Gelora Sumbawa Dorong Percepatan PPS: “Ini Suara Rakyat, Harus Jadi Prioritas Nasional!”

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Sumbawa secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Gelora Sumbawa, H. Burhanudin Jafar Salam, SH., MH. dan Anggota DPRD Sumbawa, Sandi, S.Pd., MM., yang menegaskan komitmen partainya menjadikan PPS sebagai agenda nasional pasca-pencabutan moratorium pemekaran daerah.

Dikatakan Sandi, yang juga anggota Komisi 4 DPRD Sumbawa, Provinsi Pulau Sumbawa telah memenuhi semua persyaratan administratif dan siap menjadi provinsi baru.

“KP3S (Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa) sudah menyelesaikan semua dokumen, bahkan ditandatangani oleh seluruh bupati, DPRD, dan mantan Gubernur NTB, TGB saat itu. Sekarang tinggal menunggu keputusan politik di pusat,” tegas Sandi, Selasa (29/04/2025).

Ia juga mengungkapkan optimisme bahwa Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, akan memperjuangkan PPS di tingkat nasional.

“Ini bukan sekadar isu lima tahunan, tapi perjuangan panjang sejak 2014. Waketum Fahri Hamzah secara konsisten terus bergerak dan kami yakin, begitu moratorium dicabut, PPS akan segera terealisasi,” tambahnya.

Adapun untuk mendorong percepatan PPS, Sandi memaparkan tiga langkah konkret yang akan diambil: Pertama, advokasi jalur kepartaian, membangun koordinasi dengan pusat agar PPS masuk prioritas nasional.

Kedua, Pendekatan Institusional – memperkuat sinergi dengan DPRD, pemda, KP3S, dan KP4S (Komite Percepatan PPS).  Dan Ketiga, mobilisasi dukungan masyarakat dengan menggalang solidaritas seluruh elemen di Pulau Sumbawa.

Ketua DPD Gelora Sumbawa, H. Burhanudin Jafar Salam (BJS) menyatakan bahwa semangat ‘PPS Tak Boleh Lapuk’! Ia juga menegaskan dukungan masyarakat Sumbawa terhadap PPS sangat kuat.

“Perjuangan ini sudah 25 tahun berjalan. Momentum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus kita manfaatkan untuk mendorong pencabutan moratorium,” ujarnya.

Selain itu, Haji BJS juga menyambut positif aksi KP4S yang berencana menutup objek vital seperti bandara dan pelabuhan sebagai bentuk tekanan.

“Selama sesuai aturan, aksi seperti itu wajar sebagai bagian dari perjuangan. Yang penting, kita semua bersatu, tidak saling meniadakan,” tegasnya.

Adapun Kilas Balik Perjuangan PPS, dimana sejak 2014: Usulan PPS masuk Prolegnas, tapi terhambat moratorium.

Kemudian tahun 2020: KP3S dibentuk, dokumen administrasi rampung, dan tahun 2025: KP4S bangkitkan gelombang dukungan baru.

“Kami optimis, dengan dukungan rakyat dan perjuangan politik yang solid, PPS akan segera terwujud. Gelora akan terus bergerak, baik di parlemen maupun di lapangan!” pungkas Sandi, Anggota DPRD Sumbawa. (Nuansa)