
JAKARTA, Nuansantb.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri rapat mediasi tripartit terkait penyelesaian permasalahan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada proyek Bendungan Beringin Sila (PSN) KSO Abiprayamina dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pertemuan berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Mediasi ini menjadi bagian penting dari upaya mencari solusi atas persoalan pajak daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.
Dalam pertemuan itu, Bupati Jarot didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Kehadiran jajaran perangkat daerah menegaskan keseriusan Pemkab Sumbawa dalam menyelesaikan persoalan melalui jalur musyawarah dan mekanisme hukum yang berlaku.
Mediasi yang difasilitasi Kejaksaan Agung RI ini merupakan tindak lanjut proses penyelesaian keputusan pengadilan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan PT Brantas Abipraya (Persero). Selain mencari titik temu, forum ini diarahkan agar penyelesaian kewajiban pajak daerah tidak mengganggu kelangsungan proyek strategis nasional yang berdampak pada pembangunan daerah.
Dari hasil pertemuan, PT Brantas Abipraya akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu di internal perusahaan. Selanjutnya, pihak Abipraya akan mencari alternatif solusi yang akan dibahas dan didiskusikan bersama jajaran manajemen serta direksi perusahaan. Dengan demikian, proses penyelesaian permasalahan ini akan berlanjut melalui komunikasi dan pembahasan lebih lanjut antara para pihak, dengan tetap mengedepankan upaya penyelesaian yang konstruktif.
Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menegaskan bahwa kehadirannya dalam mediasi adalah untuk memastikan persoalan pajak daerah dicari jalan keluar yang baik, tanpa mengorbankan kepentingan pembangunan. “Kami hadir di Kejaksaan Agung untuk mencari solusi terbaik. Proyek Bendungan Beringin Sila adalah proyek strategis nasional yang harus tetap berjalan, tetapi kewajiban pajak daerah juga harus diselesaikan sesuai ketentuan. Mediasi ini adalah ruang untuk menemukan titik temu secara konstruktif,” ujar Bupati Jarot.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Menurutnya, komunikasi antar pihak perlu terus dijaga agar penyelesaian berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai koridor hukum. “Kami mengedepankan musyawarah dan komunikasi. Yang penting ada itikad baik dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya pajak daerah MBLB sebagai bagian dari pendapatan daerah yang mendukung pembangunan. Namun, ia memahami bahwa penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas pihak, terutama karena melibatkan pelaksana proyek strategis nasional dan proses hukum yang telah berjalan. Karena itu, Pemkab Sumbawa berharap mediasi dapat menghasilkan kesepahaman yang menguntungkan daerah tanpa menghambat proyek.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap proses mediasi ini dapat menjadi ruang untuk menemukan titik temu, sehingga persoalan yang ada dapat diselesaikan melalui mekanisme yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab juga mengapresiasi fasilitasi Kejaksaan Agung RI dalam mempertemukan para pihak.
Dengan langkah konsolidasi internal PT Brantas Abipraya dan pembahasan lanjutan bersama manajemen serta direksi, penyelesaian persoalan pajak MBLB proyek Bendungan Beringin Sila diharapkan berjalan lebih terarah. Pemkab Sumbawa menegaskan komitmennya mendukung iklim investasi dan proyek strategis nasional, sekaligus menjaga hak daerah sesuai peraturan. (SI)
Editor: Nuansantb

Tidak ada komentar