Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Bupati Sumbawa Entry Meeting Bersama BPK RI

Sumbawa, Nuansantb.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menghadiri entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pelaksanaan pemeriksaan kinerja di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (22/10/2026).

Entry meeting tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono beserta tim, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pertemuan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas BPK RI untuk menilai efektivitas penyelenggaraan program pemerintah daerah dan pengelolaan layanan publik sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemeriksaan kinerja bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai perencanaan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemeriksaan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pelaksanaan program pemerintah agar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia berharap seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan lancar sehingga hasilnya mampu menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Lebih lanjut, Bupati meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Dukungan tersebut antara lain dengan menyiapkan data dan informasi yang diperlukan serta memberikan keterangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Menurutnya, koordinasi yang baik antarpihak akan memudahkan auditor memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan program dan layanan pemerintah daerah.

“Seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan, serta memberikan keterangan sesuai tugas dan kewenangan,” pesannya.

Sementara itu, Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program dan penyelenggaraan layanan pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan kinerja diarahkan untuk melihat sejauh mana program dan layanan yang dijalankan pemerintah daerah mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Melalui entry meeting ini, kata Mulyono, tim pemeriksa dan pemerintah daerah dapat menyamakan pemahaman mengenai ruang lingkup, tahapan, serta kebutuhan data selama proses pemeriksaan. Koordinasi awal dinilai penting agar seluruh proses berjalan efisien dan hasil pemeriksaan dapat memberi kontribusi positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi perbaikan, tetapi juga mendorong penguatan sistem pengelolaan program dan layanan publik di Kabupaten Sumbawa. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan entry meeting ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemeriksaan kinerja BPK RI Perwakilan NTB di Kabupaten Sumbawa. Dukungan seluruh perangkat daerah diharapkan memperlancar proses pemeriksaan sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan ke depan. (Ril)

Editor: Nuansantb