Tangani Kemiskinan di Sumbawa, Pemda Gandeng BPKP, Wabup Ansori: Kunci di Data yang Valid

Sumbawa, Nuansantb.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan bahwa validitas data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Informasi Awal (PIA) atas Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Triwulan IV Tahun 2026 di Kabupaten Sumbawa, yang berlangsung di Aula Bapperida, Selasa (13/10/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua Tim BPKP NTB beserta jajaran, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendukung upaya penurunan angka kemiskinan melalui penyediaan informasi dan data yang akurat.

Dalam laporannya, Sekretaris Bapperida Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya pengembangan informasi awal sebagai dasar intervensi kebijakan. Data yang valid dan terverifikasi menjadi prasyarat utama agar program pengentasan kemiskinan tidak salah sasaran.

Wabup H. Ansori dalam sambutan pembukaannya menekankan bahwa pendataan kemiskinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, validitas data mencakup berbagai aspek yang jauh lebih luas dari sekadar kondisi rumah atau kelayakan hunian.

“Data yang valid itu harus mencakup sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai ada warga miskin yang tidak terdata, atau sebaliknya, warga yang mampu justru masuk dalam kategori penerima bantuan,” tegas Wabup Ansori di hadapan peserta rapat.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya menyampaikan data yang akurat, tetapi juga menindaklanjuti hasil koordinasi dengan langkah nyata di lapangan. Menurutnya, penurunan kemiskinan tidak cukup hanya dengan rapat dan diskusi, melainkan membutuhkan aksi konkret yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Upaya penurunan kemiskinan harus disertai solusi konkret yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Jangan hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi berikan pula program pemberdayaan yang membuat mereka mandiri secara ekonomi,” ujar Wabup Ansori menambahkan.

Ia mencontohkan, peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha kecil, serta pendampingan berkelanjutan bagi keluarga miskin. Dengan begitu, mereka dapat memperbaiki kualitas hidup dan secara bertahap mencapai kesejahteraan.

Ketua Tim BPKP NTB yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menangani kemiskinan secara serius. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP sangat penting untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan akuntabel.

“Kami siap mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyediakan data yang valid dan terpercaya. Dengan sinergi yang kuat, penanganan kantong-kantong kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efektif,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi bersama BPKP dan seluruh perangkat daerah semakin kuat. Penanganan kantong-kantong kemiskinan diharapkan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga terwujud Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.

Wabup H. Ansori menutup arahannya dengan pesan tegas kepada seluruh perangkat daerah agar tidak menganggap remeh pentingnya data. “Data yang salah akan menghasilkan kebijakan yang salah. Maka dari itu, mari kita pastikan setiap angka yang kita laporkan adalah cerminan dari kondisi nyata di lapangan. Masyarakat miskin berhak mendapatkan perhatian yang tepat, bukan sekadar program yang tidak menyentuh akar masalah,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan validitas data yang kuat, Kabupaten Sumbawa optimis mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan di Triwulan IV Tahun 2026. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama. (Ril)

Editor: Nuansantb