Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Permasalahan yang dihadapi petani tidak pernah ada habisnya mulai dari bibit, pupuk dan kini harga gabah kembali anjlok sementara Bulog telah menetapkan untuk menghentikan sementara penyerapan gabah petani karena beberapa alasan.
Merespon dihentikannya penyerapan gabah oleh Bulog. Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq, SH., langsung meminta pertemuan dengan Kepala Bulog dan dalam waktu dekat, pihaknya akan menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan Ketua DPR RI. Demikian disampaikan Rafiq sapaan akrabnya kepada media ini, Jumat siang (02/07/2021) di Sumbawa.
Lanjut Rapiq yang juga Ketua DPC PDIP Sumbawa ini, dirinya telah bertemu dengan pihak Bulog terkait permasalahan ini pada Kamis 1 Juli 2021. Melalui pertemuan tersebut, Kabulog menjelaskan beberapa alasan dihentikan sementara penyerapan gabah petani.
“Kemarin kita sudah bertemu dengan Bulog secara terbatas, antara saya dan kepala Bulog. Dari pertemuan itu diketahui kondisi sebenarnya bahwa Bulog tidak ada tempat menampung lagi. Sementara mereka juga pinjam uang Bank untuk penyerapan. Sedangkan regulasi yang mengatur kemana gabah ini akan di droping tidak ada. Artinya, ini hulunya saja, hilirnya tidak ada,” jelasnya.
Menurut Rapiq, persoalan ini tidak boleh berlarut-larut, kerena sangat berdampak kepada petani. Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan menyurati Presiden dan Ketua DPR RI di Jakarta, agar segera menyikapi permasalahan ini.
“Dalam waktu dekat, kami akan bersurat kepada Presiden dan ketua DPR RI. Sebab ini masalah nasional bukan hanya di Sumbawa saja, dan pasti ada solusi dalam waktu dekat ini. Untuk itu DPRD Sumbawa akan segera bersurat agar cepat disikapi. Kita mau paksakan Bulog, mereka tidak punya tempat menampung, mereka juga harus meminjam dari bank untuk penyerapan. Itu yang harus kita fahami. Namun kalau ini dibiarkan, kasihan juga petani kita,” terangnya.
Kepada pengusaha, Abdul Rafiq mengingatkan, jika penyerapan beras dibuka kembali, agar tidak membeli gabah petani dengan harga yang sangat rendah. Minimal membelinya dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.
“Kami juga meminta kepada pengusaha agar tidak membeli gabah petani terlalu rendah. Kasihan petani. Minimal dibeli dengan harga HPP yang telah ditetapkan pemerintah,” tutupnya. (Nuansa/**)
