Bupati Jarot Ajukan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026, Belanja Sumbawa Tembus 2,14 Triliun

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan total belanja mencapai Rp2,14 triliun, meningkat signifikan sebesar Rp224,52 miliar atau 10,48 persen dari anggaran awal Rp1,92 triliun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dalam Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (07/09/2026). Hadir dalam kesempatan itu pimpinan dan seluruh anggota dewan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala perangkat daerah.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bupati yang akrab disapa Haji Jarot itu menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar tahapan pembahasan Perubahan KUA-PPAS dapat berjalan objektif dan konstruktif.

“Kita berharap kebijakan anggaran yang dirumuskan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa,” ujar Bupati Jarot dalam pidatonya.

Pendapatan Daerah Naik, Namun Kapasitas Fiskal Masih Rendah

Dalam dokumen rancangan perubahan tersebut, target Pendapatan Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp45,83 miliar atau 2,36 persen, dari Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun.

Rinciannya:

· Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp251,59 miliar, naik tipis Rp108,37 juta. Terjadi pergeseran pencatatan akibat rekomendasi BPK-RI atas LKPD Tahun 2025, di mana pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD dialihkan dari Retribusi Daerah ke Lain-lain PAD yang Sah.

· Pendapatan Transfer ditargetkan Rp1,67 triliun, naik Rp36,78 miliar dari kurang bayar DBH Pemerintah Pusat dan peningkatan DBH Pajak Daerah dari Pemprov NTB.

· Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melonjak 42,68 persen menjadi Rp209,5 miliar, terutama dari dividen atau keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2025.

Meski ada peningkatan, Bupati Jarot menggarisbawahi bahwa 85,96 persen pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer, sementara kontribusi PAD baru sekitar 12,96 persen. Berdasarkan PMK No. 97/2025, kapasitas fiskal Kabupaten Sumbawa berada pada kategori rendah (0,034).

“Karena itu, kami terus melakukan langkah strategis seperti digitalisasi pemungutan pajak, optimalisasi aset daerah, serta pengelolaan dana transfer yang adaptif,” tegasnya.

Belanja Daerah Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Dengan total belanja Rp2,14 triliun, alokasi difokuskan pada sektor-sektor prioritas, antara lain:

Pendidikan & Keagamaan: Pembayaran TPG, THR, dan gaji ke-13 bagi guru, Insentif tenaga pendidik, Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten dan kecamatan, Bonus bagi qori/qoriah berprestasi

Kesehatan & Sosial: Pengalokasian sisa belanja BLUD, Jaminan kesehatan, JKK, dan JKM bagi pekerja rentan dan Insentif dokter internship

Kebencanaan & Infrastruktur: Penanganan dampak banjir, Bantuan pembangunan rumah bagi korban kebakaran, Penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2025, Pemenuhan insentif PDRD dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Olahraga & Program Unggulan: Bonus atlet berprestasi pada Porprov NTB 2026, Program strategis daerah/nasional, Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Sumbawa

Pembiayaan: SiLPA Jadi Andalan, Penyertaan Modal Dialihkan

Dari sisi penerimaan pembiayaan, angka melonjak drastis menjadi Rp201,69 miliar, naik Rp176,69 miliar dari target awal Rp25 miliar. Lonjakan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemkab Sumbawa TA 2025.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direvisi menjadi Rp0,00 karena alokasi penyertaan modal sebesar Rp2,01 miliar pada PT BPR NTB dialihkan langsung ke Belanja Operasional dan Belanja Modal Program UPLAND, sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

Harapan Bupati: Anggaran yang Transparan dan Berdampak

Menutup pemaparannya, Bupati Jarot berharap pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjalan dengan prinsip transparansi dan objektivitas.

“Semoga anggaran ini benar-benar membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa,” pungkasnya.

Paripurna dilanjutkan dengan masa tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Editor: Nuansantb