Jakarta, Nuansantb.id – Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) melakukan audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH., pada Rabu malam (28/05/2025) di Rumah Makan Sari Ratu, Plaza Senayan, Jakarta.
Pertemuan ini difasilitasi langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat Sumbawa.
Wabup Haji Ansori menegaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai masyarakat Sumbawa pada 15 Mei 2025 di Pelabuhan Poto Tano lalu.
“Ini bukan agenda politik, melainkan komitmen kami mendengarkan suara rakyat. KP4S adalah gerakan murni dari bawah, dan kami hadir sebagai fasilitator,” tegas Ansori.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menkum RI yang bersedia menerima delegasi KP4S, menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti aspirasi daerah.
Perjuangan 20 Tahun Menanti Provinsi Baru
Ketua KP4S, Zakaria Surbini, A.Md., menyatakan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) telah berlangsung lebih dari dua dekade.
“Kami seperti menanti hilal yang tak kunjung terlihat. Namun, melalui pertemuan ini, kami berharap ada titik terang,” ujar Jack sapaan akrab Ketua KP4S.
Dalam pertemuan bersama Menteri Hukum Dr Supratman ini, KP4S terdiri dari perwakilan lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, yakni: Kabupaten Bima (Samudera Putera), Kota Bima (Muhammad Jafar), Kabupaten Dompu (Muhammad Syafi’i), Kabupaten Sumbawa (Dahlan) dan Kabupaten Sumbawa Barat (Wahyu Kawiryan).
Sementara Alwan Hidayat, perwakilan tokoh pemuda dan desa, menambahkan bahwa keinginan membentuk PPS adalah suara hati masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan.
“Ini bukan sekadar wacana, tapi harapan nyata rakyat Sumbawa agar pembangunan lebih merata dan akses pelayanan publik semakin dekat,” tegas Alwan.
Komitmen Menkum: Dukung Asalkan Konstitusional dan Damai
Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat Sumbawa, dengan catatan perjuangan dilakukan secara konstitusional.
“Saya konsisten mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Namun, perjuangan harus damai, tidak anarkis. Jika ada kerusakan fasilitas negara, saya akan menarik dukungan,” tegas Supratman.
Ia juga memastikan bahwa jika pembahasan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) selesai, Pulau Sumbawa akan masuk dalam prioritas.
Momentum Strategis Perjuangan PPS
Audiensi yang berlangsung lebih dari dua jam ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Harapan besar kini menggelora di Pulau Sumbawa: Provinsi Pulau Sumbawa bukan lagi mimpi, tetapi tujuan yang semakin nyata. (**)
