DPRD Sumbawa dan Bupati Jarot Bahas Nasib PPPK dengan Kementerian PAN-RB

Jakarta, Nuansantb.id – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., MM.Inov, didampingi Wakil Ketua III, Zulfikar Demitry, SH., MH., bersama Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., Sekretaris Daerah, Dr. H. Budi Prasetiyo, dan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Budi Santoso, S.Sos., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Kunjungan pada hari Kamis (10/07/2025) ini bertujuan membahas permasalahan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sumbawa baik untuk paruh waktu atau full waktu yang belum terakomodir.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Sumbawa menyampaikan pentingnya kepastian status PPPK yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah. Nanang Nasiruddin menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menyelesaikan persoalan ASN daerah, khususnya terkait stabilitas karir dan hak-hak PPPK.

“Kami ingin memastikan bahwa tenaga PPPK yang telah berkontribusi besar bagi daerah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang layak,” ujar Nanang.

Bupati Syarafuddin Jarot menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa sangat serius dalam menangani isu ini. “PPPK adalah aset daerah. Kami berharap Kementerian PAN-RB dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Budi Santoso menyoroti kebutuhan regulasi yang lebih jelas agar proses pengangkatan PPPK di Sumbawa dapat berjalan lancar sesuai dengan prinsip meritokrasi dan kebutuhan daerah.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi terbitnya kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan ASN dan PPPK. “Kami optimistis dengan dukungan Kementerian PAN-RB, masalah ini bisa segera dituntaskan,” pungkas Zulfikar Demitry.

Editor/Pemred: Sahril Imran