Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa menggelar Paripurna penyampaian LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin S.AP MM.Inov., didampingi para wakil ketua DPRD yakni HM.Berlian Rayes SAg., MM.Inov, Gitta Liesbano SH MKn dan Zulfikar Demitry SH MH. Hadir pula Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP dan Sekda Sumbawa Dr.Budi Prasetyo.para Asisten Setda, kepala OPD Camat dan kepala desa.

Ketua panitia khusus (Pansus), Andi Rusni, SE,. MM,. pada kesempatan tersebut menyoroti pengaruh teknologi dan informasi global yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu degradasi moral di kalangan anak-anak didik.

“Ini menjadi Kekhawatiran ini kami dan akan menjadi perhatian serius Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa terutama dalam upaya melahirkan generasi penerus bangsa yang bermoral dan berakhlak mulia,” ujar Andis, Senin (21/04/2025).

Menurut Andis, untuk menyikapi kondisi ini, pentingnya kolaborasi yang solid antara tenaga pendidik, orang tua, dan keluarga menjadi krusial. Sinergi ketiga elemen ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang kuat pada anak-anak sejak dini, membentengi mereka dari dampak negatif globalisasi.

Lanjut legislator dua periode ini, dalam upaya memastikan setiap anak bangsa mendapatkan hak atas pendidikan, Panitia Khusus (Pansus) menyoroti akses pendidikan dasar (SD dan SMP) bagi seluruh anak usia sekolah. Pansus mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meminimalisir angka putus sekolah. Upaya ini dipandang penting untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing.

Selain isu pemerataan akses pendidikan, Pansus juga menyoroti permasalahan minimnya guru agama Hindu di sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Utan Rhee. Kondisi ini dinilai dapat menghambat pembentukan karakter dan pemahaman nilai-nilai agama bagi siswa Hindu. Oleh karena itu, Pansus mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa maupun Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa untuk segera memfasilitasi pengadaan guru agama Hindu di wilayah Kecamatan Rhee dan Utan.

Dikatakan, dengan kolaborasi yang kuat antara pihak sekolah, keluarga, dan pemerintah, diharapkan anak-anak didik di Kabupaten Sumbawa dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki landasan moral dan akhlak yang kokoh, siap menghadapi tantangan zaman dengan budi pekerti luhur.

Sementara, terkait dengan sarana dan prasarana belajar pendidikan dasar, Andis juga membeberkan bahwa Pansus telah menemukan masih adanya klaim tanah sekolah oleh sebagian warga masyarakat yang sampai saat ini belum terselesaikan, salah satunya terjadi di SDN 1 Karang Jati Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir.

“Pansus telah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan langsung di sekolah tersebut dan terbukti dalam pertemuan dengan pihak sekolah dan warga yang mengaku sebagai ahli waris, mengakui orang tuanya telah memberikan tanahnya untuk pembangunan sekolah namun mereka menuntut ganti rugi atas penggunakan lahan tersebut,” jelasnya.

Pansus menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa yang telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut meski belum menemui titik temu, karena ternyata disatu sisi lahan sekolah tersebut telah terdaftar di dalam Aset Daerah namun belum bersertifikat, disisi lain warga yang mengklaim lahan tersebut tetap menutut ganti rugi.

Oleh karena itu Pansus berpandangan bahwa permasalahan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi, dan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector untuk menjadikan skala prioritas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena di pihak lain rencana renovasi terhadap bangunan gedung sekolah yang sudah dialokasikan anggarannya melalui DAK menjadi tertunda akibat belum tuntasnya masalah lahan tersebut.

“Demi menjamin keselamatan Warga Belajar di Sekolah tersebut, Pansus juga mengharapkan agar Renovasi Sekolah tersebut tetap dapat berjalan dengan secara beriringan dengan mendorong pihak ahli waris menempuh jalur hukum atas tuntutan mereka,” ungkapnya.

Pansus mengkhawatirkan jika renovasi sekolah tidak dilakukan maka keselamatan anak murid dan para pendidik akan menjadi taruhannya karena kondisi sekolah yang sudah tidak refresentatif.

