jangan beri celah orang asing untuk berbuat ulah apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita,” tutup Agus. (**)

Headline News, NASIONALoleh SebarTweet

JAKARTA, NuansaNTB.id – Direktorat Jenderal Imigrasi kembali mencatat rekor pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah dengan total Rp 9 triliun, atau 150% dari angka PNBP yang ditargetkan, yakni Rp 6 triliun.

Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp 5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp 2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

“Dibandingkan tahun 2023, PNBP tahun 2024 secara keseluruhan naik sebesar 18,39%. Yang sangat terlihat adalah kenaikan PNBP dari layanan visa (23,8%) dan dari layanan paspor (18,5%),” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Kenaikan PNBP ini, lanjut Agus, salah satunya didorong oleh kebijakan visa on arrival (visa kunjungan saat kedatangan), yang saat ini diimplementasikan terhadap 97 negara dan entitas tertentu.

Sebelumnya, banyak dari negara subjek visa on arrival merupakan subjek bebas visa kunjungan (BVK) dengan masa berlaku 30 hari.

Di samping itu, Ditjen Imigrasi secara berkelanjutan mengembangkan digitalisasi layanan sehingga business process berjalan lebih efektif dan efisien.

Agus juga menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran yang telah bekerja keras sehingga Imigrasi mampu melampaui target PNBP secara signifikan. Ia menegaskan, Imigrasi berkomitmen memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat, bahkan di waktu-waktu libur.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Imigrasi. Sebagian petugas Imigrasi bahkan tetap bekerja saat akhir pekan dan hari-hari libur nasional untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan keimigrasian, terutama bagi yang bertugas di bandara, pelabuhan dan perbatasan, serta unit-unit khusus layanan paspor” ujarnya.

Agus melanjutkan bahwa digitalisasi layanan keimigrasian, inovasi disegala lini serta implementasi visa on arrival sebagai pengganti kebijakan Bebas Visa Kunjungan berkontribusi besar dalam tingginya capaian PNBP kali ini.

Sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi memegang peran krusial dalam menjaga keamanan negara. Imigrasi juga memiliki fungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional dan secara simultan menerapkan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif.

“Sesuai dengan filosofi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan – Guard and Guide, selain kinerja di sektor pelayanan, penegakan hukum keimigrasian tetap akan menjadi fokus kami, agar hanya orang asing bermanfaat yang bisa datang dan tinggal Indonesia. Kami juga akan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan untuk mendorong capaian PNBP yang lebih optimal di masa mendatang.” tutup Agus. (**)

Headline News, NASIONALoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id – Menjelang pergantian tahun, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mengadakan kegiatan syukuran dan doa bersama pada Senin, 30 Desember 2024.

Acara ini berlangsung di Aula Kantor Imigrasi tersebut dihadiri oleh Dharma Wanita Persatuan serta 30 anak yatim beserta para pendamping.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa menyampaikan pentingnya meningkatkan rasa syukur atas pencapaian tahun ini sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan kerja.

Rangkaian acara meliputi pembacaan doa bersama, pengajian, hingga penyerahan santunan kepada anak yatim.

Santunan ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial dari Kantor Imigrasi kepada masyarakat sekitar. Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama seluruh peserta.

Kegiatan ini sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial serta menjadikan momentum akhir tahun sebagai waktu untuk bersyukur, introspeksi, dan mempersiapkan diri untuk bekerja lebih baik di tahun yang akan datang.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat kerja seluruh pegawai Kantor Imigrasi dan semakin mendekatkan instansi pemerintah kepada masyarakat melalui aksi nyata. (**)

Headline Newsoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar melaksanakan kegiatan pembagian sarapan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa, Rabu (18/12/2024).

Imigrasi Sumbawa juga menggandeng BRI Cabang Sumbawa dengan membagikan total 1.200 kotak sarapan yang berisi susu, telur, dan roti kepada 1.200 siswa.

Kegiatan ini menyasar lima sekolah dasar sebagai dukungan terhadap program pemerintah terhadap pemenuhan gizi dan nutrisi secara gratis kepada siswa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Acara yang berlangsung dengan semarak ini dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kodim 1607/Sumbawa, Polres Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Lapas Kelas II A Sumbawa, Bapas Sumbawa, Rupbasan Sumbawa, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumbawa.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya sarapan pagi bagi tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, S.H., M.H. menekankan bahwa setiap lembaga di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat melalui berbagai macam program yang dapat dirasakan secara langsung.

“Saya berharap Imigrasi tidak hanya bertugas dalam pelayanan keimigrasian, tetapi juga hadir untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia dalam upaya membangun generasi masa depan bangsa yang sehat dan berkualitas,” ujar Agus Andrianto.

Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan, memberikan apresiasi atas pelaksanaan program pembagian sarapan gratis untuk siswa SD di Sumbawa. Parlindungan mengatakan, perlu sinergi dan kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Sesuai dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa jajaran harus hadir secara nyata di masyarakat dan memberikan manfaat positif. Program yang dilaksanakan oleh Imigrasi Sumbawa merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses nutrisi yang memadai. Kami berharap inisiatif ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kemampuan belajar mereka di sekolah,” ujar Parlindungan.

Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa, Putu Agus Eka Putra menyampaikan, selain pembagian sarapan, acara ini juga diisi dengan sesi edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat dan pentingnya makanan bergizi dalam mendukung aktivitas belajar. Para peserta tampak antusias, dan siswa menyampaikan rasa terima kasih atas program ini.

Pimpinan Cabang BRI Sumbawa Grievan Dwi Okta juga menyampaikan dukungan terhadap inisiatif ini. Imigrasi dan BRI Sumbawa berkomitmen dalam menyukseskan program pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya sarapan pagi sebagai langkah awal untuk memulai hari yang produktif. Program ini sekaligus menunjukkan komitmen Kantor Imigrasi Sumbawa dalam mendukung program pemerintah,” ujar Grievan Dwi Okta. (*)

Headline News, NASIONALoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.