Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Hardianto, ST., mengungkapkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir Agustus 2025 baru mencapai sekitar 50% dari target yang ditetapkan. Capaian ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi I, II, dan III DPRD Sumbawa yang membahas Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Kamis (28/08/2025).
Dalam pemaparannya, Hardianto yang akrab disapa Anto, membeberkan capaian masing-masing sektor kontributor PAD dengan hasil yang beragam. Di tengah optimisme sejumlah sektor, terdapat satu komponen yang justru menjadi perhatian serius karena keterlambatannya.
“Kami akan melakukan pendataan ulang secara intensif. Target untuk semua pendataan ini dua minggu ke depan. Dengan langkah ini, kami bahkan menargetkan capaian bisa melampaui 150% untuk beberapa sektor,” tegas Anto di hadapan para anggota dewan.
Secara rinci, ia memaparkan bahwa pajak reklame menunjukkan kinerja gemilang dengan realisasi mencapai 98% dan diproyeksikan mampu mencapai 150%. Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga cukup menggembirakan dengan capaian 68%. Sementara, pendapatan dari pajak sarang burung walet bahkan telah melampaui target, yakni di atas 100%.
Namun, kontras dengan sektor-sektor tersebut, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) justru menjadi titik lemah dengan capaian yang sangat rendah. Dari target Rp 6,7 miliar, realisasinya baru berkisar 19,5%.
“Penyebab rendahnya realisasi PBB-P2 antara lain karena keterlambatan di proses percetakan dokumen dan masih adanya kendala teknis pada sistem aplikasi digital yang kami gunakan,” jelas Anto, mengakui kelemahan tersebut.
Menanggapi hal ini, anggota dewan dari lintas komisi mendorong Bapenda untuk segera mengambil langkah korektif yang konkret. Anto menyatakan kesiapannya dengan segera berkoordinasi dan mengirimkan surat edaran resmi kepada seluruh camat dan kepala desa di Kabupaten Sumbawa.
“Langkah pertama adalah melakukan sosialisasi masif hingga ke tingkat desa. Kami akan meminta dukungan penuh dari pemerintah kecamatan dan desa untuk bersama-sama mendorong peningkatan penyetoran PBB-P2,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama. “Kami yakin, dengan sinergi yang solid antara Pemda dan DPRD Sumbawa, target pendapatan ini bisa kami genjot. Kolaborasi ini mutlak diperlukan untuk mengoptimalkan setiap potensi aset dan pendapatan daerah,” pungkas Anto.
RDP tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memantau perkembangan realisasi PAD, khususnya PBB-P2, secara berkala dan memastikan semua kendala teknis dapat diatasi dengan cepat untuk menyelamatkan target pendapatan tahun anggaran 2025.
Editor/Pemred: Sahril Imran