Selain SDN Karang Jati 1, terdapat beberapa sekolah yang masih harus menjadi prioritas Pembangunan sebagaimana Laporan yang di terima Pansus dari serapan dimasyarakat maupun melalui Dewan Pendidikan, diantaranya SDN 1 Bontong Kecamatan Lunyuk. SDN Kelawis di Orong Telu, SDN Semongkat di Batulanteh dan lainnya.

Selain itu, terkait dengan pendidikan karakter, Pansus mendorong satuan pendidikan melalui leading sektor untuk terus melakukan sosialisasi dan implementasi pendidikan karakter, mengingat sekarang ini terjadi degradasi moral terhadap anak-anak didik akibat pengaruh teknologi dan informasi yang mengelobal. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.MM.Inov. Hadir mendampingi Para Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov., Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH MH.

Dari Eksekutif hadir Bupati Sumbawa Ir. H Syarafuddin Jarot MP.Sekda Dr. Budi Prasatiyo SAP.MAP. dan Forkopimda bersama kepala OPD.

Dikatakan jubir Pansus Andi Rusni SE MM bahwa telah melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Pembahasan ini merupakan amanat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap tahunnya.

Juru bicara Pansus menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pansus menilai laporan ini penting untuk melihat progres pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan menjadi landasan perencanaan di tahun mendatang.

Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa secara komprehensif menelaah dan menganalisis implementasi kebijakan daerah dan program pembangunan yang tertuang dalam LKPJ Bupati Sumbawa Tahun 2024. Pembahasan mendalam ini dilakukan melalui pembentukan Kelompok Kerja, diskusi internal, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kunjungan konsultasi, hingga peninjauan lapangan.

“Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, mendeteksi dini permasalahan kebijakan, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan daerah” ujar Andis akrab disapa.

Dalam pidatonya, Pansus menyoroti bahwa Tahun 2024 merupakan tahun keempat implementasi visi-misi “Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban” dalam kerangka RPJMD 2021-2026. Pansus mengamati narasi dan data indikator kinerja dalam LKPJ, serta menyampaikan apresiasi kepada kepemimpinan sebelumnya atas dedikasi dan capaian yang telah diraih.

Atas Kinerja APBD Tahun 2024 Pansus memberikan perhatian khusus pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024. Secara umum, kinerja APBD dinilai cukup baik dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 99,74% atau sebesar Rp. 2.108.962.799.631,64, dan realisasi Belanja Daerah sebesar 95,47% atau Rp. 2.039.565.860.211,86.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan positif karena berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 107,25% atau Rp. 275.657.025.642,64. Namun, Pansus memberikan catatan kritis terhadap metode penetapan proyeksi pendapatan pada beberapa jenis pajak daerah yang dinilai kurang realistis dan tidak didasarkan pada potensi riil daerah maupun realisasi tahun sebelumnya.

Contoh yang dikemukakan antara lain Pajak Restoran, Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

“Kami menekankan agar proyeksi ke depan lebih didasarkan pada potensi riil, kajian teknis yang serius, dan berpedoman pada realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya,” tegas Andis.

Di sisi lain, Pansus mengapresiasi realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai 175,67%. Namun, diingatkan perlunya penyesuaian potensi pendapatan dengan regulasi terbaru terkait pembebasan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sektor Retribusi Daerah Perlu Perhatian Serius

Kinerja sektor Retribusi Daerah menjadi perhatian serius Pansus. Retribusi Pelayanan Pasar hanya terealisasi 50,96%, dengan kondisi Pasar Seketeng yang dinilai sangat memprihatinkan. Pansus mendesak Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap penataan dan perbaikan fasilitas Pasar Seketeng, termasuk pengelolaan drainase dan pengaktifan kembali Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Retribusi Tempat Khusus Parkir juga mencatatkan realisasi yang sangat rendah, hanya 33,86%. Pansus mendorong penertiban juru parkir dan penetapan target yang lebih realistis, mengingat potensi kebocoran yang cukup besar dengan tarif parkir saat ini.

