Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong perubahan APBD 2025 lebih berpihak pada petani, layanan kesehatan, dan UMKM. Sorotan tajam disampaikan terkait minimnya intervensi harga hasil pertanian, kekurangan tenaga medis di Puskesmas Maronge, serta pentingnya pengawasan ketat Program Makanan Bergizi Gratis pasca insiden keracunan.
Pandangan umum tersebut disampaikan Jubir Fraksi PKS, Alen Taryadi, SH, dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (25/09/2025). Alen menegaskan, dengan keterbatasan keuangan daerah, pemerintah harus jeli menentukan prioritas program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Keprihatinan atas Nasib Petani dan Layanan Kesehatan
Pidato Fraksi PKS didominasi oleh isu-isu riil yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan kesehatan.
Pertama, Desakan Intervensi Harga untuk Petani: Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, PKS menyoroti belum adanya keberpihakan konkret terhadap kestabilan harga hasil panen. “Kita ingin petani di Kabupaten Sumbawa merasa bahagia, bukan justru rugi saat panen melimpah,” tegas Alen. Fraksi mendorong pergeseran fokus kebijakan dari pra-panen ke pasca-panen, termasuk stabilisasi harga dan perlindungan distribusi.
Kedua, Krisis Layanan Kesehatan di Puskesmas Maronge: Fraksi PKS mengungkapkan kondisi memprihatinkan di Puskesmas Maronge yang hanya memiliki satu dokter untuk melayani 1.300 jiwa. “Standar BPJS adalah 1 dokter per 5.000 penduduk, jadi idealnya minimal 2 dokter,” jelas Alen. Mereka mendesak penambahan tenaga medis dan perbaikan segera gedung puskesmas yang rusak.
Ketiga, Peringatan untuk Program Makanan Bergizi Gratis: Menyusul insiden keracunan di SMPN 1 Empang, PKS meminta pengawasan ketat pada program MBG. “Keselamatan siswa adalah prioritas. Jangan sampai program baik justru berdampak negatif,” tegas Alen.
Selain isu dominan, Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis lainnya:
Peningkatan PAD yang Produktif: Meski mengapresiasi kenaikan PAD sebesar Rp9,4 miliar, PKS menekankan agar sumber pendapatan tidak hanya bergantung pada pajak konsumtif, tetapi pada pemberdayaan UMKM dan optimalisasi BUMD.
Pembangunan RSD Sering: Progres pembangunan RSD Sering dinilai belum optimal. PKS mendorong penggunaan skema pinjaman pusat jika kemampuan keuangan daerah terbatas.
Pembangunan Masjid Raya Samota: Fraksi mengusulkan pembangunan Masjid Raya di kawasan wisata Samota sebagai legacy pemerintahan.
Pengakuan Tenaga Kesehatan Non-ASN: Menjelang batas akhir usulan PPPK Paruh Waktu (1 Oktober), PKS mendesak Pemda mengakomodir tenaga kesehatan non-ASN yang telah lama mengabdi.
“APBD bukan sekadar angka, tapi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, arah perubahan harus jelas, terukur, dan tepat sasaran,” tutup Alen Taryadi.
Editor/Pemred: Sahril Imran
