
Jakarta, Nuansantb.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan mendapat angin segar.
Dalam pertemuan strategis yang digelar di Jakarta, Kamis (13/02/2026), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa bersama mitra nasional dan internasional sepakat memperkuat sinergi mendukung Program Sumbawa Hijau Lestari.
Pertemuan yang berlangsung dinamis tersebut dihadiri langsung Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbawa HM Berlian Rayes dan Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa Dedy Heriwibowo. Dari unsur kementerian, hadir Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Julmansyah.
Sementara dari mitra pembangunan, tampak Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Dr. Tri Joko Heryanto, Direktur The Asia Foundation Franz Siahaan, Akademisi Universitas Mataram Dr. Andi Khairil Ikhsan, Direktur KONSEPSI Dr. M. Taqiyuddin, serta perwakilan Ford Foundation.
Dalam diskusi, Direktur Julmansyah menegaskan bahwa program yang telah diinisiasi dan dimasifkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Syarafuddin Jarot merupakan pondasi penting dalam upaya penyelamatan dan rehabilitasi hutan serta lahan.
“Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Sumbawa merupakan pondasi penting. Ke depan, sinergi program dan dukungan multipihak menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan rehabilitasi hutan dan penguatan tata kelola tenurial,” ujar Julmansyah.
Ia menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya merajut para pihak agar pembiayaan non-APBN dapat dioptimalkan di tengah efisiensi dan keterbatasan ruang fiskal. Bahkan, menurut Julmansyah, sejumlah lembaga filantropi lainnya juga menyatakan minat bergabung dalam konsorsium Sumbawa Hijau Lestari.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menegaskan bahwa Program Sumbawa Hijau Lestari bukan sekadar agenda lingkungan biasa. Program ini merupakan strategi pembangunan daerah yang menyatukan aspek ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Rehabilitasi hutan, penguatan perhutanan sosial, serta penyelesaian konflik tenurial menjadi bagian integral dalam menjaga daya dukung lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan,” tegas Bupati.
Antusiasme tinggi ditunjukkan para peserta diskusi. Berbagai peluang dukungan mengemuka, mulai dari program teknis, pendampingan kelembagaan, penguatan kapasitas, hingga akses pendanaan melalui skema kehutanan dan pembiayaan lingkungan yang relevan.
Dukungan Nyata dari Berbagai Pihak
Direktur BPDLH, Dr. Tri Joko Heryanto, merespons positif inisiatif ini dengan memaparkan berbagai windows atau skema pendanaan yang tersedia di lembaganya.
Hal senada disampaikan The Asia Foundation. Lembaga filantropi internasional ini berkomitmen mendampingi KONSEPSI NTB dan Bappeda Sumbawa untuk mengembangkan pilot project guna memastikan implementasi Sumbawa Hijau Lestari di lapangan.
Sementara itu, Balai Perhutanan Sosial Denpasar sebagai UPT Kementerian Kehutanan siap berkontribusi melalui program Fasilitasi Agroforestry Pangan dan Energi (FAPE) Perhutanan Sosial seluas kurang lebih 500 hektare.
Dukungan Politik dan Komitmen Tindak Lanjut
Wakil Ketua 1 DPRD Sumbawa, Berlian Rayes, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Direktur Julmansyah dalam menggalang dukungan para pihak.
“DPRD Sumbawa akan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Bupati Sumbawa dalam mewujudkan Sumbawa Hijau Lestari. Apresiasi kami sampaikan atas semangat dan langkah masif yang telah ditunjukkan Bupati di lapangan,” ujar Berlian.
Menindaklanjuti pertemuan ini, Kepala Bapperida Dedy Heriwibowo akan segera mengagendakan konsolidasi berbagai gerakan bersama. Seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan, mulai dari pemerintah, legislatif, lembaga pendanaan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga elemen komunitas masyarakat.
“Kolaborasi terstruktur dan berkelanjutan ini penting untuk menjaga warisan ekologis Sumbawa bagi generasi mendatang, sekaligus mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkas Dedy.
Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman awal mengenai pola kolaborasi multipihak yang akan segera ditindaklanjuti secara operasional di Kabupaten Sumbawa.
Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis, memperkuat pengakuan hutan adat dan perhutanan sosial, serta membangun model tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.
Editor: Nuansantb

Tidak ada komentar