Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Aktifitas Ilegal logging atau penebangan kayu secara masif dan ilegal terus terjadi di wilayah hutan Batu Lanteh.

Kayu-kayu besar yang dahulu menjulang tinggi sebagai penopang air baku kini hampir habis dibabat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Atas kondisi ini, Anggota DPRD kabupaten sumbawa, Adizul Syahabuddin, SP., M.Si,. mengecam keras tindakan pembalakan liar yang dilakukan di wilayah hutan Batu Lanteh.

“Hutan Batu Lanteh ini merupakan penopang sumber air baku yang digunakan oleh PDAM sumbawa untuk kebutuhan masyarakat di wilayah kota hingga beberapa desa di wilayah sumbawa. Jika hutan ini habis maka tidak menutup kemungkinan ketersediaan air juga akan hilang dengan sendirinya,” ungkap Anggota DPRD yang mewakili Dapil 4 Sumbawa ini, Jum’at (14/03/2025).

Menurut Adizul sapaan akrab Aleg tiga periode ini, Dinas Kehutanan Provinsi NTB harus mengambil langkah tegas untuk menindak pelaku ilegal logging atau penebangan liar di wilayah hutan Sumbawa khususnya Batu Lanteh.

“Harusnya Polisi Kehutanan (Polhut) lebih aktif melihat aktivitas ilegal logging ini. Kalau mereka tidak sanggup karena alasan kekurangan personil dan lainnya maka seharusnya dapat mengambil langkah-langkah lain, seperti dengan melibatkan TNI-Polri, Pol PP, KPH, Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Desa dan secara bersama-sama untuk memerangi ilegal logging ini,” tegas Adizul.

Tidak hanya itu lanjut Anggota Komisi I DPRD Sumbawa ini, Pemerintah Daerah juga harus hadir dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk dapat secara nyata menindak tegas para pelaku Ilegal logging yang mengancap kelestarian lingkungan.

“Pengawasan dan tindakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya sekedar wacana. Kami DPRD mendorong pemerintah daerah dengan menggandeng TNI-Polri untuk serius menindak pelaku ilegal logging dan tidak boleh lagi ada toleransi sebab jika ini dibiarkan terus menerus, dampak yang lebih besar dan parah di masa mendatang akan kita rasakan,” ungkap Adizul.

Adizul juga menjelaskan bahwa, dirinya mendapatkan laporan dan keluhan ini langsung dari masyarakat wilayah Batu Lanteh serta menerima kiriman vidio kondisi di dalam hutan yang sudah cukup parah. Pohon-pohon besar sudah hampir habis dibabat oleh para pelaku.

“Laporan dari warga, oknum ilegal logging ini tidak hanya menggunakan Chainsaw saja, mereka bahkan menggunakan alat berat excavator dan truk yang standby untuk mengangkut kayu yang telah dijadikan potongan balok. Ini kemungkinan juga ada yang memback-up dan petugas harus berani mengungkap siapapun yang bermain dengan melanggar hukum ini,” jelas Adizul.

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbawa ini, juga meminta pemerintah daerah agar dapat secara berjenjang menyusun langkah strategis yang dapat dijadikan acuan sebagai gerakan untuk melawan pembalakan liar secara masif ini. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses I Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, Senin (10/03/2025).

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin S.AP., MM.Inov. didampingi Wakil Ketua 1, HM Berlian Rayes, S.Ag,. MM.Inov,. Wakil Ketua 3, Zulfikar Dimitry, SH,.MH,. dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs H. Mohamad Ansori, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepala dinas, camat, lurah, serta berbagai elemen masyarakat.

Juru bicara DPRD, H Zainuddin Sirat, menyampaikan bahwa kegiatan reses telah dilaksanakan di lima daerah pemilihan (dapil) yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat agar dapat diakomodir dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

H Zainuddin Sirat menjelaskan bahwa kegiatan reses telah dilaksanakan pada 17-22 Februari 2025 dengan mencakup lima dapil. Dapil 1 meliputi Kecamatan Sumbawa, Moyo Utara, dan Moyo Hilir, dapil 2 dengan delapan kecamatan, dapil 3 dengan lima kecamatan, dapil 4 dengan tiga kecamatan, serta dapil 5 yang meliputi lima kecamatan lainnya.

