
Sumbawa, Nuansantb.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa mencatat kinerja luar biasa dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) awal 2026, khususnya dari sektor retribusi parkir. Capaian ini pun menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Sumbawa, Rabu (14/01/2026).
Kepala Dinas Perhubungan Sumbawa, H. Rosihan, ST., M.Si., memaparkan bahwa realisasi retribusi parkir tahun 2025 mencapai Rp416,5 juta. Angka ini melampaui target awal APBD sebesar Rp300 juta, bahkan melampaui target perubahan yang dinaikkan menjadi Rp325 juta. “Alhamdulillah, rekan-rekan di lapangan sudah bekerja maksimal sehingga kita bisa meraih 128% dari target yang ditetapkan,” ungkap Rosihan.
Namun, di balik capaian positif tersebut, Komisi II DPRD memberikan sejumlah catatan kritis untuk meningkatkan optimalisasi dan transparansi. Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.I.P., secara spesifik menyoroti pengelolaan retribusi di titik-titik strategis yang padat kendaraan, seperti sepanjang Jalan Kartini, Lawang Gali, area UD Ratna, dan depan bank BNI serta BRI. Wisma mempertanyakan kepastian setoran dari lokasi-lokasi yang berpotensi besar tersebut.
Menanggapi hal ini, Kadishub H. Rosihan menegaskan bahwa seluruh titik parkir yang disebutkan telah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) retribusi resmi dan setorannya langsung masuk ke kas daerah. “Semua titik padat itu telah diatur dan diawasi, kontribusinya signifikan terhadap realisasi yang kita capai,” tegas Rosihan.
Selain itu, Wisma juga mengkritisi efektivitas sistem E-Parkir di Pasar Seketeng yang dinilai belum berjalan optimal sejak diluncurkan. “Sistem digital ini penting untuk meminimalisir kebocoran pendapatan. Namun, manfaatnya belum terasa maksimal. Perlu pendekatan dan evaluasi lebih serius,” ujar Wisma.
Rapat juga membahas potensi pengembangan PAD di sektor lain. Muncul usulan mengenai pengenaan retribusi untuk penambatan perahu nelayan di muara kali. Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi II, H. Zohran, S.H. (H. Orek), mengingatkan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Pengelolaan potensi seperti dermaga tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dishub. Harus terintegrasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menguasai Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait infrastruktur,” jelas politisi Fraksi NasDem tersebut.
Sebagai langkah maju, Komisi II merekomendasikan pembentukan Tim Optimis PAD yang dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Tim ini bertugas mengintegrasikan seluruh potensi pendapatan dari berbagai OPD, memastikan tidak ada celah kebocoran, dan mendorong inovasi seperti optimalisasi sistem E-Parkir.
Dari paparan Kadishub, terlihat komitmen untuk mempertahankan kinerja positif. “Kami menyambut baik masukan dan rekomendasi dari DPRD. Ke depan, kolaborasi dan digitalisasi akan kami tingkatkan untuk akuntabilitas dan peningkatan PAD yang lebih baik,” pungkas H. Rosihan. Dengan sinergi yang kuat, sektor perhubungan diharapkan tetap menjadi primadona penyumbang PAD untuk pembangunan Kabupaten Sumbawa.
Editor: Nuansantb

Tidak ada komentar