Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Harga jagung di tingkat petani terus merosot jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah pusat, hingga membuat petani dibeberapa wilayah kabupaten sumbawa menjerit dan berharap ada keajaiban dari para pemangku kebijakan.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, Zohran, SH,. mendorong pihak yang memiliki kewenangan untuk segera melakukan aksi mengeluarkan stok jagung dari gudang agar bulog sumbawa dapat segera melakukan serapan jagung petani secara optimal.

“Kami meminta agar stok jagung di gudang bulog segera dikosongkan, agar Bulog segera menyerap jagung petani secara optimal. Yang memiliki kewenangan ayoo segera aksi,” ujar Zohran kepada media ini, Senin (14/04/2025).

Dikatakan Zohran, bahwa sebagaimana dalam rapat bersama perum bulog beberapa waktu lalu, diketahui masih ada stok 26 ribu ton jagung yang sudah dilelang, namun belum laku.

“Di gudang penyimpanan bulog masih ada sekitar 26 ribu ton jagung tahun 2024 yang sudah dilelang, namun belum laku hingga saat ini,” jelasnya.

Terhadap stok jagung ini lanjut Zohran, perum bulog tidak memiliki wewenang untuk menjual secara langsung stok yang ada, karena Keputusan bulog pusat. “Kami berharap mudah-mudah Lembaga yang memiliki wewenang untuk menjual stok yang ada di NTB sebanyak 55 ribu ton harus segera dikeluarkan. Agar ada ruang lagi bagi perum bulog untuk melakukan serapan jagung Kembali,” ungkapnya.

Zohran memandang hal ini penting untuk segera dilakukan, sebab untuk menyelamatkan seluruh masyarakat petani. “Pemerintah harus hadir dan negara tidak boleh memperhitungkan untung dan rugi. Kalau untuk menstabilkan dan dengan harga berapapun itu harus dijual,” tegasnya.

Ditegaskan Zohran, berdasarkan ketentuan yang diterbitkan Bappanas melalui Peraturan Nomor 2 Tahun 2025, pesanan pembelian dan pengolahan gabah dan beras diberikan kepada Perum Bulog sebagai operator atau regulator pelaksana. Begitu pula dengan jagung melalui korporasi. diterbitkan oleh Bappanas nomor 18 tahun 2025.

“Jadi, menurut kami di Komisi II ini, regulasi yang diterbitkan adalah untuk menstabilkan harga komoditas jagung dan padi. Jangan sampai terlalu rendah, dan tidak juga terlalu tinggi,” pungkasnya. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Anggota Fraksi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, DPRD Sumbawa, Sandi, S.Pd,. MM,. mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa merespon anjloknya harga jagung ditingkat petani di kabupaten sumbawa.

Menurut Legislator asal Dapil 1 Sumbawa ini, dengan turunnya Wakil Bupati ke gudang pemasok jagung mengecek kondisi ril di lapangan akan memberikan kemudahan untuk mengambil langkah selanjutnya, sebab dengan mengetahui langsung kondisi ditingkat bawah, pemegang kebijakan seperti Bupati dan Wakil Bupati dapat dengan segera mencari solusi.

“Dengan mengetahui permasalahan dilapangan hingga ke petani, maka pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dapat segera mencari solusi. Jika dipaksakan pada kondisi yang ada saat ini tentu tidak akan ada hasil dan harga akan terus merosot,” ujar Sandi kepada media ini, Sabtu (12/04/2025).

Pemerintah daerah kata Sandi, sudah seharusnya tidak membiarkan petani berjuang sendiri. Kehadiran Bupati dan Wabup dengan turun langsung ke lapangan akan memberikan harapan baru bagi petani di Sumbawa ini.

Dikatakan Sandi, kondisi lapangan sudah jelas, para pengusaha tidak bisa dipaksakan untuk membeli jagung petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp. 5.500 bila harga jual di pabrik Surabaya dan Jakarta hanya Rp. 5.300 dan ini tentu akan merugikan pengusaha.

“Kita juga ingin, petani untung dan pengusaha juga tidak dirugikan agar perputaran ekonomi di sumbawa menjadi lancar. Langkah Bupati dan Wabup patut kita dukung dan apresiasi,” jelas Sandi.

Lanjutnya, solusi terbaik menghadapi kondisi ini sudah tepat yang dilakukan oleh Bupati Sumbawa dengan menemui langsung pemerintah pusat baik itu Menteri Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional dan juga bila perlu langsung menghadap ke Presiden Prabowo.

“Intinya jangan biarkan petani kita berjuang sendiri menghadapi kondisi ini, minimal petani jangan sampai merugi sebab kita tau banyak petani kita yang terpaksa mengambil pinjaman Bank agar tetap bertahan mengelola sawah dan ladang mereka untuk menanam jagung dan lainnya,” ungkap Sandi.

“Fraksi Gelora mendukung dan mengapresiasi langkah Bupati dan Wabup sumbawa. Semoga dengan menemui Mentan dan Bulog Nasional, sepulangnya Bupati dapat membawa kabar baik untuk petani kita di sumbawa dan solusi anjloknya harga jagung ini terselesaikan dengan baik tanpa ada yang dirugikan,” pungkas Sandi. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Kabupaten Sumbawa akan segera menghadapi panen raya jagung yang berlangsung dari April hingga Juni 2025,

Namun masalah terbesar yang belum terpecahkan oleh pemerintah yakni terkait harga jual ditingkat petani yang terus merosot meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung senilai Rp. 5.500.