Menurut H Zainuddin Sirat, penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah telah diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil reses dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama, yaitu bidang fisik sarana dan prasarana, bidang ekonomi, serta bidang pendidikan, sosial budaya, dan kesehatan. Pada bidang fisik sarana dan prasarana, aspirasi masyarakat mencakup pembangunan serta perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, talud, jaringan PDAM, penerangan jalan, hingga pembangunan masjid dan sekolah.

Dalam bidang ekonomi, H Zainuddin Sirat menyebutkan bahwa masyarakat mengusulkan pengadaan alat pertanian, perikanan, dan peternakan, serta bantuan modal usaha bagi UMKM. Selain itu, terdapat permintaan bantuan alat kerja seperti mesin diesel, alat bengkel, mesin jahit, serta sarana pendukung usaha lainnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, sosial budaya, dan kesehatan, ia mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat meliputi pemberian insentif guru honorer, beasiswa, pembangunan sarana olahraga, serta pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas dan posyandu. Selain itu, terdapat pula usulan terkait pemberdayaan pemuda dan perempuan, pembangunan tempat pariwisata, serta pengadaan fasilitas kesenian.

H Zainuddin Sirat menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang telah dijaring melalui reses ini akan disusun dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sumbawa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD tahun rencana. Ia berharap agar seluruh usulan masyarakat dapat diakomodir dan diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, H Zainuddin Sirat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan reses. Ia juga berharap agar hasil reses ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Sidang Paripurna tersebut kemudian ditutup dengan doa serta harapan agar pembangunan di Kabupaten Sumbawa semakin maju dan berkelanjutan. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb,id- Anggota DPRD Sumbawa, Edwan Purnama mendukung penuh program dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP – Drs. H. Mohamad Ansori (Jarot-Ansori), sebagaimana yang telah diuraikan dalam pidato penyampaian visi misi saat Paripurna DPRD Sumbawa pada Kamis 06 Maret 2025 kemarin.

Menurut Edwan sapaan akrab Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, apa yang disampaikan oleh Bupati Haji Jarot yang tertuang dalam program dan kebijakan strategis untuk lima tahun ke depan merupakan hak dasar yang memang seharusnya diperoleh oleh masyarakat kabupaten sumbawa.

“Bupati dan Wakil Bupati Jarot-Ansori telah berkomitmen untuk menjadikan kabupaten sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera, yang akan diwujudkan melalui lima misi utama pembangunan, yaitu SDM dan sosial budaya yang unggul, pemerintahan, birokrasi, dan hukum yang unggul, alam, lingkungan, dan infrastruktur yang unggul, perekonomian yang maju, serta masyarakat yang Sejahtera. Program ini telah melalui analisa matang yang memang merupakan hak dasar masyarakat yang sudah seharusnya dipenuhi oleh pemerintah,” ujar Edwan kepada media ini, Ahad (09/03/2025).

Ditegaskan Edwan, jika ingin sumbawa lebih ungul, maju dan sejahtera, maka sudah seharusnya program serta kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa didukung penuh dan DPRD berkewajiban mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah untuk kemaslahan masyarakat. Fraksi Gerindra akan mengawal penuh kebijakan Jarot-Ansori selama lima tahun ke depan.

“Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa baru saja dilantik. Mari kita berikan beliau kesempatan untuk bekerja mewujudkan visi misinya yang dimana langkah konkretnya akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2025-2029,” jelas Edwan.

Politisi asal Dapil dua ini juga mengajak seluruh masyarakat kabupaten sumbawa untuk mendukung penuh program dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Jarot-Ansori dan memohon doa agar kedua pemimpin sumbawa ini diberikan kesehatan, kekuatan dalam mengemban amanah untuk lima tahun ke depan serta mampu menjadi pemimpin yang adil dan dapat membawa daerah ini menjadi sumbawa yang unggul, maju dan masyarakatnya sejahtera.

Adapun program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam jangka pendek, khususnya enam bulan pertama tahun 2025, menekankan sejumlah prioritas utama di berbagai bidang. Dimana dalam bidang sumber daya manusia dan sosial budaya, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjamin layanan pendidikan yang aman dan lancar dengan memastikan kehadiran serta partisipasi siswa dan tenaga pendidik.