Sementara itu, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi 70,57%. Pansus mendorong pemaksimalan potensi objek wisata dengan pembangunan fasilitas yang representatif dan mempertimbangkan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti desa setempat. Pembenahan venue olahraga juga disoroti dalam rangka persiapan Porprov NTB 2026 dan PON 2028.

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Capaian 100% Namun SPM Belum Optimal

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pansus mencatat rata-rata realisasi anggaran mencapai 100%. Namun, hasil pemantauan dan kajian menunjukkan bahwa masih banyak capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang belum optimal, terutama terkait sarana dan prasarana belajar pendidikan dasar.Pansus juga menyoroti masih adanya klaim tanah sekolah oleh sebagian masyarakat.

Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan “Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban”. Rekomendasi dari DPRD akan menjadi acuan penting bagi penyusunan kebijakan dan program kerja di tahun-tahun mendatang. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id–Bupati Sumbawa, Ir. Syarafuddin Jarot, MP., menyampaikan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dengan menduplikasi berbagai kemajuan nasional yang selaras dengan potensi lokal.

Hal itu disampaikannya dalam pidato sambutan saat menghadiri agenda bersama Gubernur NTB dan Menteri Pertanian RI di Kabupaten Sumbawa, Senin (21/04/2025) pada Rakor Peningkatan Produksi Padi dan Jagung di NTB, yang digelar di Kantor Bupati Sumbawa.

Menurut Bupati, Kabupaten Sumbawa memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari potensi air, sungai, hingga hamparan pegunungan yang masih hijau. Namun ia menyoroti bahwa sebagian besar petani masih melakukan pola tanam satu kali dalam setahun, khususnya pada komoditas jagung yang mendominasi hampir 90 persen lahan pertanian.

“Air bagus, sungai bagus, lahan banyak. Tapi mesinnya kurang. Alhamdulillah, akan diberikan 500 unit mesin oleh Mentan,” kata Bupati Jarot di hadapan Menteri Pertanian dan Gubernur NTB.

Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi hasil pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Hilirisasi ini mencakup jagung, daging, dan telur, yang diharapkan dapat mendorong nilai tambah ekonomi lokal.

“Kalau ada program hilirisasi, mohon izin Pak Gubernur, taruh saja di Sumbawa,” ujarnya yang disambut antusias hadirin.

Kehadiran Menteri Pertanian RI di tengah petani Sumbawa juga disambut hangat oleh Bupati. Ia mengibaratkan kunjungan tersebut sebagai pelepas dahaga bagi para petani yang selama ini menanti perhatian dari pemerintah pusat.

“Dengan hadirnya Mentan, yang tadinya haus dan dahaga menjadi kenyang, apalagi ada oleh-olehnya,” tambahnya penuh semangat.

Tahun ini, Pemkab Sumbawa juga telah mengagendakan sejumlah program strategis, termasuk rehabilitasi sarana irigasi, untuk mendukung sistem pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. (Nuansa)

Pemerintahanoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id–Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Andi Amran Sulaiman, bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, jajaran Forkopimda Provinsi NTB, dan Bupati Sumbawa, melakukan kegiatan panen raya jagung di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa pada Senin (21/04/2025).

Berdasarkan data Dinas Pertanian hingga Maret 2025, realisasi tanam jagung telah mencapai 79.105 hektar dari target 105.169 hektar, dengan angka produksi sebesar 574.302 ton.

Dalam dialog langsung dengan petani, Menteri Pertanian menanggapi serius keluhan mengenai harga jual jagung dan gabah yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga jagung yang seharusnya Rp 5.500/kg di lapangan hanya dihargai Rp 3.700/kg, sementara gabah ditetapkan Rp 6.500/kg, namun harga realita hanya Rp 5.900/kg.

“Saya minta Bulog NTB dan Bulog Sumbawa segera menyerap hasil panen sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan,” tegas Mentan.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan gudang penyimpanan sebagai solusi terhadap penuhnya kapasitas gudang Bulog saat ini, yang menyebabkan hasil panen petani tidak terserap optimal.

