Keseimbangan Kepemimpinan di Bumi Samawa: Catatan Akademisi atas Kinerja Jarot-Ansori

Penulis: Ade Sujastiawan, S.AP., M.Si

Kaprodi Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL, Universitas Samawa (UNSA)

—

Sejak bulan-bulan awal pemerintahan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori yang akrab disapa Jarot-Ansori, denyut pembangunan di Kabupaten Sumbawa terasa lebih berirama. Tidak ada euforia berlebihan, juga tidak terdengar gemuruh janji-janji kosong. Yang ada adalah gerak nyata di sejumlah sektor strategis. Sebagai akademisi yang sehari-hari mencermati tata kelola pemerintahan, saya menilai kepemimpinan pasangan ini positif dan layak diapresiasi, namun tentu dengan sejumlah catatan kritis.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kendali Jarot-Ansori menunjukkan komitmen serius mewujudkan harapan masyarakat. Setidaknya ada lima program prioritas yang kini memasuki tahap implementasi nyata di lapangan.

Pertama, pembukaan pelatihan alat berat melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Program ini strategis karena mencetak tenaga kerja lokal bersertifikat yang siap terserap di sektor tambang dan konstruksi. Tidak lagi sekadar pelatihan seremonial, tetapi terarah pada kebutuhan industri.

Kedua, penguatan UMKM melalui kolaborasi Pemda dengan BAZNAS. Bantuan permodalan berbasis dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan kepada pedagang kecil serta usaha rumahan. Mulai dari bantuan rombong UMKM, modal usaha, hingga pendampingan. Yang menarik, kolaborasi ini juga menyasar para pengurus masjid dan guru-guru non-ASN. Ini bentuk inklusivitas yang jarang terjadi.

Ketiga, penguatan layanan dasar. Di bidang kesehatan, Pemkab berhasil menjemput dukungan anggaran pusat untuk peningkatan RSUD Sumbawa. Di bidang pendidikan, program Sekolah Rakyat dihadirkan agar anak-anak kurang mampu tetap bisa mengenyam pendidikan. Di bidang lingkungan, Pemda memperkuat tim tanggap bencana sekaligus menegaskan pelarangan aktivitas di kawasan hutan lindung sebagai mitigasi banjir dan longsor. Bahkan telah dibentuk Satgas khusus.

Keempat, beasiswa kedokteran dan farmasi bagi putra-putri Sumbawa. Ini investasi jangka panjang sumber daya manusia kesehatan. Tahun lalu, sejumlah putra daerah sudah mulai menempuh pendidikan tinggi di dua jurusan tersebut. Mereka diarahkan untuk kembali mengabdi di daerah. Langkah ini sangat visioner mengingat ketersediaan dokter dan apoteker di Sumbawa masih timpang.

Kelima, Gerakan Salat Subuh dan Sedekah Subuh Berjamaah yang rutin digelar pimpinan daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Gerakan ini tidak hanya membangun kedekatan emosional dengan warga, tetapi juga menyalurkan bantuan langsung bagi dhuafa dan anak yatim. Saya menekankan, gerakan ini tidak boleh berhenti dan tidak boleh hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Harus berkelanjutan agar semakin menguatkan ikatan antara pemimpin dan rakyatnya.

Namun, sebagai akademisi yang tugasnya tidak hanya memuji tetapi juga mengingatkan, saya tetap menyoroti sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang membutuhkan kerja maksimal dari Pemda. Pertama, kesemrawutan jalan akibat aktivitas bongkar muat para pengusaha toko. Kedua, antrean gas LPG di kawasan Blok M yang kini menimbulkan titik kemacetan baru. Ketiga, pembenahan saluran atau drainase di dalam kota yang masih jauh dari memadai. Keempat, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait masih banyaknya ruas jalan provinsi yang belum tersentuh perbaikan.

Keempat PR ini bukanlah hal kecil. Jika dibiarkan, bisa menggerus kepercayaan publik yang sudah mulai terbangun oleh program-program unggulan. Saya berharap Satgas yang dibentuk untuk urusan lingkungan juga memiliki analogi untuk urusan ketertiban lalu lintas dan tata ruang perkotaan.

Yang menarik untuk saya catat secara khusus adalah keseimbangan roda pemerintahan saat ini. Bupati dan Wakil Bupati sama-sama terlihat sebagai pekerja keras. Tidak ada kesan salah satu hanya menjadi “pelengkap”. Dalam ilmu administrasi negara, duet kepemimpinan yang seimbang seperti ini sangat menentukan efektivitas kebijakan. Ketika kepala daerah memiliki energi dan pembagian peran yang jelas, birokrasi bergerak lebih cepat.

Saya melihat Bupati Jarot lebih dominan pada penguatan infrastruktur dan kebijakan makro, sementara Wakil Bupati Ansori aktif dalam pendekatan sosial keagamaan dan pemberdayaan UMKM. Sintesis inilah yang membuat program-program berjalan tidak timpang.

Secara keseluruhan, capaian positif dalam lima program prioritas patut diapresiasi. Namun, keberhasilan sejati sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari program baru yang diluncurkan, tetapi juga dari kemampuannya membereskan persoalan klasik yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Saya optimistis dengan kerja keras dan keseimbangan kepemimpinan Jarot-Ansori, Sumbawa akan melesat. Tapi ingat, jalan provinsi yang rusak dan kemacetan di Blok M adalah ujian pertama yang harus segera dijawab.

Penulis adalah Kaprodi Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL, Universitas Samawa (UNSA)