
Mataram, Nuansantb.id – Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan masker pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2020 kembali mengemuka dengan fakta baru. Saksi Muhammad Gazali alias Ali, pemilik UD Tersaq, secara tegas mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mengaitkan nama Dewi Noviany dengan perkara tersebut.
Pencabutan itu disampaikan langsung di hadapan Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan saksi, Senin (16/11/2026). Tidak hanya mencabut keterangan, Muhammad Gazali juga mengungkapkan bahwa keterangan mengenai Dewi Noviany yang sebelumnya dituangkan dalam BAP tertanggal 19 September 2024 diberikan karena adanya arahan dari penyidik saat proses pemeriksaan berlangsung.
Pengakuan tersebut menjadi sorotan penting dalam persidangan, terutama karena menyangkut salah satu materi yang selama ini dikaitkan dengan Dewi Noviany, yakni dugaan penitipan 10.000 masker.
Di hadapan Majelis Hakim, saksi mengungkapkan tiga hal mendasar. Pertama, saksi mencabut seluruh keterangan dalam BAP yang menyebut atau mengaitkan nama Dewi Noviany, termasuk mengenai dugaan penitipan 10.000 masker.
Kedua, saksi mengaku bahwa keterangan yang menghubungkan Dewi Noviany dengan persoalan tersebut muncul setelah dirinya mendapat arahan dari penyidik ketika menjalani pemeriksaan.
Ketiga, saksi menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik 10.000 masker tersebut maupun apakah masker itu memiliki keterkaitan dengan Dewi Noviany. Saksi mengaku baru mengaitkan nama Dewi Noviany setelah mendapat informasi dan arahan dari penyidik.
Fakta persidangan ini mendapat perhatian serius dari Tim Penasihat Hukum Dewi Noviany. Kuasa Hukum Dewi Noviany, Kusnaini, SH., MH., menilai pencabutan keterangan tersebut merupakan perkembangan penting yang patut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menguji kebenaran materiil perkara.
“Pencabutan ini menjadi fakta penting. Saksi secara langsung menyatakan tidak mengetahui keterkaitan masker tersebut dengan klien kami. Bahkan, saksi mengungkap bahwa keterangan yang mengaitkan nama Dewi Noviany muncul setelah adanya arahan dari penyidik,” kata Kusnaini.
Menurut Kusnaini, keterangan yang telah dicabut tersebut tidak semestinya dijadikan dasar untuk membangun tuduhan terhadap kliennya tanpa didukung alat bukti lain yang sah dan relevan. Ia juga meminta Majelis Hakim mencermati secara objektif perbedaan antara keterangan dalam BAP dengan keterangan saksi yang disampaikan langsung di ruang sidang.
“Persidangan harus menjadi ruang untuk menguji kebenaran, bukan sekadar membenarkan apa yang tertulis dalam BAP. Kami berharap Majelis Hakim mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta yang terungkap demi tegaknya keadilan dan kebenaran materiil,” tegas Kusnaini.
Tim penasihat hukum menilai pengungkapan fakta ini bukan sekadar persoalan perubahan keterangan saksi, melainkan menyangkut kredibilitas proses penyidikan dan kekuatan pembuktian dalam perkara yang sedang berjalan. Mereka pun menyambut baik keterbukaan saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara langsung di bawah sumpah di hadapan persidangan.
Tim Penasihat Hukum Dewi Noviany dan Kantor Hukum Law Office Kusnaini & Partner terdiri dari Kusnaini, SH., MH.; Titi Tantri, SH., MH.; Junaidi, SH.; Mulyawan, SH.; Lamada Gempar, SH.; dan Megawati, SH. Mereka berharap pengakuan saksi tersebut menjadi bahan pertimbangan penting bagi Majelis Hakim dalam menilai seluruh rangkaian alat bukti dan fakta persidangan. (**)

Tidak ada komentar