“Saya minta Bupati siapkan gudang, nanti negara yang bayar sewanya. Mulai hari ini, tidak boleh ada pembelian hasil panen petani di bawah harga yang sudah ditetapkan,” ucap Mentan, yang disambut tepuk tangan petani.

Untuk meningkatkan produksi, Mentan menyampaikan rencana program pompanisasi, dengan target 2.000 unit pompa dalam dua tahun, dan anggaran sebesar Rp 80 miliar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan intensitas tanam menjadi tiga kali setahun.

Tak hanya fokus pada produksi, Mentan juga menargetkan hilirisasi hasil jagung di Sumbawa untuk meningkatkan nilai tambah petani.

“Kita ingin Sumbawa jadi sentra hilirisasi, jadi sosis daging sapi, ayam, dan lainnya. Jika ini tercapai, harga bisa melonjak 10 kali lipat dalam bentuk produk jadi,” jelasnya.

Ia pun menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur NTB yang baru berkolaborasi dengan Bupati, target swasembada pangan dan hilirisasi dapat tercapai.

“Saya optimis NTB bisa lakukan lompatan luar biasa di bawah Gubernur Iqbal. Gubernur dan bupati harus bersatu, pasti bisa,” pungkasnya. (Nuansa)

NASIONAL, Pemerintahanoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Anggota DPRD Sumbawa Fraksi Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Sandi, S.Pd,. MM,. kembali angkat suara terkait jeritan petani menjelang panen raya yang diperkirakan puncaknya pada bulan April 2025.

“Banyak petani padi dan jagung menghubungi kami yang meminta agar terus menyuarakan aspirasinya terkait anjloknya harga dan acuh serta minimnya keperpihakan pemerintah melalui Bulog selaku eksekutor yang diperintahkan oleh Presiden dalam mengamankan cadangan pangan nasional,” ujar Sandi kepada media ini, Ahad (20/04/2025).

Menurut Legislator asal Dapil 1 Sumbawa ini, jeritan petani padi dan jagung bukan tanpa alasan dimana kenyataannya di lapangan padi dan jagung masyarakat petani belum terserap maksimal oleh Bulog sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.

“Kami dari Fraksi Gelora meminta Bulog jalankan regulasi dan perintah yang telah ditetapkan Presiden Prabowo. Jangan acuh dan bebankan masalah yang dihadapi Bulog kepada petani. Tunaikan tugas, segera serap gabah dan jagung petani sesuai HPP,” tegas Sandi.

Apapun masalah Bulog kata Sandi terkait gudang full dan lainnya itu bukan urusan petani. Anggaran telah digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk mengamankan stok cadangan pangan nasional dengan melakukan pembelian padi dan jagung sesuai HPP.

“Kami rasa tidak ada asalan lagi. Anggaran telah tersedia, maka segera serap gabah dan jagung petani sesuai regulasi Kepala Badan Pangan Nasional nomor 18 tahun 2025. Kami minta pemerintah mengambil langkah tegas,” jelas Sandi.

Sejauh ini lanjut Sandi, usaha Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam mengkomunikasikan dengan berbagai pihak di lapangan maupun melakukan sidak ke gudang mitra Bulog serta pengusaha yang ada di Sumbawa belum memberikan dampak baik yang dirasakan oleh petani.

“Fraksi Gelora mengapresiasi usaha Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak namun sejauh ini usaha tersebut belum memberikan dampak baik dan hasilnya masih jauh dari harapan,” ungkap Anggota Komisi 4 DPRD Sumbawa ini.

Sandi kembali mengingatkan pemerintah terkait penyerapan padi dan jagung oleh Bulog yang telah ditetapkan dengan HPP untuk padi Rp. 6.500. dan jagung Rp. 5.500. di tingkat petani.

Regulasi ini tercantum jelas dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 18 Tahun 2025. Dan Bulog telah ditugaskan untuk menyerap hasil panen jagung petani sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang berlaku mulai 1 Februari 2025 lalu untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan jagung.

Selain itu, Kepala Bulog Nasional juga telah menyatakan komitmen untuk menyerap seluruh hasil panen jagung petani dengan HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun kenapa Bulog Sumbawa belum maksimal bekerja ?

