Sejarah Panjang Perjuangan DOB Provinsi Pulau Sumbawa, Dari KP3S hingga Moratorium

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) telah melalui dinamika panjang sejak era Gubernur NTB Harun Al Rasyid hingga kini terhambat moratorium pemekaran daerah.

Ikhlas Jamal, SE, salah satu tokoh kunci “Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S)”, membeberkan sejarah pergerakan ini, termasuk pertarungan ide penentuan ibu kota hingga upaya lobi ke Jakarta.

Awal Mula KP3S dan Pertarungan Ibu Kota

Dikatakan H Ikhlas, KP3S NTB pertama kali dibentuk dengan struktur kepengurusan yang melibatkan tokoh-tokoh seperti: Ketua: Dr. Agus Sofian Wahab, SH, Sekjen: Prof. Salim, SH. Wakil Ketua: Dr. Haja Mariam, Drs. Harun Al Rasyid, Ikhlas Jamal, SE, Abdullah SH, Yakup MT, dll.

Dijelaskan, awalnya, Gubernur Harun Al Rasyid menolak PPS, namun setelah lengser, ia justru bergabung dengan KP3S. “Beliau intens menghadiri rapat-rapat di rumah Ibu Haja Maryam,” ungkap Ikhlas Jamal, sebagaimana dibeberkan dalam WA Group Bruga Nijang (BN), Sabtu (10/05/2025).

Di internal KP3S kata H Ikhlas, sempat terjadi perdebatan sengit soal calon ibu kota PPS, dimana, Yakup MT (Sultan Dompu, mantan Bupati Dompu) mengusulkan Sumbawa Besar. Sementara, Harun Al Rasyid mengajukan “Plampang” dengan alasan dekat ke Bima dan lahannya luas.

Deklarasi Jakarta & Tekanan dari Oposisi

Perjuangan PPS semakin menguat dengan Deklarasi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, dipelopori Amir Jawas dan KP3S Jakarta. Sementara di Mataram, KP3S membentuk cabang di seluruh kabupaten. Bima: Bupati Ferry Zulkarnain, Kota Bima: Wali Kota Qurais H. Abidin, Sumbawa Barat: Dr. Agus Sofian Wahab dan Sumbawa: Mustami Hamzah (Ketua DPRD Sumbawa) dan Ir. Ikhraman

Namun, tekanan terhadap KP3S kerap terjadi. “Kantor kami di Jalan Langko (eks-redaksi Lombok Post) dilempar batu malam hari, spanduk dirobek. Akhirnya kami pindah ke kantor Notaris Abdullah SH,” kenang Ikhlas.

Adapun kesepakatan final: Ibu Kota di Sumbawa Besar

Di era Gubernur TGH. Muhammad Zainul Majdi (TGB), perjuangan PPS semakin masif. Seluruh bupati, wali kota, dan DPRD sepulau Sumbawa sepakat menetapkan ibu kota PPS di Sumbawa Besar. Bahkan, Pemda Sumbawa telah menyiapkan lahan ratusan hektar di depan Pertamina Labuhan Badas untuk calon ibu kota dan bekas kantor DPRD Sumbawa untuk calon kantor gubernur.

“Dokumen PPS sudah lengkap di Kemendagri dan DPR RI. Tinggal menunggu pencabutan moratorium,” tegas Ikhlas.

Fahri Hamzah: Kunci Pembuka Moratorium?

Menurut Ikhlas, Fahri Hamzah adalah figur yang bisa mendorong pembukaan moratorium. “Dia punya akses kuat di pemerintahan saat ini dan bisa membangkitkan kembali semangat PPS,” ujarnya.

Kini, dengan aksi 15 Mei 2025 mendatang, rakyat Sumbawa kembali menegaskan: “DOB PPS harga mati!”

(NuansaNTB)