Panen Raya Emas Koperasi Sumbawa Akan Dihadiri Kapolri dan Dua Menteri

MATARAM, Nuansantb.id – Gagasan visioner Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, dalam memberdayakan masyarakat melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikelola koperasi mulai membuahkan hasil nyata. Puncaknya, sebuah panen raya emas perdana akan digelar di Sumbawa pada 17 November 2025 mendatang, dengan konfirmasi kehadiran sejumlah pimpinan tertinggi negara.

Acara yang akan berlangsung di Kantor Bupati Sumbawa ini rencananya dihadiri langsung oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, dan Kepala Badan Pengendalian Kemiskinan (BP-Taskin) Budiman Sujatmiko. Kehadiran mereka menjadi penanda pentingnya momentum ini sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi.

“Insya Allah, jika tidak ada aral melintang, Pak Kapolri, Pak Menkop Ferry Juliantono dan Kepala BP-Taskin Mas Budiman akan hadir langsung melakukan panen raya emas di Kabupaten Sumbawa,” ujar Kapolda Hadi Gunawan, Jumat (07/11/2025).

Panen raya ini merupakan realisasi dari IPR yang dipegang oleh Koperasi Selonong Bukit Lestari Lantung. Sebanyak 2.268 anggota koperasi akan merasakan langsung manfaat ekonominya dengan menerima pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 2,8 juta per orang. Penyerahan simbolis laba ini akan dilakukan langsung oleh Menkop dan Kepala BP-Taskin, disaksikan oleh Kapolri.

Kapolda Hadi menegaskan bahwa gagasan ini lahir untuk menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, bersih, dan berkeadilan. “Jadi, IPR ini menjadi harapan baru masyarakat NTB untuk mengurangi angka kemiskinan. Saya ingin koperasi bukan sekadar badan usaha, tapi menjadi gerakan sosial yang menjunjung nilai gotong royong dan kekeluargaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hadi menyatakan bahwa konsep ini telah terbukti bukan sekadar wacana. Koperasi tambang rakyat melalui IPR terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi di tengah tantangan global. “Saya berkeinginan koperasi tambang rakyat melalui IPR ini dapat menyejahterakan masyarakat dengan cepat. Alhamdulillah, dari koperasi Lantung, kesejahteraan itu akan menyebar ke semua wilayah di NTB ke depannya,” jelasnya.

Dampak positif dari model pemberdayaan ini bahkan telah terlihat di lapangan. “Kami mendengar informasi di lapangan bahwa telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut,” sambung Kapolda.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB hingga Maret 2025 mencatat angka kemiskinan sebanyak 654.570 orang, yang menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Gagasan pendirian koperasi tambang dinilai sebagai salah satu solusi kunci dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di NTB.

“Tentu, dengan pengelolaan tambang rakyat yang legal dan baik melalui koperasi, menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan di NTB,” tandas Kapolda Hadi Gunawan, menutup pernyataannya.

Panen raya emas ini tidak hanya menjadi sebuah seremoni, tetapi bukti nyata bahwa kolaborasi antara kepolisian, kementerian, dan pemerintah daerah dapat menciptakan terobosan yang langsung mensejahterakan rakyat.

Editor: Nuansantb