Dengan ditetapkannya HPP yang lebih tinggi, petani diharapkan dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik.

“Fraksi Gelora berharap dengan kehadiran Menteri Pertanian Senin esok dapat membawa dampak positif terhadap harga padi dan jagung petani. Semoga ada secercah cahaya dan keadilan bagi petani dengan hadirnya Mentan Amran di panen raya jagung di Penyaring esok,” pungkas Sandi. (Nuansa)

POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Jelang kedatangan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr Ir H Andi Amran Sulaiman, MP,. di Kabupaten Sumbawa, yang dijadwalkan esok, Senin 21 April 2025, untuk melaksanakan panen raya jagung di Desa Penyaring, Moyo Utara.

Polemik penyerapan padi dan jagung ditingkat petani oleh Bulog hingga hari ini masih terus bergejolak dikarenakan tidak sesuai harapan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahkan petani terkesan dipersulit.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot, MP,. dalam keterangannya yang diterima media ini, Ahad (20/04/2025) mengatakan bahwa, kedatangan Menteri Pertanian ke sumbawa adalah untuk melaksanakan panen raya jagung dan ini akan menjadi momentum tepat untuk menyampaikan segala permasalah yang dikeluhkan oleh petani.

“In Shaa Allah, besok Pak Menteri Amran akan melaksanakan panen jagung di kelompok Tani Ai Loang 1, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara di lahan seluas sekitar 32 hektar dari luas area tanam jagung di Desa Penyaring mencari 1.078 hektar,” jelas Bupati.

Dikatakan Bupati, dikesempatan rapat kordinasi bersama Pak Menteri, yang juga akan dihadiri oleh Gubernur NTB, Korem, Polda dan seluruh OPD lingkup Pemda Sumbawa esok, isu terkait permasalahan petani akan langsung disampaikan.

“Besok saat rakor bersama Pak Menteri di kantor Bupati Sumbawa akan langsung kita sampaikan. Semoga ada solusi yang kongkrit, karena beliau adalah Desition maker nasional,” ungkap Bupati.

Menurut Bupati, kehadiran Menteri Pertanian merupakan suatu kehormatan yang luar biasa untuk Sumbawa, dimana dalam perebutan dan persaingan ketat, sebab begitu banyak Kabupaten yang mengajukan permohonan mengundang Menteri Amran bahkan ada Kabupaten yang sudah mempersiapkan satu bulan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangannya namun Sumbawa yang menjadi pilihan.

Selain itu kata Bupati, sebelum Rakor, kami akan mengajak Pak Menteri play over dengan Helicopter bersama Gubernur, Kapolda, dan Danrem untuk melihat lokasi panen raya dan juga lokasi Bendungan Kerekeh agar dapat menjadi perhatian.

“Sebelum panen raya, saya akan ajak Pak Menteri play over dengan Helicopter untuk meninjau lokasi panen, sekaligus mengajak melihat sekitar lokasi Bendungan Kerekeh, agar beliau dapat gambaran bahwa bendungan Kerekeh sangat penting penopang ketahanan pangan, dimana saat ini usulan bendungan kerekeh sudah keluar dari list perioritas nasional,” jelas Bupati.

“Kami Mohon Doa dan dukungan Semoga semua pihak terutama masyarakat kabupaten sumbawa agar semuanya berjalan lancar dan apa yang menjadi impian kita dapat terwujud,” pungkas Bupati. (Nuansa)

Pemerintahanoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Seorang pria berinisial J (45) yang diduga melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak jenis sapi berhasil dievakuasi dan diamankan Personel Polsek Moyo Hulu (Mohu), Polres Sumbawa, Sabtu (19/04/2025), sekitar pukul 02.20 WITA.

Terduga pelaku diamankan setelah hampir dihakimi massa karena diduga mencuri ternak di sebuah ladang proyek yang berlokasi di Desa Marga Karya, Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

Kapolres Sumbawa, AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi, S.H., S.I.K., M.A.P., melalui Kapolsek Moyo Hulu, Iptu Zainal Arifin, S.H., membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Menurut Kapolsek, berawal saat pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai seorang pria yang diamankan warga karena diduga melakukan pencurian hewan ternak. Pria tersebut kemudian diamankan di rumah kepala dusun Dusun Pandan Sari.

