Bukan Sekadar Aksi, Wabup Ansori Jadikan Kritik PMII sebagai Bahan Evaluasi Pembangunan Sumbawa

Sumbawa, Nuansantb.id — Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi yang kerap direspons dengan tembok batu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa justru memilih jalan berbeda. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dengan tangan terbuka menerima langsung aksi dan audiensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di Kantor Bupati, Rabu (24/06/2026).

Bagi Haji Ansori sapaan akrab Wakil Bupati yang juga Ketua DPC Gerindra sumbawa, momen ini bukan sekadar panggung kritik, melainkan cermin untuk mengevaluasi setiap sudut pembangunan daerah.

Didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, para mahasiswa PMII menyampaikan sejumlah persoalan pelik yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Mulai dari maraknya praktik illegal mining dan illegal logging yang merusak lingkungan, hingga persoalan klasik seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemiskinan, pengangguran, stunting, serta infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan.

Di hadapan massa aksi, Wabup Ansori menegaskan bahwa kritik bukanlah musuh, melainkan oksigen bagi demokrasi dan percepatan pembangunan.

“Kami berterima kasih telah mengkritisi dan memberikan saran. Inilah bagian dari demokrasi, duduk dan dialog agar tidak ada yang tersumbat antara pemerintah dan rakyatnya,” ujar Ansori dengan tegas.

Menurutnya, pemerintah sangat membutuhkan ruang diskusi dan masukan dari masyarakat. Program-program yang dijalankan harus diawasi, dievaluasi, dan dikawal bersama. Karena itu, setiap kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan ancaman.

Transparansi Anggaran dan Komitmen Tegas

Wabup Ansori juga menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ia mengakui masih banyak persoalan yang harus dibenahi, namun penyelesaiannya membutuhkan proses dan tahapan yang tidak bisa instan.

“Tentu semua ada proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi tujuan akhirnya sama, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.

Sikap terbuka tersebut terlihat nyata ketika PMII mempertanyakan janji politik pemerintahan Jarot-Ansori, termasuk target peningkatan PAD hingga 50 persen. Alih-alih menghindar, Haji Ansori justru memaparkan langkah-langkah konkret yang sedang dilakukan, seperti pembaruan data pajak dan optimalisasi potensi daerah.

Begitu pula saat mahasiswa menyoroti kerusakan kawasan hutan dan minimnya lapangan kerja. Seluruh isu ditanggapi satu per satu dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan pemerintah daerah.

Bahkan terkait keluhan masyarakat mengenai distribusi gas bersubsidi, Wabup Ansori tidak main-main. Ia menegaskan tidak akan ragu mencabut izin pangkalan yang terbukti “bermain di atas penderitaan masyarakat.”

Penguatan Pengawasan OPD

Dalam forum itu, Haji Ansori juga mengakui bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) masih harus diperkuat. Kritik yang disampaikan mahasiswa tidak hanya menyasar persoalan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga mendorong pemerintah lebih serius menindak OPD yang dinilai lalai dalam memberikan pelayanan.

Aksi PMII ini menjadi bukti nyata bahwa ruang partisipasi publik masih hidup di Kabupaten Sumbawa. Bagi Pemkab Sumbawa, audiensi tersebut bukan sekadar agenda seremonial menerima aspirasi, melainkan forum evaluasi yang mempertemukan kritik publik dengan kebijakan pemerintah.

Dialog yang berlangsung tanpa ketegangan itu menunjukkan bahwa kritik dan pemerintah tidak harus selalu berhadap-hadapan. Dalam demokrasi, keduanya dapat berjalan berdampingan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang diharapkan masyarakat.

Editor: Nuansantb