Warga Sumbawa Galang 1000 Koin Jelang Aksi Akbar, Tuntut Cabut Moratorium dan Sahkan DOB PPS

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Sejumlah organisasi dan lembaga perempuan di Pulau Sumbawa termasuk KP4S (Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa) menggelar aksi penggalangan 1.000 koin sebagai bentuk dukungan menjelang aksi besar penutupan total Pelabuhan Penyebrangan Poto Tano, Sumbawa Barat–Kayangan, Lombok Timur.

Aksi yang digelar ini menuntut Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera mencabut moratorium dan mengesahkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Aksi akbar yang direncanakan pada 15 Mei 2025 ini juga disebarluaskan melalui selebaran yang meminta masyarakat Sumbawa dan luar Sumbawa untuk tidak melakukan perjalanan melintasi dua pelabuhan tersebut karena akan ditutup total oleh massa.

Muhammad Taufan, anggota Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Sumbawa (KP4S), menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes damai sekaligus tekanan tegas kepada pemerintah pusat.

“Kami tidak bermaksud menyandera aktivitas masyarakat, tapi ini adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang mengabaikan aspirasi rakyat Sumbawa. DOB PPS sudah harga mati, moratorium harus dicabut!” tegas Taufan saat dikonfirmasi, Jumat (09/05/2025).

Aksi solidaritas juga digelorakan di lima wilayah Pulau Sumbawa, meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Taufan berharap aksi ini mendapat respons serius dari pemerintah agar PPS segera diakui sebagai provinsi otonom.

“Kami mendesak Presiden Prabowo dan DPR RI mendengarkan suara rakyat Sumbawa. Pengesahan DOB PPS bukan hanya tuntutan politik, tapi keadilan bagi pembangunan di wilayah kami,” tambahnya.

Galangan 1.000 koin menjadi simbol dukungan finansial sekaligus tekad bulat masyarakat Sumbawa dalam perjuangan pemekaran provinsi. Jika pemerintah tetap abai, aksi-aksi eskalatif lain akan menyusul, pungkasnya. (NuansaNTB)