Realisasi APBD Sumbawa Baru 23%, Wabup Ansori Minta Perangkat Daerah Benahi Data

SUMBAWA, Nuansantb.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memperingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak lagi bekerja dengan data basi. Peringatan keras itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, Senin (11/5/2026).

Menurut Wabup Ansori, akurasi data adalah pangkal dari segala kebijakan. Tanpa data yang mutakhir, anggaran Rp1,95 triliun dikhawatirkan hanya menguap tanpa menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Kami tidak ingin lagi mendengar ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pastikan penerima bantuan benar-benar berasal dari Desil 1, 2, dan 3,” tegas Haji Ansori di hadapan para asisten dan seluruh kepala perangkat daerah di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa.

Rakor yang berlangsung alot itu mengungkap sejumlah kejanggalan. Meski realisasi anggaran daerah per 11 Mei 2026 tercatat Rp456,14 miliar atau 23,38 persen dari pagu Rp1,95 triliun, Wabup menilai angka serapan tinggi belum menjamin manfaat maksimal jika sasaran meleset.

Sorotan utamanya tertuju pada dua hal krusial: Bantuan Sosial (Bansos) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

Wabup Ansori mengungkapkan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih kerap menemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat. Ia meminta Dinas Sosial dan terkait untuk segera menyandingkan data dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dinamis.

Lebih lanjut, ia menyoroti potensi pendapatan daerah yang bocor akibat kelalaian pembaruan data objek pajak.

“Banyak potensi PBB-P2 yang hilang karena data tidak di-“update” dengan baik. Dulu tanah kosong, sekarang sudah jadi kos-kosan. Ada perubahan nilai bangunan, tapi di data kita masih tercatat sebagai lahan tandus. Itu kerugian daerah,” sesalnya.

Ia memerintahkan Dinas Pendapatan Daerah untuk bergerak cepat melakukan pendataan ulang. Selain itu, data kepesertaan BPJS Kesehatan juga diminta untuk direkonsiliasi agar tidak ada warga yang sebenarnya miskin namun masih diwajibkan membayar iuran mandiri.

Sementara itu, dari laporan realisasi anggaran, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjadi OPD dengan serapan tertinggi yakni 46,24 persen (Rp7,88 miliar), disusul BKPSDM 45,48 persen. Di tingkat kecamatan, Labuhan Badas memimpin dengan realisasi 35,60 persen.

Namun, capaian itu tidak membuat Wabup Ansori lengah. “Jangan fokus ke angka serapan. Fokus ke manfaat dan ketepatan sasaran. Evaluasi APBD bukan hanya soal hitung-hitungan uang, tapi soal menyentuh hidup rakyat,” pungkasnya mengakhiri rapat.

Editor: Nuansantb