Ruang Kelas PAUD hingga Keluhan BPJS jadi Aspirasi Warga dalam Reses Perdana Muhammad Takdir

Sumbawa, Nuansantb.id- Kedatangan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov, ke kawasan PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Selasa (10/02/2026) sore, disambut antusias warga.

Pertemuan langsung di tengah konstituennya itu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan. Politikus PKS ini dengan seksama mendengar sejumlah kebutuhan mendesak yang diungkapkan warga.

Aspirasi yang mengemuka beragam, mulai dari permohonan bantuan pembangunan ruang kelas untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengadaan sound system untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan, hingga permintaan bantuan beasiswa bagi pelajar berprestasi yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

Namun, di antara semua usulan, isu yang paling menyita perhatian adalah keluhan seputar pelayanan kesehatan melalui BPJS. Warga mengungkapkan kesulitan dalam mengurus kepesertaan BPJS gratis.

Lebih memprihatinkan lagi, mereka melaporkan adanya praktik pelayanan di rumah sakit mitra BPJS yang dinilai tidak manusiawi, di mana pasien seringkali diwajibkan pulang setelah 3 atau 7 hari perawatan meski kondisi kesehatan belum pulih sepenuhnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Takdir menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti. Terkait pembangunan ruang kelas PAUD, pengadaan sound system, dan bantuan beasiswa, mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Sumbawa ini berjanji akan mengupayakannya melalui mekanisme Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.

“Kami akan mengakomodir usulan warga dan menyesuaikan dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran yang ada,” ujarnya.

Sementara untuk keluhan pelayanan BPJS yang memanas, Takdir mengaku prihatin. ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa sebenarnya telah menunjukkan komitmen tinggi dengan mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah setiap tahun untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Komitmen ini, menurutnya, diakui secara nasional melalui raihan Universal Health Coverage (UHC) Award yang berhasil diraih Pemda Sumbawa selama dua tahun berturut-turut.

“Penghargaan UHC diberikan kepada daerah yang berkomitmen mewujudkan cakupan kesehatan semesta, di mana seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN dengan keaktifan yang baik. Melalui UHC, masyarakat seharusnya dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dan pemerintah daerah,” tegas Takdir.

Ia secara khusus menyoroti dengan keras laporan warga tentang pemulangan paksa pasien. “Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan bagi rumah sakit untuk memaksa pasien pulang sebelum kondisinya benar-benar membaik. Jika benar ada aturan atau praktik seperti itu, ini harus segera dievaluasi total. Kebijakan dan pelayanan yang demikian tidak manusiawi dan bertentangan dengan semangat JKN,” kritiknya tegas.

Sebagai bentuk langkah konkret, melalui kewenangan Komisi IV DPRD Sumbawa yang membidangi kesehatan, Muhammad Takdir memastikan akan segera memanggil pihak manajemen BPJS setempat dan seluruh rumah sakit mitra BPJS di wilayah tersebut.

“Kami akan meminta klarifikasi dan penjelasan resmi atas semua keluhan ini. Aspirasi warga di Bukit Indah hari ini adalah mandat bagi kami untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, memastikan setiap rupiah anggaran kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar kemanusiaan,” pungkasnya.

Pertemuan ini menegaskan bahwa di tengah prestasi daerah di bidang kesehatan, masih terdapat celah antara kebijakan di atas kertas dengan implementasi di lapangan yang perlu segera dibenahi oleh semua pihak terkait.

Editor: Nuansantb