Sumbawa Besar, Nuansantb.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memberikan jawaban resmi terhadap seluruh pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD setempat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025. Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, dalam Sidang Paripurna III yang digelar Jumat (26/09/2025).
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD H. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekda Dr. H. Budi Prasetiyo S.Sos., M.AP, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, dan insan pers, menandakan tingginya perhatian terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Digitalisasi Pajak untuk Genjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menanggapi kekhawatiran sejumlah fraksi tentang ketergantungan pada transfer pusat, Wabup Ansori menegaskan langkah strategis Pemkab. “Pemerintah tengah merancang digitalisasi pendapatan dan optimalisasi pendataan objek pajak dan retribusi daerah. Ini merupakan upaya serius untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Ansori di hadapan sidang.
Kebijakan ini menjadi jawaban atas sorotan fraksi-fraksi, termasuk Fraksi PKB, yang sebelumnya menyoroti penurunan pendapatan transfer dalam Raperda Perubahan APBD 2025.
Komitmen Bertahap untuk RSUD dan Kajian Mendalam untuk Masjid Raya Samota
Permintaan percepatan penyelesaian RSUD Sumbawa dan pembangunan Masjid Raya di kawasan Samota juga mendapat respons. Wabup Ansori menyatakan komitmennya, namun dengan skala prioritas yang jelas. “Pembangunan fisik dan fasilitas RSUD akan diselesaikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara untuk masjid, kami akan lakukan kajian mendalam terlebih dahulu dari sisi lahan, perencanaan teknis, dan pembiayaan,” jelasnya.
Jaminan Kualitas Program Makanan Bergizi Gratis
Merespons kekhawatiran atas kualitas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menjamin pengawasan yang ketat. Ansori memaparkan sejumlah langkah, mulai dari pembentukan Tim Keamanan Pangan, pelatihan bagi penjamak makanan (Hygiene Sanitation Practices/HSP), hingga inspeksi sanitasi. “Kami juga membentuk Tim Gerak Cepat di tingkat puskesmas dan mewajibkan standar jasa boga serta sertifikasi layak hygiene,” tegasnya.
Infrastruktur dan Hilirisasi Pertanian Jadi Prioritas
Di tengah penyesuaian anggaran, Pemkab memastikan pembangunan infrastruktur dasar dan program strategis tetap berjalan. Pemerintah mengalokasikan belanja untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, penanganan narkoba, dan utang operasional RSUD.
Yang tak kalah penting, Wabup Ansori menyampaikan strategi besar hilirisasi pertanian. “Pembangunan pabrik pakan akan menggunakan skema Kemitraan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat (4P), diiringi dengan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis jagung dan pola pertanian terintegrasi,” paparnya.
Penegakan Hukum dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek
Pemkab juga melaporkan kinerja operasionalnya, termasuk penertiban LPG 3 Kg oleh satgas dan pengamanan hutan. Untuk pembangunan, enam dari sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah disetujui dan pembangunannya akan dimulai Oktober 2025. Penyelesaian ruas jalan di wilayah seperti Tepal, Batu Rotok, dan Orong Telu juga terus menjadi komitmen.
Menutup pernyataannya, Wabup Ansori mengapresiasi masukan dari semua fraksi. “Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya, mengakhiri jawaban resmi pemerintah dalam sidang paripurna tersebut.
Editor/Pemred: Sahril Imran
