Sumbawa Besar, Nuansantb.id– Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan kerja Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar pada Kamis (24/07/2025).
Pertemuan ini membahas mekanisme pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) guna memperkuat pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel dan berpihak pada masyarakat.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Alwi Syahab, M.P., Perencanaan Ahli Muda Sekretariat DPRD Sumbawa, yang menyambut positif kolaborasi antarlembaga legislatif ini.
“Ini momentum berharga untuk saling bertukar pengalaman dalam penyusunan KUA-PPAS demi penganggaran yang tepat sasaran,” ujar Alwi.
Fokus Pembahasan: Penyusunan KUA-PPAS yang Partisipatif
Ketua Banmus DPRD Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari mekanisme pembahasan KUA-PPAS di Kabupaten Sumbawa, khususnya dalam hal:
Pertama, Koordinasi Antarlembaga: Sinergi antara DPRD, Sekretariat DPRD, dan Pemda dalam menyusun prioritas anggaran.
Kedua, Partisipasi Publik: Upaya melibatkan masyarakat dalam penyusunan KUA-PPAS untuk memastikan aspirasi terakomodasi.
Ketiga, Evaluasi Kinerja Anggaran: Pembahasan terkait pemantauan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS 2026.
Alwi Syahab memaparkan, proses penyusunan KUA-PPAS di Kabupaten Sumbawa melibatkan tahapan:
Pertama, Penyusunan Draft Awal: Sekretariat DPRD bersama Tim Anggaran Pemda menyiapkan rancangan berdasarkan RKPD dan usulan SKPD.
Kedua, Pembahasan dengan Komisi: Setiap komisi di DPRD menelaah sesuai bidangnya sebelum dibahas dalam rapat paripurna.
Ketiga, Sosialisasi ke Publik: Forum konsultasi publik digelar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Komitmen Penganggaran yang Berpihak pada Rakyat
Ketua Banmus DPRD Sumbawa Barat menekankan pentingnya alokasi anggaran yang pro-rakyat, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “KUA-PPAS harus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan, bukan sekadar dokumen administratif,” tegasnya.
Alwi Syahab menambahkan, Sekretariat DPRD Sumbawa telah mengembangkan sistem e-budgeting untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi anggaran. “Dengan digitalisasi, prosesnya lebih transparan dan efisien,” jelasnya.
Tukar Pengalaman dan Langkah Ke Depan
Kunjungan kerja ini juga menjadi ajang berbagi praktik terbaik, di antaranya: Penyederhanaan Prosedur : Sumbawa Barat tertarik mengadopsi mekanisme percepatan pembahasan KUA-PPAS ala Sumbawa.
Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD: Pelatihan teknis penyusunan anggaran untuk anggota dewan. Dan Kolaborasi Lintas Daerah: Kedua pihak sepakat membentuk forum komunikasi rutin untuk saling mendukung penguatan fungsi legislasi dan pengawasan anggaran.
Alwi Syahab mengapresiasi kunjungan ini sebagai bentuk sinergi antar-DPRD dalam mengawal kebijakan fiskal yang berkualitas. “Dengan semangat kolaborasi, kita bisa mewujudkan penganggaran yang efektif dan berkeadilan,” tutupnya.
Editor/Pemred: Sahril Imran