Personel Polsek Moyo Hulu bergerak cepat menuju lokasi untuk mengevakuasi terduga pelaku.

Iptu Zainal Arifin mengungkapkan bahwa proses evakuasi sempat mengalami kendala lantaran kerumunan massa yang telah berkumpul dan berniat menghakimi terduga pelaku.

Namun, berkat upaya pendekatan persuasif, petugas berhasil mengevakuasi terduga pelaku dengan aman dan membawanya ke Mapolres Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pengakuan terduga pelaku, aksi pencurian tersebut telah direncanakan. Dimana sapi curian tersebut akan dijual kepada seorang warga Desa Batu Bulan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Sementara itu kronologis kejadian terjadi pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 02.20 WITA, terduga pelaku masuk ke ladang korban melalui pintu masuk yang terbuat dari bambu.

Di dalam ladang, pelaku mengambil seekor sapi milik korban yang sebelumnya telah diikat. Sapi tersebut kemudian ditarik oleh pelaku menuju arah Dusun Pandan Sari dengan tujuan untuk dijual di Desa Batu Bulan.

Dalam perjalanan, sapi tersebut sempat terlepas dari tangan pelaku, namun berhasil ditangkap kembali di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Pandan Sari.

Guna menghindari kecurigaan warga, terduga pelaku mengikat sementara sapi curian tersebut pada salah satu pohon pagar TPU sambil memantau situasi perkampungan.

Aksi terduga pelaku akhirnya terpergok oleh beberapa warga yang melihat dan mencurigai gerak-geriknya. Setelah diinterogasi, terduga pelaku mengakui perbuatannya dan langsung diamankan oleh warga.

Saat ini, terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Sumbawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. (Hps)

Headline News, Kriminaloleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa resmi terbentuk. Pembentukan forum ini diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, dan diputuskan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Rumah Makan Bestungil, Sabtu (19/04/2025).

Hasil rapat menetapkan Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry, SH MH sebagai Ketua FPRB Sumbawa. Sementara itu, posisi Wakil Ketua I dijabat Zainuddin SH (Ketua PWI Sumbawa), Wakil Ketua II Dr. Rusdianto AR M.Pd (Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD), Sekretaris Yayat Cahyadi SE (Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD), dan Bendahara dipercayakan kepada Farzan (Ketua HIPMI Sumbawa).

Adapun Koordinator Divisi-divisi FPRB Sumbawa terdiri dari: Dedi Susanto S.Pd.I (Divisi Advokasi Kebijakan), Imron SE (Divisi SDM dan Kerjasama), Adrian Junior M.Si (Divisi Data, Informasi, dan Kajian Risiko), dan Fahrunnisa (Divisi Riset dan Inovasi).

Ketua FPRB Provinsi NTB, Ir. Rahmat Sabani S.TP MP, IPU, APEC.End, memberikan apresiasi atas terbentuknya FPRB di Kabupaten Sumbawa. Meski menjadi kabupaten terakhir yang membentuk forum ini di NTB, ia yakin FPRB Sumbawa dapat menjadi role model bagi daerah lain.

“Sebetulnya inisiasi sudah ada sejak 2016 melalui Perda Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumbawa. Namun, sempat tertunda karena sejumlah bencana besar seperti gempa Lombok. Hari ini, Alhamdulillah, kita bisa menyaksikan forum ini terbentuk secara resmi,” ujarnya.

Ia menegaskan, FPRB adalah platform multi pihak yang mempertemukan lima pilar utama dalam pengurangan risiko bencana: pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha. Forum ini diharapkan menjadi simpul koordinasi yang aktif, bukan hanya pelengkap struktural.

Ketua terpilih, Zulfikar Demitri SH MH, menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan kesiapan memimpin forum ini untuk menjalankan peran strategis dalam pengurangan risiko bencana.