Kemudian, yang juga menjadi perhatian utama pemerintahan Jarot-Ansori yakni peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas dan tenaga medis profesional di RSUD dan Puskesmas. Wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara juga terus diperkuat demi menjaga persatuan dan kedamaian. Di sektor ketenagakerjaan, akan mengoptimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi strategi utama dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Sementara, di bidang pemerintahan, birokrasi, dan hukum, Bupati mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja lebih profesional, disiplin, dan berintegritas. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi langkah penting dalam mempercepat digitalisasi layanan birokrasi. Kemudian, efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah juga berupaya memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya, di sektor sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur, Pemerintahan Jarot-Ansori akan melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi prioritas agar pembangunan lebih terarah. Pemerintah juga menargetkan 80% jalan dalam kondisi mantap melalui program perbaikan dan pemeliharaan.

Selain itu, keberlanjutan sumber daya air dan hutan akan dijaga melalui pengelolaan batas hutan yang lebih baik. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta fasilitas seni, budaya, dan olahraga, termasuk GOR Mampis Rungan, juga menjadi fokus utama dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Daerah (Porda) dan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Di bidang perekonomian, Pemerintah mengupayakan menjaga stabilitas harga pangan, termasuk memastikan harga dasar gabah Rp. 6.500 dan jagung Rp. 5.500 sesuai ketetapan pemerintah pusat. Untuk mendukung pertumbuhan industri dan agroindustri, pemerintah mendorong program industrialisasi dan hilirisasi. Peningkatan pelayanan investasi akan diupayakan dengan memangkas birokrasi yang menghambat perizinan.

Terakhir, dalam bidang kesejahteraan masyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi agenda utama mengingat angka kemiskinan masih di atas 10%. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi target penting agar sumber daya manusia (SDM) Sumbawa lebih kompetitif di tingkat lokal, regional, dan nasional. Tak hanya itu, pemerintah berupaya memperluas kesempatan kerja serta mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai langkah strategis dalam mengurangi pengangguran. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Fraksi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendukung penuh langkah Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa yang berencana menginisiasi lahirnya peraturan daerah yang mengatur keberadaan pondok pesantren.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Anggota Fraksi Gelora DPRD Sumbawa, Sandi, S.Pd,. MM., kepada media ini, Sabtu (08/03/2025).

Menurut Sandi sapaan akrab politisi asal Dapil 1 Moyo Hilir ini, setelah mendengar hasil Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sumbawa bersama Penyelenggara Kepala MIN, MTsN, MAN se-kabupaten Sumbawa, Ketua DWP Kementerian Agama kabupaten sumbawa, Ketua PokJawas Madrasah dan PAI, Ketua APRI, Ketua IPARI, Ketua FKSPP kabupaten sumbawa beberapa waktu lalu, Fraksi Gelora mendukung penuh lahirnya Perda Pondok Pesantren.

“Setelah kami mendengar aspirasi masyarakat dan masukan dari Kementerian Agama, Fraksi Gelora mendukung lahirnya sebuah rancangan peraturan daerah terkait dengan keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Sumbawa,” ujar Sandi.

Dikatakan Sandi, sebagai pendukung, saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pondok pesantren, maka berdasarkan hal itu Fraksi Gelora bersama Komisi IV mendukung terbentuknya rancangan Perda terkait dengan Pondok Pesantren.

Dijelaskan Sandi, perda yang mengatur pondok pesantren diperlukan agar pondok pesantren mendapatkan kepastian secara hukum, sehingga jika sudah ada payung hukum maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membantu pondok pesantren melalui APBD.

”Jika sudah ada payung hukum, maka pemda berkewajiban membantu melalui APBD. Kami akan turut aktif menginisiasi lahirnya perda pondok pesantren ini,” pungkas Sandi. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Adizul Syahabuddin, SP,. M.Si,. menyoroti beberapa poin dari program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot, MP – Drs H Mohamad Ansori (Jarot-Ansori) untuk lima tahun ke depan yang telah disampaikan saat pidato penyampaian visi misi di Paripurna DPRD Sumbawa pada Kamis 6 Maret 2025 kemarin.

“Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami selaku wakil rakyat di DPRD sumbawa, terutama terkait kekayaan laut Teluk Saleh yang hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan untuk menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Politisi PKS tiga periode ini, kepada media ini, Sabtu (08/03/2025).

Menurut Adizul sapaan akrab Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbawa ini, Teluk Saleh merupakan miniatur dunia yang di dalamnya menyimpan kekayaan yang sungguh luar biasa namun sangat disayangkan hingga saat ini belum ada sepeserpun yang menjadi PAD.

Padahal kata Adizul, sesuai data DKP Provinsi NTB tahun 2024 dari enam komoditi hasil laut Teluk Saleh mulai dari tahun 2019 hingga 2023 berupa bahan mentah yang diangkut ke luar daerah sumbawa, nilainya mencapai 14,6 Triliun pertahun.

“Ini sungguh luar biasa, dari enam komoditas saja mulai dari rumput laut, udang, karapu, ikan tangkap, bandeng dan ubur-ubur bila di rupiahkan rata-rata pertahun mencapai 14,6 Triliun. Dari nilai ini belum ada yang masuk ke kas daerah menjadi PAD. Ke depan ini harus menjadi perhatian serius Bupati dan Wakil Bupati Jarot-Ansori,” jelas Adizul.

Lanjut Adizul, atas apa yang telah disampaikan oleh Bupati Jarot dalam Pidatonya yang akan membuka sebesar-besarnya peluang investasi di sumbawa terutama untuk pengelolaan hasil laut Teluk Saleh. Kami mendukung penuh langkah tersebut.

“Teluk Saleh memiliki nilai jual yang sangat tinggi, tidak hanya dari keenam komoditas ekspor itu saja. Disitu juga ada biodata laut yang beragam termasuk Hiu Paus, Ikan karang dan juga lumba-lumba, yang tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan salah satu penghasil PAD,” tegas Adizul.

Harapan dari Bupati Sumbawa agar hasil laut Teluk Saleh yang begitu luar biasa untuk dapat diolah menjadi barang jadi sehingga dapat membuka lapangan kerja terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga dapat menghasilkan PAD bagi daerah akan kita dukung dan kawal.

“Kami mendorong pemerintah daeah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jarot-Ansori agar dapat memanfaatkan kekayaan laut Teluk Saleh ini dengan baik untuk menjadi salah satu penyumbang PAD di tengah pemangkasan anggaran yang begitu besar dari pemerintah pusat,” pungkas Adizul. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, SE,. MM.Inov,. mendukung penuh program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot, MP – Drs H Mohamad Ansori (Jarot-Ansori) untuk lima tahun ke depan sebagaimana yang disampaikan saat pidato penyampaian visi misi di Paripurna DPRD Sumbawa pada Kamis 6 Maret 2025 kemarin.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa ini, apa yang disampaikan oleh Bupati Sumbawa yang baru harus didukung jika menyangkut untuk kepentingan masyarakat kabupaten sumbawa.

“Saya menyoroti beberapa hal yang akan menjadi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2030 yakni terkait layanan pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan yang akan menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan fasilitas dan tenaga medis profesional di RSUD dan Puskesmas,” jelas Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbawa ini, Sabtu (08/03/2025).

Apa yang disampaikan oleh Bupati Sumbawa kata Takdir merupakan prioritas utama yang merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Kualitas pendidikan kita di sumbawa masih butuh perhatian serius, begitu juga dengan pelayanan kesehatan masih banyak kekurangan yang sering kali dikeluhkan oleh masyarakat baik itu terkait pelayanan pasien BPJS maupun lainnya. Kami akan mengawal apa yang menjadi komitmen visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa ini,” ungkap Politisi murah senyum ini.

Selain itu, M Takdir juga menyoroti penyampaian pidato Bupati Jarot dalam bidang kesejahteraan masyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan yang akan menjadi agenda utama mengingat angka kemiskinan masih di atas 10%. Kemudian Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi target penting agar sumber daya manusia (SDM) Sumbawa lebih kompetitif di tingkat lokal, regional, dan nasional.

