Sumbawa Besar, Nuansantb.id– Sinergi antara Komisi IV DPRD Sumbawa dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (DPKS) semakin menguat setelah kedua lembaga menggelar pertemuan strategis, Selasa (01/07/2025), di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sumbawa.
Pertemuan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk menjawab persoalan pendidikan di daerah, mulai dari ketimpangan fasilitas sekolah, pemerataan guru, hingga penguatan regulasi.
Komisi IV Dukung Penuh Peran Strategis Dewan Pendidikan
Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov., Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, menyambut positif inisiatif DPKS untuk memperkuat koordinasi. Ia menegaskan, sinergi antara legislatif dan Dewan Pendidikan sangat penting dalam memastikan kebijakan pendidikan tepat sasaran.
“Kami apresiasi langkah proaktif Dewan Pendidikan. Pertemuan ini membantu kami memahami peran strategis mereka dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Ke depan, Komisi IV siap mendukung melalui penganggaran dan pengawasan kebijakan,” tegas Takdir.
Syamsul Hidayat, SE., Anggota Komisi IV dari Fraksi PAN, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung program penguatan karakter siswa.
“Pendidikan bukan hanya tentang akademik, tapi juga pembentukan generasi berbudaya dan berakhlak. DPKS memiliki peran krusial dalam memastikan hal ini terwujud,” ujarnya.
Sementara Sukri, A.Ma dari Fraksi Golkar mengaku baru memahami secara mendalam tugas Dewan Pendidikan. “Selama ini banyak yang belum paham fungsi DPKS. Ternyata, mereka adalah mitra strategis pemerintah dalam memetakan masalah pendidikan, seperti ketimpangan fasilitas dan distribusi guru,” ungkapnya.
Kondisi Pendidikan di Sumbawa: Ruang Kelas Terbatas, Penempatan Guru Tidak Merata
Jamhur Husain, B.Sc., Ketua Dewan Pendidikan Sumbawa, memaparkan sejumlah persoalan pendidikan yang ditemukan dalam monitoring lapangan. “Masih banyak sekolah dengan kondisi memprihatinkan, seperti ruang kelas terbatas hingga guru yang tidak sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Beberapa temuan mencolok di antaranya: Sekolah dengan ruang kelas terbatas, bahkan ada yang terpaksa memakai sekat untuk pembelajaran.
Kemudian, Penempatan guru tidak tepat, seperti guru agama Islam yang mengajar di sekolah berisi murid mayoritas Hindu. Dan banyak jabatan kepala sekolah kosong, menghambat pengelolaan institusi pendidikan.
Sanapiah, S.Pd., dan Jhon Kenedi, M.Pd., Anggota Dewan Pendidikan, menambahkan bahwa masalah ini perlu segera ditangani melalui kebijakan yang lebih terarah.
Adapun Lima Rekomendasi Strategis Hasil Pertemuan
Berdasarkan diskusi, kedua pihak menyepakati langkah-langkah prioritas: Pertama, Meningkatkan anggaran operasional Dewan Pendidikan untuk optimalisasi peran dan fungsi.
Kedua, Mempercepat penyusunan Perda dan Perbup yang mempertegas posisi DPKS.
Ketiga, Audit Standar Pelayanan Minimal (SPM) di satuan pendidikan.
Keempat, Evaluasi kebijakan rekrutmen PPPK dan distribusi guru, terutama di daerah pelosok.
Kelima, Menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan untuk sinkronisasi program.
Kolaborasi Intensif untuk Pendidikan Berkualitas
Pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi lebih erat antara legislatif dan Dewan Pendidikan. “Kami berharap sinergi ini bisa memberikan solusi konkret bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sumbawa,” pungkas Jamhur Husain.
Ke depan, Komisi IV dan DPKS akan terus berkoordinasi dalam memantau implementasi rekomendasi, memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan.
Editor/Pemred: Sahril Imran