“FPRB bukan hanya forum seremonial, tapi wadah kerja nyata. Ini adalah ruang kolaboratif yang menyatukan energi lintas sektor untuk membangun ketangguhan daerah. Saya optimis, jika kita solid, kita mampu meminimalkan risiko dan dampak bencana ke depan,” tegasnya.

Tokoh muda yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbaw ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan media, untuk ikut aktif dalam program-program FPRB.

Sementara itu Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat ST, menyambut baik terbentuknya FPRB dan menyebutnya sebagai bagian penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana.

“FPRB adalah mitra strategis BPBD. Forum ini akan menjembatani kolaborasi lintas sektor, memperkuat koordinasi, dan membangun budaya sadar bencana. Kami berharap FPRB bisa segera menyusun rencana aksi dan melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, pada 26 April mendatang, FPRB akan mengikuti pembahasan Peraturan Kepala BNPB terkait tata kelola forum, sebagai bentuk penguatan kelembagaan lebih lanjut.

Dengan terbentuknya FPRB ini, Kabupaten Sumbawa diharapkan lebih siap dalam menghadapi ancaman bencana melalui pendekatan pencegahan, mitigasi, dan penguatan kapasitas semua pihak. (Nuansa)

Headline News, POLITIKoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Setelah melalui perjuangan panjang disertai dengan cinta yang tulus, akhirnya Yellow Villa milik Boy Arjuna yang terletak di jalan lintas PPN-Boak, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa resmi dibuka.

Kegiatan Grand Opening Yellow Villa yang dilaksanakan pada hari Sabtu (19/04/2025) dihadiri berbagai kalangan, termasuk Anggota DPRD Provinsi NTB, Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbawa, kepala OPD, Kapolsek Sumbawa, pengusaha, dan insan pers ini berlangsung meriah.

Anggota DPRD Provinsi NTB sekaligus Ketua DPC Partai NasDem Sumbawa, H. Asaat Abdullah, ST, yang didaulat membuka kegiatan itu memberikan apresiasi tinggi kepada pemilik Yellow Villa, Boy Arjuna, atas kontribusinya dalam membuka lapangan pekerjaan melalui sektor bisnis.

“Saya pribadi memberikan apresiasi kepada CEO Yellow Villa atas kontribusinya untuk membantu daerah. Saya pernah makan di sini, makanannya enak. Sekarang ada villa yang nyaman dan sejuk, masih alami dengan nuansa alam yang bagus,” ujarnya.

Menurut mantan Kadis PU Sumbawa itu, ikhtiar dan keberanian Boy Arjuna untuk terus mencoba harus diberi penghargaan.

“Banyak orang mencari kerja, tapi Boy memberi peluang kerja untuk orang lain. Ini yang harus menjadi penilaian pemerintah,” ungkapnya seraya berpesan kepada CEO Yellow Villa agar dalam menjalani usaha untuk tidak cepat menyerah. Jika ada kendala, harus merubah strategi sehingga menemukan formula dalam mengembangkan usaha.

Sementara itu, CEO Yellow Villa, Boy Arjuna yang didampingi sang istri, Pipit Senarwati, mengatakan dengan hadirnya Yellow Villa, masyarakat Sumbawa kini memiliki alternatif tempat bersantai yang nyaman, aman, dan bernuansa alami.

“Yellow Villa ini hadir merupakan persembahan dari kerja keras, cinta, dan semangat pantang menyerah,” cetusnya.

Ia menceritakan awal mula berdirinya Yellow Villa. Dimana perjalanan bisnisnya dimulai usai gagal dalam kontestasi Pemilihan Legislatif.

“Gagal bukan akhir segalanya. Dari situ saya bangkit dan mulai merintis usaha, salah satunya kuliner hingga sekarang hadir Yellow Villa,” tuturnya.

Nama Yellow Villa sendiri diambil dari kesukaan sang istri terhadap warna kuning.

“Saya sendiri suka warna biru, warna partai saya. Tapi karena cinta dan takut istri, saya ikuti warna kuning. Kalau dua hal ini kita pegang, insya Allah rumah tangga akan langgeng,” ucap Boy sambil tersenyum.

