Datangi Kementerian ESDM, Bupati Jarot dan Forkopimda Kawal Legalitas Tambang Rakyat serta Kuota LPG 3 Kg

2 menit membaca
Sahril
NASIONAL, Pemerintahan - 18 Nov 2026

JAKARTA, Nuansantb.id — Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rombongan diterima Koordinator Pengelolaan Wilayah Kementerian ESDM Andri Wijayanto.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis Pemkab Sumbawa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kepastian hukum pertambangan rakyat dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sumbawa mendorong percepatan penyelesaian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Menurut Bupati Jarot, legalitas menjadi kunci agar aktivitas tambang rakyat tidak berjalan di ruang abu-abu.

“Tambang rakyat harus memiliki kepastian hukum, tetapi tetap mengikuti aturan keselamatan kerja dan menjaga kelestarian lingkungan,” tegas Jarot.

Selain sektor pertambangan, rombongan menyampaikan persoalan keterbatasan kuota LPG 3 kg yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Berdasarkan data Pemkab Sumbawa, kuota LPG 3 kg tahun 2026 sebesar 11.003 metrik ton atau 3.667.667 tabung, turun 593 metrik ton dibandingkan tahun 2025.

Pemkab Sumbawa pun mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 sebesar 46.089 metrik ton. Pemerintah daerah juga mendorong evaluasi ketepatan sasaran penerima, termasuk mempertimbangkan kebutuhan petani dan nelayan yang selama ini turut menggunakan LPG bersubsidi.

“Kuota LPG 3 kg harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, termasuk petani dan nelayan. Kami minta ada evaluasi sasaran dan tambahan kuota untuk 2027,” ujar Bupati Jarot.

Bupati Jarot juga memaparkan komitmen pelaksanaan program Sumbawa Hijau Lestari sebagai bagian dari penataan sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan luas kawasan hutan mencapai 59,08 persen dari wilayah Kabupaten Sumbawa, kelestarian lingkungan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Melalui program itu, Pemkab Sumbawa mendorong rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan kawasan resapan air, serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi seperti kemiri, sengon, dan alpukat. Langkah tersebut diharapkan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Kehadiran Forkopimda dalam kunjungan ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengawal kebijakan strategis daerah. Sinergi itu diperlukan agar penataan pertambangan rakyat berjalan sesuai aturan, pengawasan distribusi LPG lebih efektif, dan aspirasi masyarakat Sumbawa dapat diperjuangkan melalui koordinasi lintas pemerintahan. (SI)

Editor: Nuansantb

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CLOSE ADS
Tez