“Kami mendorong agar apa yang menjadi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa ini segera dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2025-2029, agar segera di Paripurnakan di DPRD,” jelas Takdir.

Semoga apa yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera, yang tertuang melalui lima misi utama pembangunan, yaitu SDM dan sosial budaya yang unggul, pemerintahan, birokrasi, dan hukum yang unggul, alam, lingkungan, dan infrastruktur yang unggul, perekonomian yang maju, serta masyarakat yang Sejahtera dapat terwujud, pungkasnya Politisi Senior PKS Sumbawa ini. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar rapat Paripurna Penyampaian pidato sambutan Bupati Sumbawa Masa Jabatan 2025 – 2030, Kamis (06/03/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang sidang utama Kantor DPRD Sumbawa ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin, S.AP,. MM.Inov didampingi unsur Pimpinan lainnya, HM Berlian Rayes, S.Ag,. MM.Inov,. Gitta Liesbano, M.Kn,. Zulfikar Demitry, SH,. MH dan dihadiri oleh seluruh anggoata DPRD Sumbawa lainnya.

Hadir pula dari unsur Forkopimda Sumbawa, Bupati Sumbawa Periode 2021-2025, Drs H Mahmud Abdullah, Ketua DPRD sebelumnya, H Umar Hasan, Farhan Bulkiyah, Rektor UNSA, Prof Syaifuddin Iskandar, M.Pd,. Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ormas, OKP, Insan Pers dan juga tamu undangan lainnya.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan pidato terkait visi dan misi kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis sore.

Dalam pidatonya, Bupati menegaskan komitmennya untuk “Mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera”, yang akan diwujudkan melalui lima misi utama pembangunan, yaitu SDM dan sosial budaya yang unggul, pemerintahan, birokrasi, dan hukum yang unggul, lam, lingkungan, dan infrastruktur yang unggul, perekonomian yang maju, serta masyarakat yang Sejahtera.

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan visi dan misi ini, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2025-2029, yang harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

“RPJMD ini akan menjadi pedoman utama dalam perencanaan program perangkat daerah selama lima tahun ke depan, serta akan disusun selaras dengan RPJPD, RPJMD Provinsi, dan RPJMN agar pembangunan di Kabupaten Sumbawa sejalan dengan kebijakan nasional,” tegasnya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa saat ini Bappeda Kabupaten Sumbawa sedang dalam proses penyusunan RPJMD dan berharap DPRD Kabupaten Sumbawa dapat segera mengagendakan pembahasannya agar dapat ditetapkan tepat waktu.

Selain penyampaian visi misi Bupati Sumbawa periode 2025-2030, kegiatan Paripurna DPRD Sumbawa ditutup dengan buka puasa bersama. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- DPRD kabupaten Sumbawa melalui badan Musyawarah DPRD menggelar rapat dan agenda membahas rancangan jadwal paripurna DPRD dalam rangka penyampaian visi dan misi bupati dan wakil Bupati Sumbawa masa jabatan tahun 2025-2030.

Rapat tersebut dipimpin ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin S.AP.MM.Inov,  didampingi Wakil Ketua DPRD, HM.Berlian Rayes SAg., MM.Inov, Gitta Liesbano, SH,. MKn, dan Zulfikar Demitry, SH,. MH bersama anggota Badan Musyawarah, Senin (03/03/20250.

Dari Pemerintah daerah hadir Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Pembangunan I Ketua Sumadi Arta SH, Kabag Pemerintahan Budi Sastrawan S.Sos.M.Si Kabag Prokopim Drs Syahrudin. Dan sekwan DPRD Kabupaten Sumbawa Ir A Yani beserta jajaran.

Pimpinan Rapat Nanang Nasiruddin menyampaikan agenda hari ini sangat penting untuk dapat mendengarkan visi dan misi Bupati Sumbawa sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“Kami berikan ruang kepada forum untuk menyampaikan pendapatnya sehingga agenda yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapnya

Atas hal tersebut Anggota Badan Musyawarah Muhammad Tahir, SH sepakat dengan usulan Hari Kamis 6 Maret 2025

“Terkait agenda penyampaian visi misi Bupati kami setuju dilaksanakan Hari kamis 6 Maret 2025 dan waktunya pukul 17.00 atau ba’da ashar sampai berbuka puasa,” ujarnya.

