Jakarta, Nuansantb.id- Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait kekerasan oleh KKB di Papua yang terus menyasar berbagai kalangan, termasuk warga sipil, yang sudah tidak bisa terus-menerus dinormalisasi.
“Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 11 April 2025 lalu.
Ketua DPP PDIP itu merespons serangan KKB yang menewaskan belasan warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. “Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” ungkapnya.
Menurut dia, kekerasan bersenjata di Papua yang terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil, bukanlah angka statistik semata, melainkan nyawa warga negara Indonesia yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan penuh dari negara.
“Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak warga sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan masyarakat, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua,” jelasnya.
Dia meminta aparat keamanan mengusut tuntas kasus serangan KKB di Yahukimo sekaligus memberi jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil di Papua. Puan juga meminta pemerintah melibatkan tokoh adat, agama, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil untuk bisa menjadi jembatan damai dan membantu memfasilitasi komunikasi.
“Masalah Papua bukanlah soal separatisme belaka, melainkan soal keadilan dan kesenjangan di Bumi Cenderawasih,” katanya.
Untuk itu, dia memandang pendekatan militeristik masih belum optimal dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua. “Langkah baru harus dilakukan, terutama upaya yang mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi,” tuturnya.
Puan menyatakan DPR, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM. Karena itu, dia menekankan DPR akan terus memastikan kebijakan negara berpihak pada pembangunan Papua dan masyarakat di sana.
Komnas HAM: Tindakan KKB tak dapat dibenarkan dengan alasan apapun
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan serangan kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, yang menyebabkan pendulang emas meninggal, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
“Komnas HAM kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil, kali ini terhadap pendulang emas di wilayah Yahukimo, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun,” kata Atnike.
Komnas HAM mendesak pemerintah melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku, dan juga meminta pemerintah menjamin keselamatan warga sipil dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu eskalasi serangan KKB terhadap warga sipil.
Selain itu, Komnas HAM meminta semua pihak menghindari pelabelan atau stigmatisasi apapun yang berisiko menimbulkan kekerasan terhadap warga sipil.
Atnike juga mengapresiasi rencana pemerintah memprioritaskan upaya evakuasi dan mendorong pemerintah daerah memberikan pemulihan ekonomi dan psikososial bagi korban dan masyarakat terdampak. “Mengapresiasi rencana pemerintah sebagaimana hasil rakor (rapat koordinasi) Kemenko Polkam (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan),” terangnya.
Hal senada diungkapkan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Dia mengatakan pihaknya mengecam tindakan KKB yang membunuh sedikitnya 13 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo. “Komnas HAM mengecam tindakan kelompok sipil bersenjata yang membunuh 13 warga sipil sebagai penambang emas di Yahukimo,” ungkapnya.
Karena itu, Komnas HAM meminta dilakukannya penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku. sekaligus meminta penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa tersebut, serta pemulihan hak-hak keluarga korban dan juga korban yang selamat. (**)
