Bupati Sumbawa: Pengentasan Kemiskinan Tak Bisa Parsial, PPSE Harus Terpadu dan Produktif

Sumbawa, Nuansantb.id — Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi. Karena itu, Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) harus menjadi momentum menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan tindakan nyata untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.

Pernyataan itu disampaikan Bupati saat membuka Workshop Penguatan PPSE di Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

Workshop dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial RI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mitra pembangunan internasional, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Bappeda dan unsur perangkat daerah terkait, Ketua BAZNAS, akademisi, tenaga pendamping, serta peserta workshop lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa keterpaduan program, anggaran, dan pendampingan lintas sektor menjadi kunci agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Program pemberdayaan sosial dan ekonomi harus dilaksanakan secara terpadu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu dinas atau satu lembaga. Seluruh pihak harus berkolaborasi dan bersinergi agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif,” tegas Bupati.

Bupati menjelaskan bahwa bantuan sosial yang bersifat konsumtif perlu diimbangi dengan program pemberdayaan yang mendorong kemandirian masyarakat. Bantuan yang diarahkan pada kegiatan produktif, meskipun nilainya tidak terlalu besar, dapat memberikan manfaat jangka panjang apabila disertai pendampingan yang tepat.

Ia juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat penerima bantuan agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi mampu mengembangkan potensi diri dan membangun usaha yang berkelanjutan.

Menurut Bupati, peran tenaga pendamping sangat strategis. Pendamping tidak hanya bertugas memastikan bantuan tersalurkan dengan baik, tetapi juga membantu masyarakat menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi lokal, kemampuan penerima manfaat, serta peluang pasar yang tersedia.

Bupati mencontohkan sektor perikanan, pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bidang yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan sumber daya masing-masing wilayah di Kabupaten Sumbawa.

Ia turut menyoroti pentingnya membangun usaha dari hulu hingga hilir. Peningkatan kapasitas produksi harus diiringi dengan kepastian pasar agar produk masyarakat tidak menumpuk tanpa pembeli. Pengembangan UMKM, termasuk produk tenun khas Sumbawa, disebut sebagai contoh bahwa pemberdayaan perlu memperhatikan kesinambungan produksi dan permintaan pasar.

Selain itu, Bupati menilai prinsip partisipasi masyarakat dan kemandirian harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Ia mencontohkan pengalaman pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana air bersih dan sanitasi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan fasilitas yang dibangun.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PPSE melalui penguatan tenaga pendamping. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku agar proses pendampingan dapat berjalan optimal.

Ia juga berharap dukungan program pemberdayaan pada tahun 2027 dapat meningkat sehingga jangkauan dan dampak program terhadap masyarakat semakin luas.

“Kolaborasi semua pihak sangat penting. Kita ingin program ini benar-benar memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa, sekaligus mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan produktif,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Bupati Sumbawa resmi membuka Workshop Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebagai bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, tenaga pendamping, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan program pemberdayaan sosial ekonomi yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (Ev)

Editor: Nuansantb