Demikian anggota Banmus lainnya. Gahtan Hanu Cakita juga sepakat Kamis 6 Maret dan jam 16.00 WITA diganti ke jam 17.00 WITA dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

Atas hal tersebut Staf Ahli Bupati Sumbawa bidang Pemerintahan Hukum dan Politik I Ketut Sumadi Arta turut menyepakatinya.

“Terkait rancangan dan jadwal rapat Paripurna ini, Kami dari Pemerintah daerah sepakat baik mengenai jam dan tanggal. Karena ada ketentuan yang mengatur bahwa penyampaian visi misi Bupati melalui Paripurna adalah 14 hari setelah pelantikan dan paling lambat jatuh Kamis 6 Maret 2025. Untuk serah terimanya dilakukan di internal Pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada jam 10 di kantor Bupati dan untuk rapat Paripurna dilakukan setelah itu pada hari yg sama,” jelasnya.

Diakhir pertemuan, Forum bersepakat dan Setuju Paripurna Penyampaian pidato Bupati Sumbawa dilaksanakan pada Kamis 6 Maret 2025 Pukul 17.00 WITA.

Disamping membahas agenda tersebut, Banmus juga menyepakati agenda Paripurna Penyampaian Laporan Reses DPRD Kabupaten Sumbawa masa Sidang pertama yang akan digelar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025. (nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Anggota DPRD Sumbawa Fraksi Gelora, Sandi, S.Pd,. MM,. menutup agenda reses kesatu masa sidang 1 tahun 2025 dengan menggelar pertemuan khusus bersama kaum ibu-ibu dan remaja putri Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Kamis (20/02/2025).

“Alhamdulillah, di reses keenam ini, kami specialkan untuk mendengar langsung aspirasi kaum ibu-ibu dan remaja putri Desa Olat Rawa agar apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka dapat terakomodir dengan baik,” ujar Sandi.

Dikatakan Sandi, kenapa direses terakhir ini dirinya mengkhususkan menggelar pertemuan dengan kaum ibu-ibu dan remaja putri ? karena, yang menghantarkannya hingga menjadi Anggota DPRD Sumbawa adalah berkat kegigihan kaum ibu-ibu Desa Olat Rawa.

“Kaum prempuan ini memiliki andil besar dalam kemenangan Partai Gelora pada pemilihan legislatif lalu, sehingga keberadaan harus diberikan ruang khusus untuk mendengar masukan maupun aspirasinya,” ungkap Sandi.

Adapun usulan aspirasi ibu-ibu dan remaja putri Desa Olat Rawa dalam pertemuan tersebut yakni permintaan agar dapat dibantu mengganti atas TPQ, perlengkapan Sound sistem Masjid, Peralatan Prasmanan dan Lapangan Olahraga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dewan Sandi memastikan akan mengakomodir melalui anggaran dana aspirasi Anggota dan Pimpinan DPRD Sumbawa.

“In Shaa Allah, apa yang menjadi aspirasi ibu-ibu Desa Olat Rawa akan kita akomodir melalui dana aspirasi pokok pikiran(Pokir),” ungkap Sandi.

Dikesempatan tersebut, Dewan Sandi kembali menegaskan bahwa dirinya berkomitmen akan terus berupaya menyuarakan setiap aspirasi masyarakat khususnya wilayah Dapil 1 terutama yang berkenaan dengan kebutuhan hak dasar.

“Tugas dan tupoksi kami selaku wakil rakyat adalah menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan hak dasar masyarakat agar dapat diperhatikan dengan serius oleh pemerintah daerah.

“Jika hak-hak dasar masyarakat ini sudah terpenuhi maka yakin kesejahteraan yang menjadi harapan pemerintah akan terwujud,” pungkas Sandi.

Diakhir pertemuan, Dewan Sandi langsung menyerahkan bantuan sound sistem kepada perwakilan ibu-ibu Desa Olat Rawa sesuai dengan harapannya dengan menggunakan dana pribadi.(Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.