Boy berharap, Yellow Villa bisa berkembang dan membuka cabang di berbagai tempat. “Kami mohon doa agar usaha ini membawa berkah dan manfaat,” imbuhnya.

Ia juga menuturkan peran besar H. Asaat Abdullah dalam kehidupannya. “Beliau mentor saya dalam bisnis, keluarga, dan ayah dalam politik. Beliau selalu mengingatkan bahwa dalam bisnis pasti ada tantangan, tapi selama kita bertanggung jawab, semuanya akan bisa dilalui,” tutur Boy.

Dalam nasihatnya, Haji Asaat menegaskan bahwa bisnis adalah perjuangan dan usaha, sedangkan politik adalah pengabdian dan sosial. Keduanya butuh daya tahan, kesabaran, dan keikhlasan.

Dengan hadirnya Yellow Villa, masyarakat Sumbawa kini memiliki alternatif tempat bersantai yang nyaman, aman, dan bernuansa alami—sebuah persembahan dari kerja keras, cinta, dan semangat pantang menyerah.

Untuk diketahui Yellow Villa menyediakan tempat beristirahat sebanyak 9 kamar yang dilengkapi dengan AC dan lainnya serta menu-menu sumbawa yang luar biasa enak.

Bagi yang ingin beristirahat dari perjalanan jauh atau ingin menyantap kuliner ala sumbawa dapat berkunjung ke Yellow Villa jalan Lintas PPN-Boak, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa. Kontak CEO Yellow Villa+62 821-4619-9965. (Nuansa)

Bisnis, Headline Newsoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Proses pengadaan sejumlah obat-obatan untuk memenuhi stock pasokan obat yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Puskesmas di Kabupaten Sumbawa, tengah dilakukan melalui pengadaan E-Catalog dengan menelan anggaran sekitar Rp. 5,8 Miliar.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, H Junaedi A.Pt,. S.Si M.Si,. dalam keterangan kepada media ini, Kamis (17/04/2025).

Dijelaskan, usai melaksanakan RDP dengan DPRD Sumbawa pekan lalu, dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan ULP terkait dengan pengadaan ratusan item obat melalui E-Catalog tersebut, menggunakan bantuan anggaran DAK Non Fisik maupun dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025 ini mencapai total sekitar Rp 5,8 Miliar, dan yang sudah di klik RDP nya sudah mencapai Rp 4 Miliar.

“Idealnya pengadaan obat itu 18 bulan, yakni 12 bulan untuk pemakaian dan 6 bulan untuk Baper Stock, dengan anggaran setahun untuk obat itu sebenarnya mencapai Rp 7,9 Miliar, namun dengan alokasi anggaran yang terbatas, sehingga pengadaan obat- obatan tersebut disesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” terang Haji Jun.

Lanjutnya, sambil menunggu proses pengadaannya, maka sejumlah Puskesmas telah menyiapkan dan mengalokasikan anggaran BLUD untuk membeli obat yang dibutuhkan sesuai dengan anggaran dan kemampuan BLUD Puskesmas setempat, dimana untuk pengadaan dan distribusi sejumlah obat-obatan tersebut paling tidak pada awal April sudah bisa dilakukan secara bertahap.

Senada dengan apa yang Dijelaskan Kadikes, koordinator Tim kerja sarpras Dikes Sumbawa Mastar SKM mengungkapkan bahwa untuk tahun anggaran 2025 ini untuk pengadaan obat-obatan ada sekitar 300 item obat, dengan biaya pengadaannya menggunakan bantuan DAK Non Fisik sebesar Rp 4.095 111.465 (Empat miliar sembilan puluh lima juta seratus sebelas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan DBHCHT sebesar Rp 1. 849.137.325. (Satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)-(E-Catalog) dengan jumlah total anggaran terserap sekitar 5,8 Miliar.

“Awal April 2025 sebagian besar obat yang diadakan melalui E-Catalog sudah bisa direalisasikan, sehingga distribusi kepada Puskesmas Kecamatan bisa dilakukan dengan baik,” pungkasnya. (Nuansa)

Kesehatan, Pemerintahanoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.