DPRD Sumbawa Sahkan APBD 2026: Anggaran Ketat dengan Strategi Peningkatan PAD dan Sinergi Pusat-Daerah

Sumbawa, Nuansantb.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Keempat, Senin (24/11/2025), yang berhasil mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama Lantai II DPRD Kabupaten Sumbawa ini menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun anggaran yang realistis dan responsif di tengah tantangan fiskal.

Rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., beserta jajaran Forkopimda dan perangkat daerah terkait, mengusung tiga agenda utama: Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), Persetujuan Penetapan Ranperda APBD 2026, dan Penyampaian Pendapat Akhir Bupati.

Sebelum agenda inti dimulai, suasana hangat tercipta ketika Pimpinan dan Anggota DPRD menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa yang baru, Iwan Arto Koesoemo, S.H., M.H. Sebagai bentuk penghormatan, Bupati Syarafuddin Jarot dan Ketua DPRD Nanang Nasiruddin secara simbolis mengalungkan cinderamata kepada Kajari baru, mengisyaratkan sinergi yang kuat antar lembaga dalam mengawal pembangunan daerah.

APBD 2026: Merespons Realitas, Memprioritaskan Rakyat

Dalam laporannya, Juru Bicara Banggar DPRD, Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov., menyampaikan bahwa pembahasan APBD 2026 dilakukan dengan sangat hati-hati, menyikapi sinyalemen pengetatan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

“Kami di Banggar menyadari sepenuhnya bahwa APBD 2026 akan dijalankan dalam situasi yang menantang. Karena itu, orientasinya adalah pada penguatan fiskal daerah dan efisiensi belanja yang optimal,” ujar Faesal.

Ia memaparkan beberapa poin kunci yang menjadi fokus Banggar. Pertama, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi keniscayaan. “Kami mendorong eksekutif untuk lebih agresif dalam pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah, serta mengeksplorasi sumber pendapatan baru yang potensial,” tambahnya.

Kedua, terkait belanja, Faesal menekankan bahwa alokasi difokuskan pada dua klaster. “Klaster pertama adalah pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat, seperti gaji pegawai dan pelayanan dasar. Klaster kedua adalah belanja prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur dasar, pertanian, peternakan, dan dukungan UMKM,” jelasnya.

Komitmen Dewan: Pengawasan Ketat dan Kesejahteraan Rakyat

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa pengesahan APBD bukanlah titik akhir, melainkan awal dari kerja keras.

“Pengesahan ini adalah amanah besar. Komitmen dewan tidak berhenti di sini. Kami akan mengawal implementasi APBD 2026 ini dengan supervisi yang ketat, memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar terarah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat Sumbawa,” tegas Nanang.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi. “Kami mendukung penuh upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menarik alokasi APBN yang lebih signifikan. Sinergi dengan BUMN, BUMD, dan swasta juga harus digenjot untuk menutupi keterbatasan yang ada,” paparnya.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan sinergi yang dibangun dengan DPRD. Ia berjanji akan menjalankan amanat APBD 2026 dengan penuh tanggung jawab.

“APBD 2026 ini adalah instrumen navigasi kita di tengah ketidakpastian. Dengan semangat gotong royong, insya Allah kita bisa melaksanakan pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan untuk Sumbawa yang lebih maju,” pungkas Bupati.

Dengan disahkannya Ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan program-program pembangunan tahun depan, dengan fokus pada ketahanan fiskal, peningkatan pelayanan dasar, dan percepatan infrastruktur strategis.

Editor: Nuansantb