SiLPA Mengendap Bukan Prestasi !! Fraksi Demokrat-PPP Dorong Pemda Sumbawa Percepat Belanja dan Tuntaskan Krisis LPG

SUMBAWA, Nuansantb.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa kembali menyajikan dinamika politik yang panas. Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Demokrat-PPP Pembangunan terkait Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (09/07/2026), juru bicara fraksi, Sri Hastuti, membacakan sederet catatan kritis dan rekomendasi tegas kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Meskipun mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI serta realisasi pendapatan yang melampaui target (101,28% atau Rp2,374 triliun), sorotan utama fraksi justru tertuju pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp201,68 miliar.

“SiLPA mengendap ini bukan prestasi efisiensi, melainkan potret lemahnya eksekusi program pembangunan,” tegas Sri Hastuti di hadapan pimpinan sidang dan jajaran eksekutif. Belanja daerah hanya terserap 92,93% (Rp2,257 triliun), menyisakan sekitar Rp171,6 miliar yang tidak terpakai. Fraksi mendesak agar dana silpa tersebut difokuskan untuk percepatan perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan pada APBD Perubahan 2026.

Desakan di Sektor Pendapatan dan Belanja

Fraksi meminta pemda lebih optimal menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperketat pengawasan pajak dan retribusi untuk menekan kebocoran. Di sisi belanja, kualitas belanja (spending better) menjadi prioritas, dengan mendesak OPD mempercepat proses lelang dan eksekusi program sejak awal tahun agar tidak terjadi penumpukan serapan di akhir tahun.

Krisis LPG 3 Kg dan Tambang Ilegal Jadi Perhatian Serius

Di luar catatan fiskal, kelangkaan akut gas LPG 3 kg yang melanda masyarakat menjadi sorotan paling tajam. Kuota resmi dinilai jauh di bawah kebutuhan riil, diperparah dengan dugaan penyelewengan ke sektor komersial. Fraksi mendesak pemda melalui Bagian Ekonomi dan SDA untuk segera melakukan manuver ke pemerintah pusat memperjuangkan penambahan kuota serta menindak tegas oknum yang bermain di tingkat agen dan pangkalan.

Maraknya tambang emas ilegal di perbukitan Lantung, Ai Mual, dan Padesa yang melibatkan ratusan warga juga mendapat perhatian. Fraksi meminta Bupati tidak menutup mata dan segera berkoordinasi dengan Pemprov NTB untuk menyelesaikan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara legal dan terstruktur, guna menyeimbangkan ekonomi lokal dengan kelestarian lingkungan.

Sorotan Infrastruktur dan Kesejahteraan

Fraksi juga menyoroti buruknya infrastruktur jalan sentra produksi pertanian, revitalisasi Lapangan Sepak Bola Cendrawasih dan GOR Mampis Rungan, serta penguatan alat uji material dan uji kir kendaraan untuk mengontrol operasional tambang PT Amman Mineral (Dodo Rinti).

Di akhir pidatonya, Sri Hastuti berharap seluruh catatan dan rekomendasi fraksi menjadi perhatian serius Bupati Sumbawa beserta jajaran, demi kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Sumbawa yang dicintai bersama.

Editor: Nuansantb