Jakarta, Nuansantb.id- Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk usulan pengalihan pendanaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari APBD ke APBN, penyaluran bantuan sosial by name by address, tunjangan penyuluh sosial, serta petunjuk teknis (juknis) program Kemensos tahun 2025.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., didampingi Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov., serta anggota komisi dan sekretaris DPRD, Ir A Yani, Rabu (30/07/2025).
Fokus pada PBI JKN dan Perlindungan Sosial
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menekankan pentingnya pengalihan pendanaan PBI JKN dari APBD ke APBN untuk meringankan beban keuangan daerah sekaligus memastikan kepesertaan masyarakat miskin dan rentan di Sumbawa. “Dengan skema APBN, distribusi bantuan akan lebih stabil dan tepat sasaran, mengurangi risiko keterlambatan seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Muhammad Takdir, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan data terpadu penerima bantuan sesuai basis by name by address. “Kami harap Kemensos dapat mempertimbangkan usulan ini agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam program jaminan kesehatan,” jelasnya.
Perwakilan Kemensos RI menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti dengan koordinasi bersama BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah. “Kami apresiasi komitmen DPRD Sumbawa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Prinsip by name by address akan kami optimalkan untuk meminimalisir duplikasi data,” jelas narasumber dari Kemensos.
Tunjangan Penyuluh Sosial dan Juknis 2025
Selain PBI JKN, rombongan juga membahas nasib penyuluh sosial yang kerap terkendala pencairan tunjangan. Anggota Komisi IV, Syamsul Hidayat, SE., menyoroti perlunya kepastian regulasi. “Penyuluh sosial adalah ujung tombak di lapangan. Mereka butuh jaminan kesejahteraan agar bisa bekerja maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Adizul Syahabuddin, SP., MS.i., meminta Kemensos mempercepat penerbitan Juknis Program 2025, khususnya terkait bansos dan pendampingan keluarga miskin. “Dengan Juknis yang jelas, daerah bisa menyusun langkah lebih cepat dan terukur,” ujarnya.
Komitmen Bersama Tingkatkan Kesejahteraan
Nanang Nasiruddin menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen DPRD Sumbawa untuk bersinergi dengan Kemensos RI. “Kami siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Kunjungan ini adalah langkah awal untuk memastikan program sosial benar-benar dirasakan warga Sumbawa,” pungkasnya.
Rombongan turut dihadiri Sekretaris DPRD Sumbawa Ir. A Yani beserta jajaran, menandakan keseriusan lembaga legislatif dalam mendorong kebijakan yang pro-rakyat. Hasil pertemuan diharapkan menjadi dasar percepatan penanganan isu sosial di Sumbawa, khususnya menjelang tahun anggaran 2025.
Editor/Pemred: Sahril Imran
