Muhammad Faesal Sampaikan Hasil Reses DPRD Sumbawa di 5 Dapil, Aspirasi Warga Harus Skala Prioritas

Sumbawa, Nuansantb.id – DPRD Kabupaten Sumbawa secara resmi membacakan Laporan Hasil Reses II Masa Sidang Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Senin (07/09/2026). Pembacaan laporan ini menjadi momentum penting dalam menjalankan fungsi dewan sebagai penyerap dan penghimpun aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan diteruskan kepada pemerintah daerah sebagai bahan utama dalam perencanaan pembangunan.

Reses II Tahun Sidang 2026 yang digelar pada 20–23 Juli 2026 lalu menjangkau lima daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Sumbawa. Dalam kurun waktu tersebut, para anggota dewan turun langsung berdialog dengan konstituen, menghimpun beragam usulan yang mencakup hampir seluruh sektor kehidupan—mulai dari infrastruktur dasar, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pariwisata.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov., menegaskan bahwa hasil reses ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan amanat rakyat yang harus diperjuangkan hingga tahap realisasi.

“Setiap usulan yang disampaikan masyarakat mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Kami di DPRD berkomitmen untuk mengawal seluruh aspirasi ini melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, agar dapat diwujudkan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” tegas Faesal.

Infrastruktur Dasar Masih Jadi Sorotan Utama

Aspirasi di bidang infrastruktur dasar mendominasi laporan reses kali ini. Masyarakat dari berbagai dapil mengusulkan pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, jalan produksi pertanian, jalan lingkungan, serta jalan penghubung antar-desa dan antar-kecamatan. Tak ketinggalan, pengaspalan sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan segera juga menjadi perhatian.

Selain jalan, usulan mencakup pembangunan talud dan bronjong penahan tebing, normalisasi sungai, perbaikan drainase, perluasan jaringan perpipaan air bersih, pembangunan sumur bor dan embung, penambahan penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, rehab rumah layak huni, hingga peningkatan akses internet di wilayah-wilayah yang masih minim sinyal.

Penguatan Ekonomi Rakyat dari Hulu ke Hilir

Di sektor ekonomi, masyarakat mengarahkan aspirasinya pada penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Para petani mengusulkan modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), penyediaan sumur bor irigasi, bantuan bibit ternak unggul, serta pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Stabilitas harga hasil pertanian juga menjadi perhatian serius.

Sementara itu, masyarakat pesisir dan nelayan menyampaikan kebutuhan mendesak akan bantuan mesin ketinting, jaring, perahu, sarana penjemuran ikan, serta fasilitas pendukung budidaya perikanan. Pelaku UMKM dan kelompok perempuan pun tak ketinggalan menyuarakan kebutuhan modal usaha dan peralatan produksi untuk mengembangkan usaha produktif.

Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial

Di bidang pendidikan, usulan mengalir deras mulai dari beasiswa jenjang S1 dan S2, pengadaan laboratorium komputer, sarana olahraga, meubel sekolah, rehabilitasi ruang kelas, hingga peningkatan fasilitas pendidikan secara menyeluruh.

Sektor kesehatan juga mendapat perhatian signifikan. Masyarakat mengusulkan penambahan alat kesehatan di Puskesmas dan Pustu, rehabilitasi fasilitas kesehatan, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan sukarela, serta penambahan tenaga kesehatan hingga tingkat dusun.

Dalam ranah sosial, masyarakat mendorong verifikasi dan validasi ulang data penerima BPJS gratis dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar program bantuan benar-benar tepat sasaran. Aspirasi lain mencakup pencegahan penyalahgunaan narkoba, perlindungan anak dari kekerasan seksual, rehabilitasi rumah ibadah, serta dukungan kesejahteraan bagi imam masjid dan guru ngaji.

Pariwisata: Menggali Potensi Hiu Paus Labuan Jambu

Sektor pariwisata juga turut mengemuka. Masyarakat mengusulkan pengembangan wisata Hiu Paus di Labuan Jambu melalui dukungan sarana dan prasarana wisata serta peningkatan kapasitas pendamping wisata. Pengembangan potensi ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi berganda bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik wisata Kabupaten Sumbawa.

Catatan Kritis DPRD untuk Pemerintah Daerah

Selain menghimpun aspirasi, DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan penting yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah. Salah satunya adalah percepatan penyusunan Survei, Investigasi dan Desain (SID) untuk program prioritas seperti pencetakan sawah baru, pembangunan sumur bor, serta talud penahan tebing. Penyusunan SID dinilai krusial agar kebutuhan pembangunan dapat dipersiapkan secara teknis, terukur, dan terintegrasi dalam perencanaan anggaran.

Dalam aspek mitigasi bencana, DPRD meminta pemerintah daerah mengantisipasi dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat aktivitas pertambangan rakyat di Kecamatan Lantung. Pembangunan bronjong dan talud di bantaran sungai juga didorong untuk mengurangi risiko longsor dan banjir, khususnya di kawasan permukiman padat.

DPRD juga mendorong validasi ulang data desil kemiskinan yang berkaitan dengan BPJS, KIP, dan Program Keluarga Harapan (PKH), agar perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.

Catatan lain mencakup peningkatan kualitas air PDAM, penanganan wilayah blank spot, peningkatan respons pelayanan pertanian, serta penguatan akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Di bidang olahraga, DPRD mendorong pembinaan atlet sejak usia dini dan perhatian khusus terhadap atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa.

Aspirasi Menjadi Bahan Perencanaan Pembangunan

Pembacaan laporan hasil Reses II dalam sidang paripurna ini menjadi pintu masuk bagi berbagai kebutuhan masyarakat dari lima daerah pemilihan untuk diakomodasi dalam kebijakan daerah. Seluruh aspirasi yang terhimpun diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Faesal menutup dengan menekankan pentingnya skala prioritas dalam menindaklanjuti hasil reses.

“Kami memahami bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Namun, setiap aspirasi yang telah disampaikan akan kami perjuangkan sesuai skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, ketepatan sasaran, dan kebutuhan mendesak masyarakat. Hasil reses tidak boleh berhenti di laporan—ini adalah awal dari perjuangan membangun Sumbawa yang lebih baik,” pungkas Faesal.

Editor: Nuansantb