Libatkan Masyarakat, Bupati Sumbawa Luruskan Polemik Revitalisasi Cagar Budaya Istana Dalam Loka

4 menit membaca
Sahril
Pemerintahan, POLITIK - 16 Nov 2026

SUMBAWA, Nuansantb.id – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, memilih jalur musyawarah untuk merespons polemik pembangunan fasilitas di halaman depan Istana Dalam Loka. Melalui Musakara Ode atau musyawarah kecil-kecilan, Senin (16/11/2026), Bupati melibatkan tokoh adat, pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

Musyawarah berlangsung sederhana di halaman Istana Dalam Loka. Tidak ada meja rapat maupun kursi formal. Peserta duduk bersila beralaskan terpal, membicarakan langsung persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik.

Hadir dalam forum itu Wakil Ketua I, HM Berlian Rayes, S.Ag,. MM.Inov dan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry SH,. MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, M.AP,. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), yakni Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov., Ir. H. Iskandar D, Mec.Dev., H. Hasanuddin, S.Pd., Aminuddin, ST., MT., dan Aries Zulkarnain. Hadir pula sejumlah kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang melakukan aksi protes, di antaranya Putra Moyo.

Dalam dialog terbuka itu, Bupati H. Jarot menjelaskan bahwa pembangunan di kawasan depan Istana Dalam Loka merupakan bagian dari penataan fasilitas pendukung, berupa gedung VIP yang dipersiapkan sebagai ruang tunggu dan ruang transit tamu kehormatan. Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi toilet untuk menunjang kebutuhan tamu yang berkunjung.

“Pembangunan ini tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pembangunan fasilitas toilet. Ini bagian dari satu kesatuan program revitalisasi tiga bangunan cagar budaya kebanggaan Sumbawa, yakni Istana Dalam Loka, Istana Bala’ Kuning, dan Istana Bala’ Putih, dengan dukungan anggaran sekitar Rp70 miliar dari Kementerian Kebudayaan,” jelas Bupati.

Bupati menegaskan, revitalisasi tiga cagar budaya tersebut merupakan program yang diperjuangkan serius agar warisan sejarah Kesultanan Sumbawa mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah pusat. Menurutnya, upaya itu juga dibantu Fachri Hamzah sebagai putra daerah Sumbawa.

“Program ini kita perjuangkan setengah mati. Kita berupaya agar tiga warisan sejarah yang menjadi identitas Tana Samawa ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Bupati menyebut revitalisasi merupakan kesempatan besar yang tidak boleh disia-siakan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa ingin memastikan warisan sejarah tidak hanya tetap berdiri, tetapi juga terawat, tertata, dan mampu menjadi destinasi wisata sejarah dan budaya yang membanggakan.

Persiapan juga dilakukan menjelang Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada 2028 mendatang, saat Kabupaten Sumbawa direncanakan menjadi tuan rumah. Karena itu, pembenahan kawasan pusaka dan peninggalan sejarah perlu disiapkan sejak sekarang.

Bupati mengungkapkan, sebelum program revitalisasi berjalan, dirinya telah menghadap Sultan Sumbawa, YM. Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV, untuk menyampaikan rencana pemerintah menyelamatkan dan menata kembali warisan sejarah Kesultanan Sumbawa.

“Alhamdulillah, beliau menyambut baik ikhtiar pemerintah daerah ini. Bahkan, beliau sampai menitikkan air mata karena terharu melihat kepedulian pemerintah terhadap warisan sejarah Tana Samawa,” tuturnya.

Di hadapan peserta musyawarah, Bupati H. Jarot berharap masyarakat, khususnya pihak yang menyampaikan protes, dapat menerima penjelasan pemerintah secara utuh. Ia memahami kepedulian masyarakat terhadap Istana Dalam Loka karena bangunan tersebut bukan sekadar situs bersejarah, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan perjalanan panjang masyarakat Samawa.

Namun, Bupati mengingatkan agar perbedaan persepsi tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang merugikan kepentingan bersama.

“Berita penolakan ini sudah sampai ke kementerian. Tentu kita tidak ingin muncul kesan bahwa Sumbawa tidak kondusif dalam menyikapi program pembangunan yang sebenarnya sangat baik ini. Jangan sampai karena persoalan komunikasi dan kesalahpahaman, program besar yang sudah kita perjuangkan justru terganggu atau dihentikan,” harapnya.

Bupati menegaskan, revitalisasi Istana Dalam Loka merupakan pekerjaan menyeluruh yang direncanakan berlanjut hingga 2027. Setiap tahapan penataan harus dipahami sebagai bagian dari upaya besar menyelamatkan dan menghidupkan kembali kawasan bersejarah tersebut.

Melalui Musakara Ode, Bupati ingin memastikan ruang komunikasi tetap terbuka. Pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan masyarakat, terutama menyangkut warisan budaya yang menjadi milik bersama. Aspirasi masyarakat dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan agar pembangunan tetap menghormati nilai sejarah, adat, dan karakter kawasan.

Musyawarah sederhana di halaman Dalam Loka itu menjadi penanda bahwa persoalan daerah tidak selalu harus diselesaikan melalui rapat formal dan ruang birokrasi. Dengan duduk bersila, saling mendengar, dan membuka ruang dialog, persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dicari jalan keluarnya bersama. (SI)

Editor: Nuansantb

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CLOSE ADS
Tez