
SUMBAWA, Nuansantb.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (09/07/2026).
Melalui juru bicara Muhammad Taufik, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Predikat WTP yang diperoleh Kabupaten Sumbawa bukan tanpa alasan. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja dan kerja keras dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Muhammad Taufik dalam pidatonya.
Kendati demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa predikat WTP tidak cukup hanya di atas kertas. “Dengan predikat WTP mungkin kita bangga, namun kita lupa pada tataran implementasi yang masih menyisahkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” tegasnya.
Fraksi Gerindra menyatakan dukungan penuh kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa untuk mengikuti jejak Presiden Prabowo dalam membersihkan pemerintahan dari anasir-anasir buruk tersebut. “Penguatan peran dan fungsi KPK, Kejaksaan dan Kepolisian perlu kita dukung bersama dalam mewujudkan pemberantasan korupsi demi kemajuan bangsa dan negara ini,” tambah Taufik.
Realisasi Pendapatan Lampaui Target
Terkait pendapatan daerah, Fraksi Gerindra mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai angka 101,28 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, khususnya dari item lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang mampu menutupi kekurangan item pendapatan daerah lainnya.
Meski mengapresiasi peningkatan PAD, Fraksi Gerindra menilai peningkatan tersebut belum signifikan untuk mengangkat perekonomian daerah. “Masih banyak sektor ataupun potensi PAD di Kabupaten Sumbawa ini yang belum tersentuh dan tergarap dengan baik, khususnya pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah,” ujar Taufik.
Belanja Daerah dan Efisiensi Anggaran
Fraksi Gerindra mengingatkan pemerintah daerah agar perencanaan belanja daerah dilakukan secara efisien, tepat sasaran dan akuntabel. Pengelolaan anggaran tahun 2025 menghadapi tantangan tersendiri akibat kebijakan efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap anggaran transfer ke daerah.
“Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan antara pendapatan dan belanja. Pembeljaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah benar-benar diarahkan kepada hal-hal yang produktif dan mendesak bagi kebutuhan pembangunan daerah,” tegas Taufik.
Soroti Lemahnya Aparatur dan Program Daerah
Fraksi Gerindra menyoroti lemahnya aparatur sipil daerah dalam menindaklanjuti program-program pemerintah daerah. Fraksi meminta Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa untuk lebih rajin turun ke lapangan dan memastikan setiap program yang digelontorkan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan.
“Banyak kasus tidak sesuai dengan faktanya alias asal bapak senang. Jangan hanya sekadar mendengar apa yang disampaikan langsung oleh para aparatur kepada pimpinan daerah,” kritik Taufik.
Kelangkaan LPG 3 Kg Jadi Perhatian Serius
Fraksi Gerindra juga meminta perhatian serius pemerintah daerah terkait kelangkaan gas LPG subsidi maupun non subsidi. “Persoalan LPG ini cukup sensitif di tengah masyarakat dan bisa menimbulkan kegaduhan,” ujar Taufik.
Selain kelangkaan, Fraksi Gerindra menyoroti masih terjadinya praktik penjualan LPG subsidi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Fraksi mendesak pemerintah daerah untuk berani mengambil tindakan tegas terhadap agen maupun pangkalan yang nakal, bukan sekadar memberi peringatan, mengingat persoalan ini terus berlangsung berlurut-larut.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga memberi atensi khusus terhadap Program Sumbawa Hijau Lestari yang dinilai perlu dikaji dan dievaluasi secara mendalam.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa terdiri dari Ketua Andi Rusni, SE. MM., Wakil Ketua Muhammad Faesal, S.AP, MM. Inov, Sekretaris Muhammad Tahir, SH, Bendahara Edwan Purnama, dan Anggota Muhammad Taufik.
Editor: Nuansantb

Tidak ada komentar