Sementara para pegusaha enggan mengikuti HPP yang dikeluarkan oleh pemerintah karena alasannya di pabrik Surabaya maupun Jakarta harga jual di bawah HPP perintah yakni Rp. 5.300 belum termasuk ongkos kirim dan lainnya, sehingga jika dipaksakan maka pengusaha akan mengalami kerugian.

Tantangan besar inilah yang membuat Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP,. harus berpikir cepat dan bekerja keras untuk membantu petani keluar dari permasalah ini.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan. Sehingga pemerintah melalui Bulog masih kesulitan dan saat ini, stok jagung tahun 2024 di gudang Bulog masih 26.000 ton, sementara ruang yang tersedia hanya 10.000 ton.

“Panen petani sudah di depan mata, April sampai Juni puncaknya. Pertanyaannya, ke mana kita akan bawa hasil panen petani? Siapa yang akan membeli jagung petani kita? Bulog masih kesulitan karena kapasitas gudang penyimpanan dan stok jagung 2024 masih memenuhi gudang,” ujar Bupati Haji Jarot kepada media ini, Jumat (11/04/2025) di ruang kerjanya.

Selain keterbatasan gudang, Bupati Jarot juga menyoroti persoalan harga. Mitra swasta keberatan membeli jagung petani dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kilogram, karena harga jual di pabrik Surabaya hanya Rp 5.300 per kilogram.

“Kalau pegusaha beli di Sumbawa Rp 5.500, sementara di pabrik Surabaya dan Jakarta hanya Rp. 5.300 jelas mereka (pengusaha) rugi. Dan itu belum dihitung Ongkos kirim,” jelas Bupati.

Adapun untuk merespons situasi ini, Bupati Jarot telah mengambil langkah cepat dengan bersurat ke Menteri Pertanian (Mentan), Bulog Nasional, Badan Pangan Nasional, dan Gubernur NTB.

“Kami sudah bersurat ke Menteri Pertanian, Bulog Nasional, Badan Pangan dan Gubernur NTB untuk membantu mencarikan solusi terbaik dan Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 24 jam, kita mendapat respons dari Deputi Pangan Nasional dan telah melakukan pertemuan daring bersama 21 pemangku kepentingan nasional, termasuk Kementerian Pertanian, Bulog, asosiasi petani dan peternak, serta Badan Pangan Nasional,” terang Bupati.

Dikatakan Bupati, bahwa dirinya dijadwalkan akan berangkat ke Jakarta pada Senin esok untuk mempresentasikan persoalan panen jagung dihadapan Menteri Pertanian dan Badan Pangan Nasional.

“Semoga ada solusi dan jalan terbaik, In Shaa Allah hari Senin saya berangkat ke Jakarta bertemu Menteri Pertanian, Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk mempresntasikan langsung persoalan jagung yang dihadapi petani kita di sumbawa,” ungkap Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani permasalah daerah dan isu pembangunan.

“Kalau kita hanya bahas di tingkat lokal saja, nonsense kata orang sono, sama artinya kita ‘saling pungit sama nonda bulu otak’ (Kita saling jambak sama-sama tidak punya rambut kepala atau kata lain sama-sama tidak punya kemampuan,” kata Bupati Jarot.

Bupati Jarot mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan semangat dan kinerja. Niatkan diri bahwa ini adalah untuk mengabdi bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Niatkan untuk pengabdian dan Kita harus kerja keras, kerja cerdas, serta kerja cepat, karena tantangan pembangunan tidak bisa menunggu,” pungkasnya. (Nuansa)

Pemerintahanoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Petani jagung di kabupaten sumbawa hingga hari ini terus berteriak terkait anjloknya harga jagung yang merosot hingga Rp. 3.400 untuk KA 28% dan Rp. 4.450 untuk KA 15%, padahal Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung di angka Rp. 5.500.

Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Sumbawa, Ida Rahayu, S.AP,. meminta pemerintah daerah hadir untuk memberikan solusi konkrit terhadap anjloknya harga jagung di kabupaten sumbawa.

“Kami turut prihatin terhadap merosotnya harga jagung yang semakin tidak terkendali ini. Meskipun harga gabah telah mendapat pengamanan harga dari pemerintah, namun harga jagung tetap mengalami penurunan tajam, padahal presiden telah mengeluarkan kebijakan HPP jagung Rp. 5.500,” ungkap Legislator Srikandi PAN kepada media ini, Selasa (08/04/2025).

Ditegaskan Ida Rahayu yang juga , meski jagung bukanlah bahan pokok, namun komoditas ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya para petani. Pemerintah seharusnya hadir untuk menjaga harga jagung agar tidak terus dimainkan oleh pengusaha.

“Harga jagung ini terus merosot, sementara petani merasa terhimpit. Pemerintah harus turun tangan agar harga jagung tidak semakin anjlok dan segera lakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi petani sebab rakyat sudah menyerahkan daulatnya kepada pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keamanan mereka. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian,” tegasnya.

Menurut Dewan empat periode ini, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian petani. Dengan harga yang rendah, tentu lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan yang diterima.

Para petani di berbagai desa di Sumbawa ini menaruh harapan besar terhadap pemerintahan saat ini yang sesuai dengan visi misinya ingin mensejahterakan masyarakat.

“Kami DPRD berharap agar visi misi pemerintahan saat ini benar-benar diimplementasikan sesuai harapan, dimana ingin mensejahterakan masyarakat. Dan juga salah satu visi misinya yakni membentuk satgas pengamanan harga jagung dan padi,” jelas Ida Rahayu.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumbawa ini juga menjelaskan bahwa tujuan penetapan HPP jagung oleh pemerintah adalah melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan, menjaga keseimbangan harga jagung di pasar, meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong produktivitas pertanian di Indonesia, dan memantapkan cadangan pangan nasional. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.