WTP Bukan Tujuan Akhir! Fraksi Golkar Sumbawa Apresiasi Kinerja APBD 2025 dengan 5 Catatan Kritis

Sumbawa, Nuansantb.id — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa berlangsung khidmat dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (09/07/2026).

Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta jajaran kepala OPD.

Sorotan Utama Fraksi Golkar: “WTP Bukanlah Garis Finis”

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya, Muhammad Zain, S.IP, memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan evaluasi yang mendalam.

Golkar memuji kinerja Pemda yang berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp2,374 triliun atau mencapai 101,28% dari target, serta kesuksesan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Namun, partai berlambang pohon beringin ini mengingatkan bahwa WTP bukanlah garis finis dari sebuah tata kelola keuangan daerah.

“Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Keberhasilan penyelenggaraan APBD pada hakikatnya diukur dari sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa,” tegas Muhammad Zain, yang akrab disapa Rosi.

5 Poin Catatan dan Pandangan Strategis Fraksi Golkar

Fraksi Partai Golkar menguraikan lima potret besar kinerja keuangan dan tata kelola aset daerah sepanjang tahun anggaran 2025:

1. Memperkokoh Kapasitas Fiskal Daerah

Meskipun target pendapatan melampaui batas 100%, Fraksi Golkar meminta agar pencapaian ini tidak sekadar dimaknai secara administratif di atas kertas.

“Hasil ini harus dijadikan fondasi yang kuat untuk membangun kapasitas fiskal daerah yang kokoh dan berkelanjutan agar siap menghadapi dinamika ekonomi di masa depan,” ujar Rosi.

2. Efisiensi Belanja Daerah (92,93%)

Realisasi belanja daerah Kabupaten Sumbawa tercatat sebesar Rp2,257 triliun atau 92,93%. Fraksi Golkar menilai penyerapan tersebut sudah cukup baik. Kendati demikian, efisiensi dan kualitas perencanaan harus terus dievaluasi.

“Ukuran sukses belanja bukan dari seberapa besar uang yang habis, melainkan kualitas dari hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.

3. Evaluasi SILPA Rp201,68 Miliar

Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang menembus angka Rp201,68 miliar, Fraksi Golkar memandang hal ini sebagai sinyal penting bagi Pemda untuk memperketat efektivitas pelaksanaan program.

“Ketepatan waktu penganggaran dan eksekusi proyek di lapangan wajib ditingkatkan pada tahun berikutnya agar anggaran tidak mengendap sia-sia,” pungkas Rosi.

4. Ketertiban Manajemen Aset Senilai Rp4,018 Triliun

Fraksi Golkar mencatat nilai aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2025 telah mencapai Rp4,018 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp3,962 triliun.

Mengingat angkanya yang sangat besar, Golkar mendesak agar pengelolaan aset dilakukan secara tertib dan produktif agar bisa mendatangkan manfaat ekonomi maupun sosial bagi daerah.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Mempertahankan WTP membutuhkan komitmen moral yang tinggi. Fraksi Golkar mendesak Pemda Sumbawa untuk memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan mempercepat tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tuntutan Rill: Tuntaskan Jalan Lintas Lantung-Ropang!

Tidak hanya berbicara mengenai angka dan data makro keuangan, Fraksi Partai Golkar secara konkret menyuarakan aspirasi masyarakat bawah mengenai pemenuhan infrastruktur jalan yang mendesak.

Di akhir pemaparannya, Fraksi Golkar mendorong keras Pemerintah Daerah untuk:

1. Menuntaskan pengerjaan Jalan Lintas Lantung – Ropang sisa Tahun Anggaran 2025 dan memaksimalkannya pada tahun anggaran berjalan.

2. Melakukan perbaikan segera pada Jalan Lintas Labuhan Kuris – Ngali.

3. Memperbaiki kerusakan di Jalan Lintas Ngeru – Olat Rawa.

“Catatan-catatan ini tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai ikhtiar bersama menjaga integritas pembangunan,” jelas Rosi.

Komitmen Fraksi Golkar: Tetap Kritis dan Berpihak pada Rakyat

Di akhir pemaparannya, Rosi menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan tetap bersikap kritis, objektif, dan berdiri teguh berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya mereka yang selama ini tercecer dalam proses pembangunan.

Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini layak untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat komisi maupun panitia khusus sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

—

Susunan Kepengurusan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa:

· Penasihat: H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov.

· Ketua: Ademudhita Noorsamsu, S.AP.

· Wakil Ketua: Hasanuddin HMS

· Sekretaris: Gahtan Hanu Cakita

· Bendahara: Muhammad Zain, S.IP.

· Anggota: Syukri, HS., A.Ma.

Editor: Nuansantb