Didukung Program Kemitraan Australia – Indonesia, Pemkab Sumbawa Siapkan Peluncuran Unit Layanan Disabilitas

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mematangkan persiapan peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana. Unit tersebut dijadwalkan diluncurkan pada 3 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.

Persiapan itu dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana, serta Program SIAP SIAGA di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (12/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP. Dalam kesempatan itu, Sekda menegaskan komitmen Pemkab Sumbawa untuk memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya dalam menghadapi situasi bencana. Menurutnya, pembentukan unit layanan ini merupakan langkah strategis agar penanggulangan bencana di Sumbawa tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga inklusif.

“Peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal atau terabaikan dalam penanggulangan bencana. No one left behind,” tegas Doktor Budi.

Sekda menjelaskan, salah satu langkah awal yang disiapkan adalah pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa secara komprehensif dan terintegrasi. Pendataan dilakukan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Data itu dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan, dan respons bencana yang lebih tepat sasaran, termasuk saat evakuasi, distribusi bantuan, dan layanan darurat.

Selain pendataan, Pemkab Sumbawa akan memperkuat kapasitas serta mengoptimalkan peran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana. Penguatan itu mencakup peningkatan pemahaman aparat dan relawan terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, penyiapan prosedur layanan yang ramah disabilitas, serta integrasi kebutuhan kelompok rentan dalam sistem penanggulangan bencana. Dengan begitu, unit layanan tidak hanya hadir secara kelembagaan, tetapi juga berfungsi dalam situasi darurat.

“Kita ingin memastikan penyandang disabilitas memperoleh perlindungan dan pelayanan yang setara. Mitigasi bencana harus inklusif, bukan hanya slogan. Karena itu, pendataan, penguatan kapasitas, dan optimalisasi unit layanan menjadi bagian penting yang terus kita matangkan,” ujar Sekda.

Menurut Sekda, pengembangan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana juga mendapat dukungan melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia, yakni Program SIAP SIAGA. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi antarpihak, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, organisasi disabilitas, hingga mitra pembangunan, dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan responsif.

Ia menambahkan, peluncuran pada 3 Desember 2026 nanti diharapkan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Sumbawa. Selain bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional, momen itu menjadi penanda penguatan layanan publik yang berpihak pada kelompok rentan. Pemkab Sumbawa berharap unit layanan tersebut mampu memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sebelum, saat, dan setelah bencana.

“Melalui unit ini, kita bangun sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif, responsif, dan mampu menjangkau semua warga. Kita tidak boleh meninggalkan siapa pun,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ajang sinkronisasi program dan jadwal persiapan. Pemkab Sumbawa menargetkan seluruh tahapan, mulai dari pendataan, penguatan kapasitas, hingga sosialisasi unit layanan, berjalan sesuai jadwal. Dukungan berbagai pihak diharapkan membuat peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi awal layanan yang nyata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa. (SI)

Editor: Nuansantb