Sikapi ASN Pensiun dan Kebutuhan Layanan Publik, Sumbawa Usulkan 349 Formasi CPNS ke Menpan/RB

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa resmi mengusulkan 349 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan/RB). Usulan ini dilakukan setelah melalui kajian mendalam, terutama menyikapi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun serta kebutuhan mendesak akan tenaga medis, pendidik, dan teknis di daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, Budi Santoso, S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa usulan tersebut telah dilayangkan langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. “Sesuai kebutuhan daerah, kami mengusulkan 349 formasi CPNS yang terdiri dari tenaga medis, tenaga pendidik, dan tenaga teknis. Saat ini kami masih menunggu restu dari Menpan/RB,” ujar Budi Santoso kepada media, Rabu (08/04/2026).

Lebih lanjut, Budi merinci bahwa dari total 349 formasi yang diusulkan, kebutuhan tenaga medis menjadi prioritas utama. Sebanyak 31 formasi diperuntukkan bagi dokter umum, dan 18 formasi untuk dokter gigi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Sumbawa yang selama ini masih menghadapi keterbatasan tenaga medis di sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah.

Sementara untuk sektor pendidikan, Pemkab Sumbawa mengajukan sejumlah tenaga pendidik meliputi guru Penjaskes, guru Bimbingan Konseling (BK), serta guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Menariknya, usulan tersebut juga mencakup 5 formasi khusus untuk guru Agama Hindu, yang disesuaikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di wilayah Sumbawa. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang beragama Hindu.

Adapun untuk tenaga teknis, Pemkab Sumbawa mengajukan sebanyak 84 formasi. Jabatan teknis ini akan tersebar di berbagai dinas dan instansi vertikal di lingkungan Pemkab Sumbawa, guna mengisi kekosongan posisi akibat pensiun maupun rotasi ASN yang ada.

Budi Santoso menambahkan bahwa seluruh proses seleksi CPNS nantinya akan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. “Yang jelas usulan sudah kami sampaikan. Apakah rekrutmen CPNS akan dibuka tahun ini, itu masih menunggu informasi resmi dari pusat. Kami berharap usulan Sumbawa dapat disetujui karena ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik pasca pensiunnya sejumlah ASN,” ungkapnya.

Dengan adanya usulan ini, masyarakat Sumbawa diharapkan segera mendapatkan kepastian terkait pembukaan seleksi CPNS tahun 2026. Pemkab Sumbawa sendiri terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN/RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan formasi yang dibutuhkan benar-benar terealisasi.

“Kami optimistis, asalkan kebutuhan ini sesuai dengan peta jalan birokrasi dan fiskal daerah, maka restu dari pusat akan segera turun,” tutup Budi Santoso.

Editor: Nuansantb