Hearing Lintas Komisi, DPRD Sumbawa Dorong Penyediaan Fasilitas Sosial di Perumahan BTN

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa didorong untuk segera memenuhi fasilitas sosial di kawasan perumahan BTN, terutama terkait pendidikan dan perkuburan.

Hal ini mengemuka dalam Konsultasi/Hearing lintas Komisi I, III, dan IV DPRD Sumbawa dengan sejumlah dinas terkait, Selasa (22/07/2025) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD setempat.

Fokus pada Fasilitas Pendidikan dan Administrasi

Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas sosial di perumahan BTN merupakan kebutuhan mendesak. “Kami mendorong Pemda untuk memfasilitasi pembangunan sekolah filial di lokasi yang jauh dari akses pendidikan. Selain itu, status administrasi warga di BTN Baiti Jannati juga harus segera diperjelas dengan penetapan batas desa,” tegas Faesal.

Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Edy Syarifuddin, yang menekankan pentingnya percepatan penyelesaian masalah batas wilayah. “Tanpa kejelasan batas, warga kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Ini harus segera dituntaskan,” ujarnya.

Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan dinas lain dalam memenuhi kebutuhan fasilitas sosial. “Kami akan sinergikan dengan Dinas Pendidikan dan Pemdes untuk percepatan pembangunan sekolah filial dan fasilitas umum lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengaku telah memetakan kebutuhan sekolah di kawasan perumahan. “Jika ada lokasi yang membutuhkan sekolah filial, kami siap memprosesnya sesuai prosedur,” kata perwakilan dinas.

Allen Taryadi, SH (Anggota Komisi III) menyoroti masalah batas desa yang kerap memicu sengketa. “Penetapan batas desa harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Jangan sampai ada warga yang dirugikan karena ketidakjelasan status administrasi,” tegasnya.

Syaiful Arif (Anggota Komisi III) menambahkan, “BTN Baiti Jannati harus segera memiliki batas yang jelas agar warga bisa mengurus dokumen kependudukan dengan lancar.”

Hearing ini memperoleh beberapa kesimpulan yang harus segera ditindaklanjuti, diantaranya: Pemda memfasilitasi pengadaan fasilitas umum, terutama sekolah dan perkuburan di kawasan BTN.

Kemudian Pembangunan sekolah filial diutamakan untuk lokasi yang jauh dari fasilitas pendidikan. Dan Penetapan batas desa/kelurahan harus segera dilakukan, khususnya di BTN Baiti Jannati.

Muhammad Taufik dari Fraksi Gelora yang juga Anggota Komisi IV menegaskan, “DPRD akan terus memantau realisasi komitmen ini. Warga berhak mendapat pelayanan terbaik dari pemerintah.”

Camat Sumbawa dan Camat Moyo Hilir menyatakan kesiapan untuk mendukung proses penetapan batas wilayah. “Kami akan koordinasi dengan desa/kelurahan dan pihak terkait agar tidak ada lagi masalah administrasi bagi warga BTN,” kata perwakilan camat.

Adapun Selanjutnya: DPRD akan memantau progres penyediaan fasilitas sosial. Dinas terkait diminta segera menyusun rencana aksi. Dan Evaluasi lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami harap dalam waktu 3 bulan sudah ada realisasi nyata untuk kepentingan warga,” pungkas Faesal menutup rapat.

Editor/Pemred: Sahril Imran