Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Aksi demonstrasi yang direncanakan oleh Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Kabupaten Sumbawa Barat dinyatakan ilegal oleh KP4S Pulau Sumbawa. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KP4S Pulau Sumbawa, Zakaria Surbini, A.Md, dalam konferensi pers di sekretariat KP4S, Jalan Pacuan Kuda, Sumbawa Besar, Ahad (25/05/2025).
Dikatakan Zakaria, aksi yang rencananya digelar mulai Senin (26/05) hingga Jumat (30/05) di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Poto Tano dinilai tidak terkoordinasi dengan pusat. “Ini bukan agenda resmi KP4S Pulau Sumbawa. Kami tidak bertanggung jawab atas aksi ini,” tegas Zakaria.
KP4S Sumbawa Barat Dinilai Melakukan Aksi Sepihak
Zakaria menjelaskan bahwa saat ini KP4S Pulau Sumbawa sedang fokus pada negosiasi dengan pemerintah pusat, termasuk menindaklanjuti komitmen Menteri Hukum (Menkum) Dr. Supratman Andi Agtas, SH,. MH usai aksi 155 di Ai Jati Simpang Poto Tano.
“Menkum berjanji mengawal usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa hingga ke meja presiden. Kami mengapresiasi, tetapi kami juga butuh kepastian progresnya. Tim negosiator kami sedang bekerja, jangan sampai ada aksi yang justru mengganggu proses ini,” ujarnya.
Imbauan untuk Hindari Aksi yang Memicu Konflik
KP4S Pulau Sumbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi oleh kelompok tertentu.
“Kami sudah mendelegasikan negosiator untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Jangan sampai ada pihak yang mengambil kesempatan untuk spekulasi politik. Aksi tanpa koordinasi dengan KP4S Pusat adalah ilegal,” tegas Zakaria.
Zakaria juga menegaskan bahwa penggunaan nama dan kop surat KP4S di semua tingkatan harus seizin KP4S Pulau Sumbawa.
“Jika ada yang mengatasnamakan KP4S tanpa persetujuan kami, itu tidak sah. Kami tidak akan bertanggung jawab atas dampaknya,” tegasnya.
Berdasarkan informasi, surat pemberitahuan aksi telah masuk ke Polres Sumbawa Barat. Namun, karena statusnya ilegal, aparat kepolisian diharapkan dapat mengambil langkah antisipatif.
KP4S Pulau Sumbawa berharap masyarakat tetap tenang dan mendukung proses diplomasi yang sedang berjalan, bukan dengan aksi yang justru berpotensi memecah konsolidasi perjuangan. (Nuansa)
