Gas Melimpah di Mataram, Sumbawa Menjerit: Legislator Syamsul Hidayat Minta Usut Ketimpangan Fatal

Sumbawa, Nuansantb.id – Jeritan kelangkaan gas LPG 3 Kg yang terus terdengar di Kabupaten Sumbawa dalam beberapa bulan terakhir mendorong anggota DPRD untuk angkat bicara.

Syamsul Hidayat, SE., M.Si, politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menyoroti tajam apa yang ia sebut sebagai ketimpangan fatal dalam distribusi kuota gas bersubsidi antara Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram.

Sorotan ini bukan sekadar wacana tanpa alasan. Syamsul Hidayat membeberkan data perbandingan yang mencengangkan. Berdasarkan catatan yang diterimanya, alokasi kuota LPG 3 Kg untuk Kota Mataram justru jauh lebih besar, meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan Sumbawa.

“Data yang saya peroleh menunjukkan, kuota Sumbawa hanya 11.003 metrik ton, yang setara dengan 3.667.667 tabung gas. Jumlah penduduk kita 527.715 jiwa. Sementara itu, Kota Mataram mendapat jatah 17.798 metrik ton atau setara 5.932.667 tabung gas, padahal jumlah penduduknya hanya 461.936 jiwa,” ungkap Dayat, sapaan akrabnya, dengan nada geram.

Ia menjelaskan, selisih jumlah penduduk Sumbawa nyaris 82.000 jiwa lebih banyak dari Mataram. Ironisnya, dengan penduduk yang lebih sedikit, Mataram justru mendapat kelebihan kuota lebih dari 2,2 juta tabung.

Kondisi inilah yang menurutnya menjadi biang keladi kelangkaan di Sumbawa, sementara di wilayah tetangga dalam satu provinsi yang sama, gas elpiji bersubsidi begitu mudah didapatkan.

“Ini ada apa sebenarnya? Mengapa perhitungannya bisa timpang sekali?” tanya legislator PAN itu.

Lebih jauh, politisi yang dikenal vokal ini mengupas tuntas ketidakadilan tersebut dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menegaskan bahwa jumlah warga miskin atau rumah tangga sasaran penerima manfaat LPG 3 Kg di Sumbawa seharusnya jauh lebih besar.

“Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa saat ini 543.676 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 141.579, tetapi kuota gasnya hanya sekitar 4,3 juta tabung. Bandingkan dengan Kota Mataram yang penduduknya 461.936 jiwa dengan jumlah KK 107.833, namun diberi kuota hingga 6 juta tabung! Di sinilah letak kejanggalannya. Data kemiskinan kami lebih tinggi, tetapi jatahnya lebih kecil,” tegas Dayat.

Akibat ketimpangan ini, masyarakat Sumbawa, terutama kalangan ibu rumah tangga, petani dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kerap mengeluh harus mengantre panjang dan bahkan membeli gas dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena langka di pangkalan resmi.

Sebagai delegasi amanat rakyat, Syamsul Hidayat mendesak Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Kabupaten Sumbawa, untuk segera bergerak. Ia meminta agar pemerintah tidak tinggal diam dan menjalankan fungsi koordinasinya dengan pihak Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pemenuhan kuota gas subsidi 3 Kg ini harus berpijak pada data yang riil. Jangan hanya berdasarkan kebiasaan atau kepentingan tertentu. Lihat jumlah penduduknya, lihat data DTKS-nya, lihat kebutuhan riil di lapangan. Jangan biarkan rakyat Sumbawa terus menjerit,” ujarnya.

Ia pun menyerukan agar ketimpangan ini segera diusut tuntas. “Ketidakadilan seperti ini harus diungkap. Kami di DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan perubahan kuota yang berpihak kepada masyarakat Sumbawa yang berhak,” pungkas Syamsul Hidayat.

Editor: Nuansantb